UPAH LAYAK DAN SEMBAKO TERJANGKAU RAKYAT BERSUARA

Oleh Paser Jiwa

Indonesia sedang menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Inflasi yang tak terkendali mendorong harga sembako terus naik, sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di banyak wilayah tidak mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL). Pada saat yang sama, sistem kerja kontrak, outsourcing, dan upah murah semakin memperparah ketidakpastian hidup buruh.

Unjuk rasa yang terjadi akhir Agustus lalu bukan semata-mata ekspresi kemarahan. Ia merupakan akumulasi dari penderitaan sosial-ekonomi yang tak kunjung ditangani secara struktural. Rakyat bersuara karena merasa tak didengar.

Pertama, UMK harus berbasis KHL. 

Penetapan upah minimum seharusnya mempertimbangkan komponen riil kebutuhan hidup: biaya sewa rumah, listrik, pangan bergizi, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Formula yang hanya mengacu pada indikator makro ekonomi nasional tidak mencerminkan kenyataan hidup buruh di lapangan.

Kedua, harga sembako harus terjangkau.

Upah setinggi apa pun akan sia-sia jika harga pangan terus melonjak. Negara harus mengintervensi pasar melalui penguatan BULOG, pengawasan distribusi pangan, dan penindakan terhadap mafia sembako serta spekulan yang mempermainkan harga. Stabilitas harga pangan adalah inti dari keadilan ekonomi.

Ketiga, tolak sistem kerja murah dan outsourcing ilegal. 

Praktik kontrak jangka pendek dan outsourcing telah mengikis rasa aman buruh. Perlindungan hukum, jaminan sosial, dan kepastian status kerja adalah syarat dasar untuk menghormati martabat pekerja. Efisiensi ekonomi tidak boleh dibangun di atas fondasi eksploitasi.

Keempat, ini bukan hanya tuntutan ekonomi, tapi peringatan konstitusional. 

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 jelas menyatakan: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Negara tidak cukup hanya menjadi fasilitator investor. Ia harus menjadi pelindung hak rakyat, terutama mereka yang hidup dalam kondisi paling rentan.

Ketika rakyat turun ke jalan, itu bukan karena anti-demokrasi, tapi karena demokrasi prosedural gagal menjawab jeritan mereka. Jalur birokrasi yang tertutup dan minim empati hanya menyisakan jalanan sebagai ruang aspirasi.

Akhirnya, seruan ini bukan utopia. Ia lahir dari denyut nadi rakyat bawah:

Upah layak bukan kemewahan. Sembako terjangkau bukan bonus. Itu hak rakyat dan tugas negara.