UPAH SERET, MENJADI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) SOLUSINYA

Oleh Iis Mayasari, S.M.

(Guru Mapel Produktif SMKS YPI 2 Way Jepara, Lampung Timur)

Genting jatuh di atas dipan

Dipan patah terkena tangan

Banting tulang di perantauan

Untuk mengubah nasib kehidupan

Dilansir dari website resmi Gramedia. Dalam Undang-undang Pasal 1 No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, “Keimigrasian diartikan sebagai ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.  Migrasi terjadi karena beberapa faktor salah duanya yaitu karena lapangan kerja dan faktor sosial. Karena setiap orang membutuhkan usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun untuk biaya sekolah anak mereka, sehingga desakan kehidupan

Kebutuhan itulah yang mendorong seseorang untuk merantau. Begitu pula karena faktor sosial misalnya, saat seseorang menikah dengan orang luar kota ataupun luar negeri mau tak mau salah satu dari mereka mengalah untuk mengikuti pasangan mereka dan menetap di sana.

Migrasi dapat dilakukan dalam negeri lintas daerah yaitu luar kota atau provinsi serta lintas negara yaitu migrasi internasional, misalnya dari Indonesia ke Singapura, begitu juga sebaliknya. Badan Pusat Statistik (BPS) membagi istilah migran menjadi dua, yaitu migran risen dan migran seumur hidup. Dikatakan migran risen atau temporer atau migran akhir akhir ini, apabila tempat tinggal seseorang dalam 5 tahun terakhir saat dilakukan survei berbeda dengan tempat tinggalnya saat ini. Sedangkan migran seumur hidup dinilai apabila data propinsi tempat kelahiran berbeda dengan data provinsi tempat tinggal ketika diadakan sensus saat itu.

Istilah Pekerja Migran Indonesia berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Indonesia”. Dalam sejarahnya kegiatan imigrasi dilakukan sejak abad ke-19. Dimana saat itu pemerintah Hindia Belanda melakukan pengiriman tenaga kuli kontrak besar-besaran ke negara Suriname, negara bagian di wilayah Benua Amerika Selatan. Dilansir dari website Indonesiabaik.com secara dominan tenaga kuli berasal dari “Jawa, Madura, Sunda bahkan Batak”. Masih berdasarkan sejarah, upaya pengiriman tenaga kuli tersebut merupakan buntut dari peristiwa pada 1 Juli tahun 1863 saat dimana para budak yang berasal dari Afrika dibebaskan. Lalu mengapa pemerintah Hindia Belanda memilih kuli dari pulau Jawa? Ternyata pada saat itu gunung Merapi Meletus dan menyebabkan perekonomian di wilayah Jawa Tengah ada pada titik yang rendah. Kloter pengiriman kuli kontrak pertama dilakukan pada 21 Mei 1890 dan sampai di Suriname pada 9 Agustus 1890. Kloter pertama diberangkatkan dari Batavia (Jakarta) dengan menggunakan kapal SS Koningin Emma dengan rincian 61 pria dewasa, 31 wanita dan 2 anak-anak. Pengiriman TKI oleh Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1890 sampai 1939 mencapai 32.986 orang.

Jika dulu pengiriman Pekerja Migran Indonesia merupakan pekerja buruh, saat ini PMI terbagi tiga golongan yaitu non skill labour, semi skill labour dan full skill labour. Non skill labour mendominasi jumlah PMI yang dikirim ke luar negeri dan bekerja pada sector informal di rumah tangga. Dominannya PMI pada sector informal mendorong BP2MI menggandeng Lembaga Pendidikan dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia. 13 April 2023 lalu, BP2MI melakukan pertemuan dengan Universitas Samudra (UNSAM) untuk menandatangani nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama yang bertempat di Aula Abdurrahman Wahid BP2MI, Jakarta Selatan. Pertemuan dengan dengan UNSAM merupakan buntut dari tindak lanjut MoU antara BP2MI dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kerja sama tersebut diharapkan mampu meningkatkan Skill para PMI. Selanjutnya data diatas jika digolongkan jumlah PMI berdasarkan pendidikannya yakni, jumlah PMI Pascasarjana 6 orang, Sarjana 546 orang, Diploma 929 orang, SMA 39.450 orang, SD 27.907 orang.

Tercatat dari data yang dihimpun BPS, sepanjang tahun 2021-2022 pasca pandemic terdapat peningkatan signifikan jumlah PMI, yakni sebesar 72 ribu pekerja. Penempatan terbanyak yaitu di Hongkong, kedua Taiwan, ketiga Malaysia, Keempat Korea, Kelima Jepang dan dua terbawah yakni Brunei Darussalam dan Sri Lanka. 

Tingginya upah bagi pekerja berbanding lurus dengan biaya yang harus mereka keluarkan. Di Jepang misalnya, dikutip dari Kompas.com “gaji PMI Jepang mencapai Rp 22-30 juta untuk posisi nurse (kangoshi) dan careworker (kaigifukushishi). Selain gaji bulanan PMI masih mendapatkan fasilitas seperti asuransi, lembur dan juga tunjangan lain. Tak ada makan siang gratis. Perlu dicatat untuk dapat bekerja ke Jepang, PMI harus mengeluarkan biaya berkisar Rp 21,5 juta. Biaya tersebut digunakan untuk pengajuan visa serta akomodasi awal. Sedangkan tiket pesawat biasanya ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja, yang mana nantinya pengembalian dana tersebut dilakukan melalui potong gaji.

Skema yang digunakan untuk menjadi PMI di Jepang yaitu melalui dua jalur, pertama perekrutan melalui perusahaan swasta (P to P) kedua pada keberangkatan melalui jalur program pemerintah, entah itu G to P maupun G to G. Disamping itu apabila seorang PMI bekerja di Jepang melalui skema swasta (P to P) maka upah yang mereka dapatkan didasarkan pada kebijakan perusahaan masing-masing. Adapun gaji yang diperoleh PMI pada setiap bulannya akan dipotong untuk pajak penghasilan dan juga asuransi kesehatan. Selain asuransi ada juga iuran pensiun, dimana orang asing yang bekerja di sector swasta maupun negeri bisa menarik dana tersebut. Syaratnya yaitu sudah bekerja di Jepang lebih dari tujuh bulan. Menarik bukan?

Apabila dibandingkan, upah yang didapatkan WNI serta benefit selama menjadi pekerja migran wajarlah banyak warga negara Indonesia yang tertarik. Terlebih kurangnya lapangan kerja serta kecilnya upah minimum di negeri tercinta ini disinyalir menjadi pemicu melonjaknnya Pekerja Migran Indonesia. Meskipun banyaknya PMI meningkatkan cadangan devisa negara, tetap saja. Kenyataannya fenomena pekerja migran adalah sebuah gambaran kondisi buruknya tingkat hidup serta penghidupan masyarakat Indonesia. Kondisi yang tidak proporsional antara jumlah penduduk angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.