URGENNSI SANKSI SOSIAL PELAKU PELECEHAN SEKSUAL HUNBUNGANNYA DENGAN HAM

Pelecehan seksual menjadi fenomena gunung es yang perlu dilakukan teroboson hukum agar pelaku bisa diberikan sanksi sosial selain hukuman pidana untuk memberikan efek jera. Keengganan para korban pelecehan seksual khususnya kaum perempuan untuk melaporkan  kejadiannya lebih disebakan karena faktor rasa malu dan aib jika diketahui publik serta mekanisme yang tidak efektif dan efisien dalam membuat pelaporan.

Adanya kemungkinan persoalan baru akibat sanksi sosial, bisa dianggap terjadi pelanggaran HAM karena mempermalukan para pelaku pelecehan seksual. Mekanisme dan bentuk  pemberian sanksi sosialnya harus mempertimbangkan hukum positif yang ada dan disosialisasikan secara masif dan berkala sebelum diterapkan.

Demikian disampaikan Kepala Bidang HAM (Hasbullah Fudail) ketika memberikan pengantar  dalam Diskusi Mingguan Bidang HAM Kanwil Kemenkumham dengan Mahasiswa Univesitas Pasundan dengan Topik Urgensi Sanksi Sosial Bagi Pelaku Pelecehan Seksual di Trans Jakarta Hubungannya dengan HAM, Rabu 5/10/2022 dilakukan secara langsung dan online.

Sementara Harum Surya (Perancang Madya Kanwil Kemenkumham) menyatakan akibat pelaku pelecehan seksual di bus Trans Jakarta dari berbagai media, semakin meningkat maka harus dipecahkan atau ditangani sehingga pelaku kekerasan seksual ini dilakukan Tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan membedakan antara sanksi sosial yang kita diskusikan hari ini dan kerja sosial yang ada di RUU KUHP sebagai salah satu jenis pidana pokok. Terkadang timbul dan sering terjadi perdebatan untuk penerapan sanksi sosial yang dilakukan secara implisit bukan eksplisit sehingga timbul perdebatan dan ada yang tidak terima jika disuruh untuk membersihkan selokan atau tempat umum ataupun sanksi sosial lainnya. Akan tetapi pelaku pelecehan seksual ternyata sekarang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Dani Kusmawan (Kasub P3 HAM Kanwil Kemenkumham) menyatakan bahwa pelaku pelecehan seksual bukan hanya sekarang, tetapi sudah ada sejak dahulu. Diakibatkan karena perilaku seseorang tanpa pengawasan dari orang lain, maka dari itu perilakunya terulang kembali karena tidak tegas peraturannya. Agar pelaku jera, dahulu diatur dalam KUHP tapi sekarang ada Undang-Undang TPKS.

Mewakili mahasiswa Unpas (Widy), mengatakan karena sudah sangat marak terjadi korban yang tidak berani untuk speak up, dan kebanyakan mereka bercerita akhirnya di sosial media terutama di Twitter.  Kekerasan seksual fisik maupun non fisik tidak hanya terjadi di Transjakarta saja, tetapi di kendaraan umum lain pun sudah banyak terjadi dan sudah sejak dahulu. Jika bertanya mengenai melanggar HAM atau tidak akibat sanksi sosial ini?  Menurut saya tidak, karena pelaku saja sudah berani berbuat macam-macam kepada korban, mereka pun sudah melanggar HAM terlebih dahulu kepada korban. Apalagi di KUHP pun diatur mengenai kekerasan seksual, yang mana berarti itu merupakan hal yang memang tidak boleh dilanggar.

Selaku Kepala Subbidang Penyuluh dan JDIH Zaki Fauzi menegaskan harus diperhatikan regulasinya karena tidak semua pelaku membuat pelecehan seksual secara tiba-tiba. Di RKUHP ada sistem 2 jalur. Harus diatur mengenai para disabilitas mental. Karena itu adalah penyakit. Sanksi sosial dalam RKUHP menjelaskan contohnya seperti rumah sakit, panti asuhan, sekolah, dan lembaga sosial lainnya. Setiap pembentukan regulasi harus melalui proses harmonisasi.

Budi Santoso (Penyuluh Hukum) menyampaikan bahwa ketika urgensinya dengan HAM, bahwa pelanggaran hukum apapun pasti pelanggaran HAM. Urgensinya dilihat dari sisi korban. Sanksi sosial lebih bagus, tapi bagaimana ketika mengembalikan kepercayaan diri korban? Bagaimana korban yang selama ini tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan dirinya?

Demikian juga Ery Kurniawan (fungsional perancang) dikaitkan dengan pelanggaran HAM, pelecehan merupakan hal yang merusak martabat manusia. Korban yang mengalami pelecehan,   di area publik (transjakarta) di dalam regulasi Menteri Perhubungan ada penyedia jasa ada suatu kewajiban untuk bisa melindungi dan merasa aman terhadap penumpang. 

Kegiatan Diskusi Mingguan yang digagas oleh Bidang HAM bersama mahasiswa Unpas dengan tema-tema aktual, menjadi tren baru di Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dan sangat diapresiasi oleh banyak peserta dan pembicara, sehingga program ini sangat bermanfaat bagi para Mahasiswa yang melakukan magang di Kanwil Kemenkumham Jawa Barat.