Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan sebagai Pilar Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional

Oleh Muhammad Hilmy Ibnu Muqti (2249100069)

(Manajemen Pendidikan Islam, Kelas II – C Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Pendidikan yang bermutu merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Namun, mutu pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti rendahnya hasil akreditasi sekolah dan belum optimalnya implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0, sistem pendidikan nasional perlu memiliki mekanisme pengendalian mutu yang sistematis dan berkelanjutan. Di sinilah pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang menjadi instrumen krusial untuk menjamin seluruh proses pendidikan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Esai ini mengulas empat aspek utama dari SPMP sebagai dasar transformasi mutu pendidikan nasional.

Pertama, konsep dasar sistem penjaminan mutu pendidikan berangkat dari pemahaman bahwa mutu dalam pendidikan tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga proses, masukan, dan dampak jangka panjangnya. Pendidikan yang bermutu harus memiliki input yang siap diproses, seperti guru berkualitas, kurikulum relevan, serta fasilitas memadai. Proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna (PAIKEMB) menjadi indikator utama keberhasilan. Output dinilai dari capaian akademik dan non-akademik siswa, sedangkan outcome terlihat dari daya saing lulusan di dunia kerja. Dengan demikian, penjaminan mutu adalah upaya strategis dalam memastikan seluruh elemen pendidikan menghasilkan luaran yang unggul dan relevan.

Kedua, kebijakan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan bentuk konkret tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Sesuai amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003, pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin kualitas secara merata dan berkelanjutan. Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, Permendikbud No. 28 Tahun 2016 menjadi acuan utama dalam membangun sistem penjaminan mutu berbasis organisasi, kebijakan, dan proses yang saling terintegrasi. Sedangkan di pendidikan tinggi, regulasi seperti Permenristekdikti No. 61 dan 62 Tahun 2016 memastikan pelaksanaan SPM Dikti melalui sistem internal dan eksternal yang terhubung dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Kebijakan ini mengikat seluruh pemangku kepentingan agar bekerja bersama mewujudkan pendidikan bermutu.

Ketiga, implementasi sistem penjaminan mutu pada pendidikan dasar dan menengah dibagi menjadi dua mekanisme: SPMI (internal) dan SPME (eksternal). SPMI diterapkan langsung oleh satuan pendidikan dengan mengikuti siklus PPEPP—penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu. SPMI menekankan pentingnya perencanaan berbasis data, monitoring berkelanjutan, serta pelibatan seluruh komponen sekolah. Sementara itu, SPME dilakukan oleh lembaga eksternal seperti BAN-S/M melalui akreditasi, evaluasi mutu, dan pengembangan standar pendidikan. Peran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangat krusial dalam memfasilitasi proses ini. Keberhasilan pelaksanaan SPMI dan SPME terlihat dari terbentuknya budaya mutu di sekolah serta peningkatan hasil belajar siswa secara signifikan.

Keempat, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM Dikti) menjadi tulang punggung dalam menjaga integritas dan daya saing lulusan perguruan tinggi. SPMI di perguruan tinggi dilakukan melalui siklus PPEPP dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap unit pendidikan tinggi mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas secara terus-menerus (continuous improvement). Di sisi lain, SPME dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), yang menjamin keterpenuhan standar mutu pada level program studi dan institusi. PD Dikti berperan sebagai sistem data nasional yang mendukung akuntabilitas dan transparansi mutu pendidikan tinggi. Kombinasi SPMI, SPME, dan PD Dikti menjadikan sistem pendidikan tinggi lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Kesimpulan
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan instrumen strategis yang menjamin pelaksanaan pendidikan berjalan sesuai standar dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dengan dukungan regulasi, kebijakan terintegrasi, serta pelibatan semua pemangku kepentingan, SPMP mampu memperkuat daya saing pendidikan nasional. Penerapan sistem ini dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi mencerminkan komitmen negara dalam menyediakan layanan pendidikan bermutu, inklusif, dan berkelanjutan untuk seluruh warga negara Indonesia.

*) Tulisan ini disajikan dari Modul Ajar Mata Kuliah Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan Part 14 Prof. Dr. H. Ahmad Rusdiana, MM.

CV Penulis: Muhammad Hilmy Ibnu Muqti Lahir di Sukabumi, tanggal 18 September 1994. Merupakan anak kedu  dari tiga bersaudara pasangan Bapak Muhtar Gojali dengan Ibu Marsinah.  Alamat tempat Tinggal: Komplek Bukit Permata Karsamanik Blok B. No. 52 RT 007 RW 16 Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40624. Tlp/hp 087705026045 Email: [email protected].

Pendidikan: Sekolah Dasar di SDN Sukahati II Kab. Bandung, tahun lulus 2007. MTS Baitul Hikmah Tasik Malaya,  tahun lulus 2010.  SMA Mekar Arum Bandung, tahun lulus 2013. STAI Yayasan Miftahussalam Soreang, tahun lulus 2024 dan sekarang kuliah di Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jurusan Manajemen Pendidikan Islam

Motivasi masuk ke UIN SGD Jurusan MPI: Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tingkat intelektual untuk menunjang proses pengembangan diri pribadi, keluarga, masyarakat sekitar serta masyarakat global dalam pengelolaan pendidikan yang berbasis rahmatallil’aalamiin.

Motto: Hidup Mulia atau Mati Syahid