Urgensi Sosialisasi Vaksinasi Guru

Oleh Iwan Kartiwa

(Guru SMAN Rancakalong Sumedang)

Profesi guru merupakan salah satu pelayan publik yang paling awal mendapatkan vaksin covid 19. Secara umum target vaksinasi guru harus sudah selesai di bulan Juni, satu bulan menjelang pelaksanaan pembelajaran tatap muka Juli 2021 nanti. Saat ini secara bertahap putaran 1 vaksinasi covid 19 terhadap guru sudah dilaksanakan di banyak lokasi di seluruh Indonesia. Vaksinasi menjadi sebuah harapan dalam meredam penyebaran pandemi yang sudah menelan banyak korban termasuk di dunia pendidikan. Sejumlah siswa misalnya yang tercatat sebagai santri di beberapa pesantren di Jawa Barat khususnya terbukti telah terpapar sehingga perlu penanganan serius termasuk diterapkannya isolasi dan karatina mandiri.

Lalu bagaimana dengan guru? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah guru yang pernah terpapar dan dinyatakan positif terhadap virus ini. Namun seiring dengan waktu dan meningkatnya kesadaran semua pihak dalam menerapkan protokol kesehatan serta pemberlakuan kebijakan belajar di rumah, angka guru terpapar virus covid 19 makin menurun. Kini, harapan pemulihan situasi dengan kenormalan baru makin terbuka lebar semenjak vaksin covid 19 ditemukan yang mampu digandakan secara massal. Saat ini vaksin Sinovac buatan Cina menjadi salah satu jenis vaksin resmi yang akan diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk kepada kalangan profesi guru.

Sungguhpun demikian respon kalangan guru terhadap kebijakan vaksinasi ini cukup beragam. Sebagian ada yang sangat antusias menerima, sebagian masih ragu-ragu dan sebagian lagi cukup keras menolak. Bagi kelompok guru dalam kategori ragu-ragu dan menolak sangat dilatar belakangi oleh dua alasan yang memang sangat masuk akal. Dua alasan tersebut menyangkut kualitas vaksin dalam menangkal virus tersebut dan alasan berikutnya pada kekhawatiran terhadap efek samping yang ditimbulkan. Menghadapi dua alasan yang menjadi dasar dan menimbulkan sikap keragu-raguan atau penolakan itu, maka dalam hal ini peran pemerintah menjadi sangat penting dan tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam kaitan sosialisasi terhadap urgensi atau pentingnya vaksinasi tersebut.

Relevan dengan hal ini, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sebagaimana diberitakan Republika.co.id edisi 18 Maret 2021, sangat mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi masif soal vaksinasi covid 19 kepada guru. Hal itu perlu dilakukan secara serius, sebab masih ada guru yang menolak divaksinasi. Dalam hal ini FSGI telah melakukan survei tentang “Persepsi Guru Atas Program Vaksinasi”. Survey diikuti 2.406 guru dari 26 provinsi di Indonesia. Hasil survey menunjukan bahwa 91,73 persen guru bersedia divaksin dan 8,27 persen guru menolak.

Ditegaskan oleh FSGI, meski angka guru yang bersedia divaksinasi lebih tinggi, namun FSGI menilai guru yang tidak bersedia divaksinasi tetap harus diberikan pendekatan khusus. Untuk itu FSGI mendorong Kemendikbud, dinas-dinas pendidikan dan kesehatan untuk melakukan sosialisasi lebih masif khususnya untuk guru SMA/SMK dan yang berusia di bawah 50 tahun agar mendukung program vaksinasi tersebut. Jika ditelusuri berdasarkan asal wilayah, ditemukan bahwa guru-guru yang berasal dari luar Jawa lebih banyak yang menolak untuk divaksinasi yaitu sebanyak 24,35 persen, sedangkan guru-guru yang berasal dari Jawa hanya 4,84 persen. Berkaitan dengan alasan penolakan vaksinasi, 63,32 persen dikarenakan khawatir dengan efek samping dan sebanyak 41,71 persen karena ragu dengan kualitas produk vaksin. Alasan lainnya disebabkan karena memiliki penyakit bawaan (komorbid) sebanyak 25,13 persen serta karena pemberitaan negatif tentang vaksinasi di media sosial sebanyak 22,11 persen. Selain itu ada juga yang menyatakan penolakan karena masih ada kemungkinan tertular covid 19 sebanyak 12,06 persen.

Dilihat dari sisi usia, persentase ketidaksediaan mengikuti vaksinasi covid 19 pada guru usia muda cukup besar. Pada guru berusia 20 tahun hingga 29 tahun ada sebanyak 10,61 persen yang tidak bersedia mengikuti vaksinasi. Pada usia 30 – 39 tahun sebanyak 10,97 persen dan pada usia 40 -49 tahun sebanyak 10,51 persen. Pada usia 50 – 60 tahun hanya 4,67 persen yang menyatakan tidak bersedia.

Dilihat dari sisi sekolah, guru pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 32,64 persen tidak bersedia melaksanakan vaksinasi covid 19. Sementara pada jenjang PAUD/TK sebanyak 5,96 persen, jenjang SD/MI sebanyak 5,60 persen dan pada jenjang SMP/MTs sebanyak 8, 48 persen tidak bersedia vaksinasi. Dari data tersebut dapat disimpulkan ada kecenderungan “semakin tinggi jenjang sekolah semakin besar penolakannya”. Hal ini sebagaimana dikemukakan Wakil Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung mengomentari hasil survey yang diselenggarakan oleh lembaganya tersebut.

Memperhatikan sejumlah data di atas, maka memang sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi vaksinasi di kalangan guru tertentu secara lebih sistematis dan masif. Pendekatan khusus dan persuasif penting dilakukan secara lebih intensif kepada kelompok guru yang memang menolak vaksinasi dengan menyasar pada sejumlah alasan yang dikemukakan. Dalam hal ini dasar alasan penolakan menjadi titik bidik sosialisasi untuk diperbaiki. Beberapa hal memang perlu dikuatkan dan ditegaskan kembali sehingga lebih mengedukasi kalangan guru. Paling awal mengedukasi kembali soal efek samping. Sekali lagi pemerintah harus menjelaskan dan mengedukasi sejauhmana efek samping dan dampak pengiring yang ditimbulkan kdari program vaksinasi ini secara lebih transparan dan objektif. Berikutnya pemerintah harus benar-benar menjamin tingkat kualitas produk vaksin yang diberikan secara jujur dan akuntabel. Selanjutnya soal pengaruh penyakit penyerta (komorbid) juga perlu kejelasan dan ketegasan yang aktual dan faktual sehingga dapat diketahui secara detail pengaruhnya. Tak kalah pentingnya pemerintah perlu menangkal secara signifikan konten-konten negatif dan hoaks tentang vaksinasi yang berkembang di media sosial. Dan kalau perlu pemeritah juga memanfaatkan influenzer untuk meyakinkan opini publik bahwa vaksinasi itu terjamin keamanannya, kehalalannya serta kualitasnya kepada semua pihak, termasuk pada semua guru.