VISI “UTOPIS” PEMIMPIN PENDIDIKAN

Oleh Dr. Denny Kodrat, M.Pd.

(Pengamat Sosial Pendidikan Universitas Sebelas April)

Pendidikan merupakan darah peradaban manusia. Ia setua peradaban manusia yang mengarahkan kita untuk berbuat baik dan benar. Mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan merupakan warga negara yang berperadaban (civilized society), yang mengedepankan rasionalitas, logic, dan aturan dalam bertutur dan bertindak. Satuan pendidikan, karenanya, tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat. Produktivitas akademik di ruang kelas menjadi cermin masyarakat. Sehingga, seorang pemimpin satuan pendidikan seharusnya resah saat ia menemukan banyak kelas atau jam kosong. Siswa dibiarkan sendiri tanpa kehadiran pengajar. Apalagi bila seorang pengajar hanya hadir di awal dan akhir perkuliahan. Kira-kira kompetensi apa yang diharapkan tercapai bila tidak terjadi interaksi akademik?

Satuan pendidikan merupakan tempat penyemaian dan pengideologian nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Kita memahami bahwa nilai kebenaran dan kebaikan kadang tidak seiring dan sejalur. Namun, satuan pendidikan mengupayakan benar dalam kebaikan dan baik dalam kebenaran. Apa yang akan terjadi bila akademisi melacurkan diri pada nilai kebenaran dan kebaikan, menyesuaikan dengan pragmatisme yang terjadi. Satuan pendidikan saat ini tidak memiliki kekuatan saat ia berhadapan dengan ketidakjujuran atau penyimpangan. Sosok Husein Ali Rafsanjani, seorang guru CPNS, harus “curhat”, meminta tolong pada netizen sehingga menjadi viral dan mampu menjadi “pemenang” atas kemungkaran. Sementara, satuan pendidikan tempat ia bekerja atau organisasi profesi tempat ia bernaung, belum melakukan langkah riil untuk mengadvokasi Husein. Munculnya tagline “No Viral No. Justice”, menjadi cermin ada yang salah dalam pengelolaan keadilan di masyarakat. Padahal masyarakat, bisa jadi merupakan orang-orang yang pernah atau bahkan sedang berinteraksi akademik di satuan pendidikan. Lebih miris lagi, bila satuan pendidikan menjadi “pelaku” ketidakbenaran dan ketidakbaikan, semisal pungli atau korupsi.

Pemimpin pendidikan memiliki tanggung jawab besar agar institusinya tidak ikut arus pragmatisme. Ia harus berdiri dan membedakan mana nilai kebenaran dan mana yang tersamar. Ia tidak boleh bersikap abu-abu saat menemukan fakta yang dipraktikan oleh siapapun, baik itu penguasa, pemilik kebijakan atau masyarakat awam. Meski tentunya, ia harus membahasakan dengan bijak, sikap yang berpegang pada nilai kebenaran dan kebaikan tersebut. Tidak menjadi polisi moral. Dalam situasi seperti saat ini, nilai-nilai permisif, serba boleh dan pragmatis yang menihilkan benar dan salah, atau baik dan buruk, pemimpin pendidikan perlu menetapkan visi yang sedikit utopis tentang proyeksi masyarakat yang maju, modern, dan menjunjung tinggi nilai kebenaran. Visi utopis ini menjadi parameter seorang pemimpin pendidikan memiliki gagasan, konsep dan cita-cita. Dengan itu, ia mempengaruhi seluruh stakeholders pendidikan untuk bergerak, mengubah situasi saat ini menjadi situasi yang diharapkan, keluar dari kebiasaan, zona nyaman, autopilot yang tidak berdampak bagi masyarakat.

Momentum tranformasi pendidikan yang tengah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan kebijakan “Merdeka”nya seharusnya ditangkap sebagai peluang oleh pemimpin pendidikan untuk mengubah kebiasaan lalu yang buruk, tidak relevan dan tidak produktif kepada kebiasaan baru yang baik dan benar. Keteguhan dalam menjalankan aturan, SOP, dan bertindak sesuai koridor aturan, perlu didukung dan dijalankan bersama-sama oleh pimpinan satu tingkat di atasnya. Terkadang, pemimpin pendidikan tidak berdaya saat atasannya meminta iuran, yang diambil dari alokasi yang bukan peruntukkannya. Kebiasaan ini sudah berlangsung lama sehingga menjadi “sistem” yang harus segera dihentikan, bila kita, sivitas yang berkhidmat untuk pendidikan, tidak ingin melihat kehancuran peradaban. Menghentikan sejatinya lebih mudah daripada memulai kebiasaan buruk tersebut. Hanya persoalannya, siapa yang memiliki kuasa menghentikan kebiasaan yang buruk ini bila bukan oleh si pemegang kekuasaan.

Kebijakan Ujian Nasional, misalnya. Tim sukses dibentuk dari “tingkat atas” hingga satuan pendidikan untuk mengamankan kebijakan 100% lulus. Kecurangan diperlihatkan secara vulgar kepada siswa dengan distribusi kunci jawaban. Siswa tidak lulus menjadi aib bagi kepala daerah. Pemimpin pendidikan di satuan pendidikan dianggap gagal dalam mendidik. Padahal “menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan” merupakan aktivitas yang menyelisihi hakikat pendidikan itu sendiri. Tapi siapa yang peduli saat kekuasaan masuk dan mengkooptasi satuan pendidikan. Pemimpin pendidikan kalah nyali kecuali ia siap dimutasikan ke sekolah yang terpelosok atau dikembalikan tugasnya menjadi guru. Hanya dengan satu surat edaran nomor 1 tahun 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat menghentikan ujian nasional, seketika tidak ada lagi tim sukses yang “membantu” siswa dalam mencarikan jawabannya.

Pendidikan, suatu saat, perlu dikelola oleh orang-orang yang sudah berhenti dengan dunia baik dari tingkat pusat hingga satuan pendidikan. Orang-orang yang memiliki visi utopis yang tidak secara mudah diintervensi oleh kepentingan sesaat, agar pendidikan kembali kepada khittahnya, menjadi darah peradaban manusia. Wallahu’alam bishshawwab