Wabah Zero-Sum Thinking di Masyarakat
Penulis: H. Nanang, S.H.
Ilustrasi
Oleh H. Nanang, S.H.
(Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut)
Ada satu fenomena yang kian sering muncul
di ruang publik kita hari ini. Begitu ada masalah dengan sebuah organisasi,
terdengar seruan: “Bubarkan saja!”
Ketika sebuah program pemerintah dianggap tak berjalan baik, cepat sekali
muncul teriakan: “Ganti saja programnya!” Bahkan dalam skala kecil, ketika ada
guru yang dianggap kurang tepat mengajar, sering kali komentar yang muncul
adalah: “Pindahkan saja gurunya!”
Seolah-olah satu-satunya jalan keluar dari
masalah adalah menghapus, mengganti, atau membubarkan. Inilah yang dalam ilmu
psikologi sosial disebut sebagai zero-sum
thinking cara berpikir bahwa untuk menyelesaikan persoalan, salah satu pihak
harus kalah atau hilang, supaya pihak lain bisa menang atau selamat.
Istilah ini awalnya muncul dari dunia ekonomi dan teori permainan (game theory). Dalam permainan “zero-sum”,
keuntungan satu pihak selalu sama dengan kerugian pihak lain. Jika satu orang
menang 10, maka orang lain pasti rugi 10. Totalnya selalu nol (zero).
Masalahnya, pola pikir ini sering terbawa
ke kehidupan sehari-hari. Kita menganggap kalau ingin memperbaiki sesuatu, maka
harus ada yang dikorbankan habis-habisan. Seperti kursi kalau satu orang duduk,
yang lain harus berdiri. Padahal dalam kehidupan nyata, tidak semua masalah
bekerja dengan logika zero-sum.
Cara berpikir seperti ini, bila terus
dibiarkan, bisa menjelma jadi wabah sosial. Bahayanya setidaknya ada tiga:
1.
Solusi Palsu
Membubarkan organisasi atau mengganti
program memang terdengar cepat dan sederhana, tetapi sering kali tidak
menyentuh akar masalah. Akhirnya, masalah itu muncul lagi dalam bentuk lain.
2.
Hilangnya Semangat
Perbaikan
Alih-alih memperbaiki, kita jadi terbiasa
mencari jalan pintas. Padahal memperbaiki membutuhkan kesabaran, dialog, dan
kesediaan untuk melihat sisi baik dan sisi buruk secara bersamaan.
3.
Membelah
Masyarakat
Zero-sum thinking memaksa orang memilih
antara “kalah” atau “menang”. Itu membuat masyarakat terpecah, bukannya bersatu
mencari solusi.
Bayangkan ada sebuah koperasi di kampung
yang sedang mengalami krisis keuangan. Sebagian anggota langsung marah: “Bubarkan saja, percuma tidak berguna!”
Padahal ada banyak keluarga yang terbantu dengan koperasi itu selama
bertahun-tahun.
Jika benar-benar dibubarkan, maka hilang
pula kesempatan masyarakat untuk belajar mengelola usaha bersama. Padahal, bisa
jadi solusi yang lebih baik adalah memperbaiki sistem pencatatan, mengganti
pengurus yang tidak transparan, atau memberikan pelatihan manajemen keuangan.
Sama halnya dengan sekolah. Jika ada
sekolah swasta yang menurun kualitasnya, kadang ada suara yang lantang: “Tutup saja sekolah itu!” Pertanyaan
sederhana bagaimana nasib anak-anak yang sekolah di sana? Apakah menutup lebih
bijak daripada memperbaiki?
Belakangan, kita menyaksikan ramai
perdebatan soal Program MBG (Makan
Bergizi Gratis). Program ini digagas pemerintah untuk mengatasi masalah
gizi anak bangsa, khususnya stunting. Namun, begitu muncul kendala teknis dalam
pelaksanaannya seperti distribusi yang belum merata, kualitas makanan yang
belum konsisten, atau anggaran yang diragukan langsung saja terdengar suara
keras: “Hentikan saja programnya!”
Inilah contoh nyata zero-sum thinking.
Padahal, esensi program MBG adalah mulia memastikan anak-anak sekolah mendapat
makanan bergizi agar tumbuh sehat dan cerdas. Yang seharusnya dilakukan bukan membunuh program, melainkan menyempurnakan pelaksanaannya.
Bukankah lebih bijak jika kritik diarahkan
untuk memperbaiki mekanisme pengadaan, meningkatkan pengawasan, melibatkan
koperasi lokal atau UMKM sebagai penyedia bahan makanan, dan memastikan
transparansi anggaran? Dengan begitu, tujuan besar program tetap terjaga,
sementara kekurangannya bisa diperbaiki bersama.
Jika masyarakat hanya menuntut “hapus saja”, maka yang dikorbankan
bukan hanya pemerintah, tetapi generasi masa depan. Anak-anak yang mestinya
terbantu justru kembali menghadapi ancaman gizi buruk.
Bagaimana
Menghindari Wabah Zero-Sum Thinking?
1.
Membiasakan
Perspektif “Win-Win”
Tidak semua masalah harus berakhir dengan
ada yang kalah. Belajar mencari solusi yang memberi manfaat bagi semua pihak
jauh lebih sehat bagi masyarakat.
2.
Mendorong Budaya
Perbaikan, Bukan Pembubaran
Setiap organisasi atau program pasti punya
kekurangan. Yang penting adalah mekanisme perbaikan dan evaluasi, bukan hanya
sekadar seruan bubarkan.
3.
Meningkatkan
Literasi Publik
Masyarakat perlu terbiasa memahami masalah
secara utuh, bukan sekadar reaksi emosional. Diskusi publik, forum warga, atau
media bisa menjadi ruang belajar bersama agar tidak terjebak cara berpikir
hitam-putih.
4.
Menghidupkan
Semangat Musyawarah
Tradisi kita sebenarnya kaya dengan nilai musyawarah. Nilai ini mengajarkan bahwa
solusi terbaik muncul dari perbincangan, bukan dari teriakan cepat “hapus” atau
“ganti”.
Di rumah tangga, kita tidak serta-merta
mengatakan “bubar saja keluarga ini”
ketika terjadi pertengkaran. Kita biasanya berusaha memperbaiki hubungan,
membicarakan masalah, dan mencari jalan tengah. Jika dalam keluarga saja kita
tidak rela berpikir zero-sum, mengapa dalam masyarakat kita cepat sekali
memilih jalan itu?
Mungkin benar bahwa membubarkan atau
mengganti terlihat lebih cepat. Tetapi yang lebih kuat dan berdaya guna adalah
memperbaiki, merawat, dan membangun. Karena bangsa ini tidak akan maju dengan
mental “hapus lalu ganti”, melainkan dengan semangat belajar lalu memperbaiki.
Wabah zero-sum thinking hanya bisa dilawan
dengan keberanian untuk bersabar, berdialog, dan mencari cara agar semua pihak
bisa tumbuh bersama. Karena dalam kehidupan, tidak selalu ada yang harus kalah
supaya yang lain menang. Kadang, justru semua bisa menang asal kita mau
berpikir lebih jernih. Semoga!
