WACANA PNBP UNTUK PEMBIAYAAN HAM DI INDONESIA

Di tengah keterbatasaan anggaran dan SDM untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah  di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi wewenang Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Bidang HAM  Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Hasbullah Fudail mewacanakan  perlunya dipikirkan pembuatan instrumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelaku Bisnis yang berstandarisasi HAM khususnya perusahaan-perusahaan yang sudah go public untuk membantu pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi HAM di Indonesia. Wacana ini didasari atas realitas bahwa dari seluruh Unit Utama Eselon I di Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal HAM sebagai pengampu tugas dan fungsi HAM mempunyai anggaran yang paling kecil serta SDM terbatas. Sementara tugas dan fungsi yang diemban dengan berbagai programnya sangat banyak dan luas.

Dalam rangka mendorong mempercepat tugas pemerintahan dalam melakukan Perlindungan, Penghormatan, Pemajuan, Pemenuhan, dan Penegakan HAM maka ketersediaan anggaran dan SDM menjadi syarat utama. Maka ketersediaan anggaran dan SDM yang memadai akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tugas dan fungsi tersebut.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) sebagaimana yang akan dicanangkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM khsusunya di seluruh Unit Pelaksan Teknis di Indonesia, selayaknya juga bisa dilaksanakan secara merata di berbagai institusi pemerintahan.

Menurut Hasbullah Fudail ada tiga skenario yang bisa digunakan untuk meningkatkan jumlah anggaran dalam mendukung program dan kegiatan tugas dan fungsi HAM hari ini, yaitu:

1.         Penambahan Anggaran Negara

Dalam momentum Pemilihan Umum 2024, pengalaman sistem penganggaran biasanya 2 tahun sebelum dilaksanakannya Pemilihan Umum, dipastikan belanja negara di luar sektor yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dipastikan anggaran tetap bahkan berkurang.  Jadi untuk menaikkan anggaran Tusi HAM di Kemenkumham itu pasti sulit tercapai dalam waktu dekat, pasti sangat tidak rasional, kecuali untuk jangka panjang.

2.         Optimaslisasi Sponsor Kegiatan

Berbagai kegiatan yang ada selama ini lebih banyak mengandalkan adanya bantuan kerja sama dengan sponsor donor dari luar negeri. Sehingga berbagai program kegiatan untuk seperti Desiminasi dan Pemajuan HAM sangat bergantung dari bantuan pihak sponsor. Berbagai kegiatan hari ini yang diselenggarakan tidak terlepas dari adanya dukungan donor dari luar negeri seperti RWI, UNDP, UNICEP dan lain-lain. Untuk itu diperlukan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai sponsor kegiatan baik donor dari dalam negeri maupun luar negeri.

3.         Pengelolaan PNBP

Untuk mendapatkan bagi hasil dalam pengelolaan administrasi kenegaraan maka kegiatan yang berhubungan Bisnis dan HAM ke depan bisa dikelola untuk dilakukan adanya pembiayaan dalam pemberian license atau sertifikat pelaku bisnis yang menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam  pengelolaan bisnisnya, sehingga bisa dilakukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk bagi hasil dalam  mendorong berbagai kegiatan yang berhubungan dengan HAM khususnya  para pelaku bisnis yang orientasi global dan eksport.

Demikian disampaikan Hasbullah Fudail (Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat) sebagai narasumber ketika menjawab pertanyaan peserta dalam Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi dan Ekonomi Inklusif: Pendaftaran Merek dan Perseroan Perorangan. Diselenggarakan Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Setjen Kemenkumham bekerja sama dengan Raoul Wallenberg Institute (RWI) di Hotel Savoy Homann Bandung, Kamis (4/08/22022).

Acara tersebut diikuti oleh beberapa komunitas Kelompok Rentang/Disabilitas, pelaku usaha UMKN, Notaris, ASN dan diperlihatkan/diputarkan video durasi pendek contoh Pelayanan Publik Berbasis HAM yang sudah berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Banjar dan Kantor Imigrasi Sukabumi yang ada di wilayah Jawa Barat.