Penulis: Dudung Nurullah Koswara

Dudung Nurullah Koswara
Oleh Dudung
Nurullah Koswara
(Kepala SMAN1
Parungpanjang Dan Ketua PB PGRI)
Saya setuju dengan
harapan Kemdikbud Ristek bahwa semua sekoIah harus jadi sekoIah penggerak. Ini
harapan yang baik dan harus diwujudbuktikan. Publik pendidikan wajib dukung
setiap gagasan baik dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
Namun pemerintah pun harus jeli melihat wajah sekolahan dan motivasi peserta
sekolah penggerak. Agar program sukses, efektif, dan tepat berkeadilan.
Mengapa harus
jeli? Bisa jadi ada prioritas yang harus lebih diutamakan dari sejumlah sekolah
penggerak yang ikut seleksi. Mana yang harus menjadi prioritas? Utamakan
sekolah pinggiran, pedesaan, perbatasan, dan kesulitan akses. Bukankah dalam
seleksi sekolah penggerak ada form yang harus diisi sesuai dengan keadaan
sekolah? Semoga form ini menjadi basis data untuk dasar prioritas layanan
suksesi sekolah penggerak.
Karakter sekolah,
fasilitas sekolah, potensi, dan impotensi sekolah harus jadi rujukan membangun
sekolah penggerak. Semoga tidak ada “industri” atau hanya proyekan sekolah
penggerak yang melakukan “pukuI” rata pada semua sekolah. Faktanya setiap
sekolah punya keragaman potensi dan impotensinya. Terutama sekolah pedesaan,
pingiran, dan perbatasan wajib diutamakan!
Dirjen GTK
khususnya harus memahami bahwa “GTK” yang mengikuti seleksi program sekolah
penggerak pun punya motivasi berbeda. Bisa jadi ada motivasi subjektif, bukan
motivasi objektif. Apa motivasi subjektif? Motivasi pribadi karena suatu hal. Misal
seorang kepala sekolah sudah dua periode maka Ia ikut sekolah penggerak agar
bisa nambah 4 tahun (satu periode).
Selanjutanya bisa
jadi ada kepala sekolah ikut sekolah penggerak agar Ia tidak terkena rotasi. Ia
tidak mau terkena rotasi dari sekolah yang ditempatinya saat ini. Mengapa?
Karena sekolah besar, favorit, dan penuh prestasi. Ikut program sekolah
penggerak, minimal Ia akan tetap di sekolahnya selama 4 tahun. Fakta
psikologisnya semua kepala sekolah ingin ditempatkan pada sekolah besar.
Selain motivasi
subjektif tentu ada motivasi objektif. Apa motivasi objektif? Tiada lain adalah
motivasi ingin meningkatkan sekolah agar lebih prestatif dan jadi kebanggaan
masyarakat. Sekolah yang sudah besar dan favorit ingin lebih baik lagi dan
menjadi sekolah terbaik. Ini wajar dan objektif. Hal yang lebih objektif dan
harus mendapat dukungan penuh Kemdikbud Ristek adalah sekolah pinggiran yang
lolos sekolah penggerak.
Mengapa harus
lebih mendapat dukungan? Karena sekolah pinggiran yang lolos sekolah
penggerak, punya beban moral dan beban
prestasi untuk menjadi sekolah pengimbas. Menjadi sekolah pengimbas pasca jalannya program sekolah penggerak
tentu tak mudah. Maka sekolah pingiran, pedesaan, dan perbatasan seperti SMAN1
Parungpanjang Kabupaten Bogor tentu harus diutamakan. Tulisan ini nampak
seperti subjektif, meratap, dan modusan namun faktanya memang demikian.
Faktanya secara
geografis SMAN1 Parunganjang berada di perbatasan Provinsi Banten, lebih dekat
ke “ibukota” wilayah Banten dibanding ke ibukota provinsi Jawa Barat. Bahkan
anak didik dari daerah Parungpanjang ada yang sekolah ke Provinsi Banten dan
Provinsi DKI Jakarta. Ini satu fenomena sosiaI
anak didik di daerah Kecamatan Parungpanjang. SMAN1 Parungpanjang
dibangun di ujung pinggiran kecamatan.
Bisa jadi ada yang
lebih “unik” melebihi wajah SMAN1 Parungpanjang di daerah Iainnya. Terutama
jenjang pendidikan dasar tentu akan ada sejumlah unikasi wajah sekolahan yang
harus mendapatkan perhatian Iebih dari Kemdikbud Ristek. Bahasa bijak
mengatakan, “Dahulukan perbaikan dan pengembangan pada yang mesti didahulukan”.
Tentu program sekolah penggerak serempak berbarengan tetapi porsi perhatian dan
fasilitas tidak harus sama.
Minat mengikuti
program sekolah penggerak dari 34 provinsi dan sementara 111 kabupaten kota
diikuti 20 ribu kepala sekolah
pendaftar. Sebanyak 15 ribu kepala sekolah submit dan 5.000 kepala sekolah
lolos seleksi tahap 1. Akhirnya hanya 2.500 kepala sekolah jenjang
PAUD/SD/SMP/SMA yang berhasiI IoIos. Ini modal garapan Kemdikbud Ristek di
program sekolah penggerak jilid 1.
Sebagai kepala
sekolah yang lolos seleksi program kepala sekolah penggerak dan sebagai Ketua
Pengurus Besar PGRI mendukung dengan “semangat 45” namun aspirasi objektif
tentang pentingnya mengutamakan sekolah penggerak pinggiran agar lebih
difasilitasi adalah sebuah aspirasi objektif. Saya mengikuti program sekolah
penggerak karena kepentingan membangun prestasi dan prestise sekolah pinggiran
dan sekolah perbatasan yang kadang terabaikan.
Presiden Jokowi
punya prinsip strategis membangun dari pinggiran. Papua Ia bangun. Ibukota pun
Ia pindahkan ke pingiran Kalimantan. Kota Jakarta sudah jenuh dan jelimet.
Anggraran untuk membangun pedesaan pun triliunan digelontorkan. Sejumlah
fasilitas publik untuk layanan masyarakat desa lebih baik. Walau sisi lain
banyak kepala desa yang menginap di “Apartemen Prodeo.” Mengapa tidak program sekolah penggerak pun
memulai lebih “gas pooI” dari sekolah pinggiran dahulu.
Sekolah hebat dan
prestatif bukan hanya milik anak kota. Anak-anak didik dari pinggiran dan
perbatasan layak dan berhak mendapatkan sekolah dengan fasilitas kota walau
berada di pinggiran. Bangsa yang besar adalah bangsa yang lahir dari layanan
pendidikan terbaik dan merata. Hindari disparitas, diskriminasi, discontinue
layanan pendidikan terutama pada masyarakat pinggiran atau pedesaan. Bila Kemdikbud
Ristek menganggarkan 1 triliun untuk program Kampus Merdeka, mengapa tidak
sekolah pinggiran pun dianggarkan dengan baik.