Warga NU, Cabang Nasrani

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Penulis Buku Narasi Spiritual)

Menarik dicermati pendapat Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, M.A. yang mengatakan, “Warga NU cabang Nasrani”. Pendapat ini ditujukan pada Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo yang beragama Nasrani. Namanya juga profesor, namanya juga kiai dan Ketua Umum PBNU, bicara  spontan dan apa adanya.

Kapolri baru sangat menghormati NU dan para ulama menurut KH Said Aqil Siradj. Portofolionya menunjukkan Ia hormat pada ulama dan para kiai. Ungkapan “Warga NU cabang Nasrani” mungkin berdasar pada rekaman masa lalu Kapolri baru yang sangat menghormati para ulama. Kita akan lihat sepak terjang Kapolri yang baru.

PBNU adalah ormas terbesar di negeri ini. NU berdiri sejak tanggal 31 Janurai 1926, bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Saat negara NKRI belum ada dan saat Polri  pun belum lahir, NU sudah berbuat banyak dan sudah berbakti pada masyarakat di nusantara. NKRI bagi NU adalah baru dan adik.

Ormas keagamaan yang baru lahir kemarin sore di hadapan NU mungkin dianggap adik-adik yang sedang belajar. Bahkan dianggap mereka belum tahu persis tentang batin kenusantaraan sebelum republik ini berdiri. Faktanya tanpa NU negeri ini akan kehilangan legalitas dan sejarah kenusantaraan yang beragam.

NU sudah tahu tentang kenusantaraan dan kini sejak kemerdekaan menjadi keindonesiaan.  Ketika para pejabat setingkat Kapolri “permisi” kepada pengurus NU sangat layak dan pantas. Mengapa? Karena “permisi” pada NU pada dasarnya adalah menghormati pada masyarakat Indonesia, representasi sebagian besar rakyat Indonesia.

Kaplori mengatakan, Ia sangat berterimakasih atas dukungan PBNU untuk menjaga keamanan stabilitas kamtibmas. Kapolri mengajak berkolaborasi di semua jenjang dengan para pengurus NU. Polri dan NU kolaborasi tentu sangat baik. Era kolaborasi adalah era saling menguatkan bukan saling hujat atau nyinyiran.

Suatu saat Kapolda Banten, Listyo bertemu dengan Ma'ruf Amin yang ketika itu menjabat Rais Aam PBNU. Listyo pun bertanya kepada Ma'ruf apakah dirinya masih bisa disebut warga NU atau tidak. "Karena setelah sekian tahun kemudian jangan-jangan KTA (kartu tanda anggota) saya sudah habis.” Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Listyo masih menjadi warga Nahdliyin.

Itulah dinamika politik kebangsaan kita. Bila para pemimpin bersatu tanpa sekat demi rakyat mengapa tidak? Memperjuangkan nasib rakyat bangsa sebaiknya dihindari “penguatan” politik identitas. Hal yang harus dikuatkan justru politik kebangsaan meraih kesejahteraan bersama. Semua agama membawa spirit kesejahteraan.

Dalam sistem kebangsaan yang terbuka, demokratis, multikultur bukan pertanyaan orang agamanya apa? Orang mana? Suku apa? Melainkan orang mampu atau tidak? Agama hadir dibawa para nabi. Para Nabi membawa pesan perbaikan akhlak. Jadi hal yang paling subtantif dalam dunia kebangsaan yang beragam adalah akhlak.

Siapa yang paling berakhlak, layak jadi pemimpin. Seorang Kapolri walau “Nasrani Cabang NU” semoga bisa lebih baik. Bila ternyata kelak lebih baik dari Kapolri yang muslim, entitas muslim harus malu. Dalam dunia Polisi Jenderal Hoegeng masih sebagai rekor akhlak pemimpin polisi terbaik. Di TNI ada jenderal Sudirman.

Selamat berjuang Kapolri baru. Buktikan Anda selain jenderal termuda, Anda pun menjadi Kapolri terbaik. KTP dan identitas seseorang itu penting namun yang lebih penting lagi adalah akhlak. Surga didapat bukan karena KTP melainkan karena akhlak!