ZONASI MENJADI KONTROVERSI

Oleh Yola Nurkamil

Beberapa tahun ini istilah zonasi menjadi tidak asing di telingan kita, apalagi bagi orangtua yang kan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi khususnya SMP dan SMA/SMK. Sistem zonasi dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anaknnya di sekolah terdekat dengan rumah.

Sebenarnya ada jalur lain yang bisa ditempuh yaitu jalur prestasi akademik, jalur prestasi non akademik, jalur anak guru, jalur perpidahan tugas orang tua dan jalur keluarga tidak mampu. Jalur tersebut dibuka pada ppdb tahap 1. Pada tahap 2 barulah jalur zonasi yang dibuka.

Jalur zonasi mensyaratkan jarak tempuh dari rumah ke sekolah sangat dekat, dengan cara melampirkan kartu keluarga dan menetukan titik ordiat peserta dididk dalam sistem pendaftaran secara online. Tujuan pemerintah sudah baik dalam hal ini, pemerintah menginginkan terjadinya pemerataan kualitas sekolah dan kualitas peserta didik di seluruh daerah di Indonesia. Sehingga anak-anak tidak harus menempuh jarak yang jauh untuk memperoleh ilmu di Pendidikan dasar. Selain itu juga menghilangkan istilah sekolah pavorit bagi sekolah-sekolah tertentu.

Harapan tinggal harapan kenyataan di lapangan berkata lain. Beberapa sekolah di Kabupaten/ Kota tetap menjadi sekolah tujuan para peserta didik dan orang tua, karena memang maind set yang dibangun dari dulu sudah melekat di sekolah tersebut, missal sekolah unggulan, sekolah yang pesera didiknya banyak lulus di PTN. Karena jarak sekolah yang jauh akhirnya terjadi banyak kecurangan. Perubahan KK dilakukan demi memiliki jarak yang dekat antara rumah dan sekolah yang dituju.

Padahal persyaratan KK itu minimal berlaku sudah 1 tahun. Tapi hal tersebut tetap saja tidak menjadi penghambat perubahan KK yang dibuat secara tiab-tiba. Seorang Wali Kota Bapak Bima Arya, beliau sudah membuktikan kecurangan yang terjadi akibat kebijakan zonasi. Ada lebih adar 800 KK baru yang dibuat, dan setelah dilakukan uji petik di lapangan ternyata nama yang bersangkutan tidak ada ( tidak tinggal )di alamat tersebut.

Sungguh miris melihat fenomena ini, tujuan yang baik berakibat praktek-praktek buruk, tujuan menyekolahkan anak menjadi terselip praktek kecurangan di awal. Secara tidak sadar orangtua sudah mengajarkan kecurangan pada anaknya. Memang sekolah yang dianggap bagus itu biasanya memilkii reputasi yang baik seperti banyaknya lulusan yang diterima di PTN pavorit di negeri ini, tidak ada pelanggaran siswa yang merusak citra sekolah dan susasana belajar yang kondusif.

Anak menjadi hebat itu bukan karena mereka sekolah dimana, tapi bagaiman anak tersebut dapat memunculkan potensi dirinya dan di fasilitasi oleh guru yang pedui terhadap peserta didik yang berada di kelasnya. Tidak bisa dipungkiri suasana dan lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap kenyamaan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Akan tetapi banyak juga peserta didik yang memeiliki prestasi bukan berasal dari sekolah-sekolah besar. Tinggal bagaimana pemerintah memfasilitasi semua sekolah agar dapar memberikan kenyaman pada peserta didik yang belajar di sekolah tersebut.

Aturan yang dibuat sudah baik, tujuannya juga pasti baik, tinggal dilakukan evaluasi dari kondisi yang sudah terjadi di lapangan, bagaimana cara mengantisipasi kecuranga-kecurangan yang terjadi. Kontrol kepada sekolah harus dilakukan, sangsi harus diberikan bila perlu untuk memberikan efek jera pada sekolah dan instansi terkait yang membantu kecurang terjadi. Semoga dunia Pendidikan di Indonesia semakin baik. Aamiin