“Diklat sebagai Wahana Penguatan Kompetensi dan Integritas Pendidik serta Tenaga Kependidikan.”

Oleh Fitri Rengganis Asadul Usud

Mahasiswa Pascasarjana Kelas Nonreg.1E UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Fenomena menunjukkan bahwa kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih belum optimal akibat keterbatasan kompetensi serta lemahnya integritas dalam menjalankan tugas profesional. Asumsinya, pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang dirancang sistematis dan berkelanjutan dapat menjadi sarana efektif untuk mengembangkan kompetensi, sikap, dan tanggung jawab aparatur pendidikan. Namun, terdapat gap antara pelaksanaan diklat yang bersifat formalitas dengan tujuan peningkatan mutu kinerja. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Diklat yang komprehensif dapat secara efektif menjembatani kesenjangan tersebut dan mewujudkan aparatur yang professional/kompeten.

Pertama, Pendidikan dan pelatihan (Diklat) merupakan proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pegawai. Secara konseptual, pendidikan berfokus pada penguasaan pengetahuan (knowledge problems), sementara pelatihan lebih menekankan pada penguasaan keterampilan praktis (skill problems). Sasaran Diklat Jabatan bagi PNS bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional, membentuk kesamaan visi, dan memantapkan pengabdian. Programnya terbagi dua: pelatihan umum untuk keterampilan universal, dan pelatihan khusus yang memberikan keterampilan siap pakai pada bidang pekerjaan spesifik, demi mewujudkan aparatur yang kompeten dan adaptif.

Kedua, Penyelenggaraan Diklat berpegang pada beberapa prinsip fundamental untuk menjamin efektivitasnya. Prinsip dasarnya mencakup upaya penyempurnaan kompetensi, adaptasi terhadap IPTEK, dan dukungan terhadap pendidikan seumur hidup. Dalam pelaksanaannya, Diklat harus berpusat pada peserta, di mana mereka harus termotivasi, belajar aktif, dan mendapatkan penguatan positif melalui metode yang bervariasi. Secara operasional, prinsip utama adalah dengan memperhatikan perbedaan individu, relevansi materi dengan jabatan, serta partisipasi aktif, dengan alur belajar sistematis dari materi mudah ke sulit.

Ketiga, Penyelenggaraan Diklat didasari oleh kebijakan yang kuat, terutama UU No. 5 Tahun 2014 yang menjamin hak setiap ASN untuk mengembangkan kompetensi. Diperkuat oleh PP No. 101 Tahun 2000, Diklat diarahkan untuk membentuk PNS yang kompeten secara teknis, manajerial, dan memiliki sikap pengabdian yang baik. Kebijakan ini juga mengalami pembaharuan, seperti melalui Keputusan Kepala LAN 38/2014, yang mengubah pola Diklat Prajabatan. Inovasi ini mengganti metode klasikal dengan internalisasi nilai melalui aktualisasi langsung di tempat tugas.

Keempat, Manajemen pendidikan dan pelatihan merupakan siklus terstruktur untuk menjamin efektivitas program. Menurut Lynton dan Pareek, tahapan ini dimulai dari penentuan kebutuhan (needs assessment), dilanjutkan dengan penyusunan program, pelaksanaan, dan diakhiri evaluasi. Prosedur ini melibatkan langkah detail seperti analisis jabatan, penentuan peserta, dan desain kurikulum. Aspek krusial lainnya adalah rencana tindak lanjut (follow-up) pasca pelatihan. Rencana ini harus spesifik dan realistis, mencakup evaluasi dampak program terhadap kinerja peserta di tempat kerja mereka.

Tulisan ini disarikan dari modul ajar Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Dosen pengampu Prof. Dr. A.Rusdiana. M.M.

(https://digilib.uinsgd.ac.id/96098/)