“Menjadi Guru Abad 21: Urgensi Pendidikan Profesi Guru”

Oleh Tria Pratiwi (2259100007)

Mahasiswa Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung Kelas 1E

Fenomena pendidikan abad 21 menunjukkan bahwa guru menghadapi tuntutan yang semakin kompleks mulai dari perkembangan teknologi, karakter peserta didik yang berubah, hingga kebutuhan pembelajaran yang lebih kreatif dan humanis. Asumsinya, kualitas pendidikan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas gurunya, sehingga profesionalisme guru menjadi prasyarat utama tercapainya mutu pendidikan. Namun, di lapangan masih terdapat gap yang signifikan: tidak semua guru memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sesuai standar nasional, serta belum seluruhnya melalui proses pendidikan profesi yang sistematis. Karena itu, tulisan ini bertujuan menyoroti urgensi Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai instrumen strategis untuk memastikan lahirnya guru-guru abad 21 yang kompeten, adaptif, dan mampu menjawab tantangan perubahan yang disarikan dari buku MSDM karya Prof. Rusdiana;

Pertama, konsep dasar Pendidikan Profesi Guru (PPG) berangkat dari pemahaman bahwa guru merupakan tenaga profesional yang memerlukan keahlian khusus dan tidak dapat dijalankan secara serampangan. Indonesia menerapkan model profesionalisme berbasis regulasi, salah satunya melalui UU No. 14 Tahun 2005 yang mengatur empat kompetensi inti guru sebagai standar kualitas nasional. Karena itu, setiap guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 serta sertifikat pendidik sebagai bukti formal profesionalisme sebuah prinsip yang dalam perspektif Islam juga mencerminkan nilai moral berupa amanah dan tanggung jawab ilmiah. Program Pendidikan Profesi Guru kemudian dirancang sebagai pendidikan lanjutan setelah sarjana, terdiri dari PPG Prajabatan bagi calon guru dan PPG Dalam Jabatan bagi guru yang telah mengajar, untuk memastikan bahwa setiap pendidik benar-benar memiliki kompetensi teknis, pedagogis, dan etik yang diperlukan dalam menjalankan profesinya.

Kedua, program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan menjadi upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru yang sudah aktif mengajar. Sejak 2007/2008, sertifikat pendidik diberikan melalui program sertifikasi guru yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi terakreditasi dengan persyaratan minimal S-1 atau D-IV, di mana pada tahap awal penilaian dilakukan melalui portofolio yang memuat rekam jejak profesional guru. Guru yang lulus berhak menerima sertifikat pendidik dan tunjangan profesi, sementara yang belum memenuhi standar diarahkan untuk melengkapi portofolio atau mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Dalam prosesnya, pemerintah meninjau ulang persyaratan guna mempercepat pemenuhan kebutuhan guru bersertifikat, termasuk memberi kesempatan bagi guru senior yang belum S-1. Namun, demi meningkatkan kualitas, PLPG akhirnya dihentikan pada 2017 dan digantikan dengan PPG Dalam Jabatan yang lebih komprehensif. Seluruh rangkaian sertifikasi ini menjadi masa transisi menuju sistem PPG Prajabatan yang selektif, sehingga hanya guru yang benar-benar berkualifikasi dan kompeten yang memperoleh sertifikat profesi serta memiliki legitimasi penuh untuk mengajar di sekolah.

Ketiga, Standar kompetensi guru profesional mencakup empat aspek utama yang harus dimiliki pendidik. Kompetensi pedagogik menuntut pemahaman mendalam tentang peserta didik, teori belajar, kurikulum, dan pemanfaatan teknologi. Kompetensi kepribadian menekankan integritas moral, keteladanan, serta etos kerja yang mampu membangun motivasi siswa. Kompetensi sosial mengharuskan guru berkomunikasi secara efektif, inklusif, dan tidak diskriminatif dalam seluruh interaksi pendidikan. Sementara itu, kompetensi profesional menuntut penguasaan materi pelajaran secara luas dan berkelanjutan agar guru tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Keempat, pengelolaan PPG Prajabatan dirancang untuk menyiapkan lulusan S-1, baik kependidikan maupun nonkependidikan, agar memenuhi standar kompetensi guru nasional. Melalui seleksi ketat, perkuliahan, lokakarya, praktik mengajar, dan pengalaman lapangan, peserta dibimbing untuk menguasai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Program ini memastikan calon guru tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik nyata, hingga akhirnya layak memperoleh sertifikat pendidik sebagai syarat profesional mengajar.

Simpulannya PPG dan sertifikasi guru merupakan mekanisme negara untuk memastikan guru profesional melalui kualifikasi S-1, sertifikat pendidik, serta penguasaan empat kompetensi inti. Program ini menyiapkan calon guru dan meningkatkan kompetensi guru dalam jabatan melalui pendidikan, seleksi, dan praktik mengajar terstandar.

Seluruh tulisan dalam artikel ini disarikan dari Modul Ajar Part 11 Pendidikan Profesi Guru Oleh Prof. Dr. H. A. Rusdiana, M.M dosen pengampu Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan.

https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/67789