“Sistem Yang Merugikan Kesejahteraan Guru di Sekolah Islam Terpadu”: Cerita dari Anak Seorang Guru

Oleh Nadia Yusi Fatimah/Center of Humanity Studies

(Mahasiswa Jurusan Sastra Inggris UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Di balik citra megah bangunan sekolah Islam terpadu di pinggiran Kabupaten Bogor, ada kisah yang jarang terdengar kisah tentang guru yang bertahan di tengah sistem keuangan sekolah yang tidak berjalan dengan baik.

Saya anak dari seorang guru di sekolah itu. Setiap hari, mama berangkat layaknya seorang guru. Ia mengajar dengan penuh semangat, membimbing siswa-siswinya agar tidak hanya cerdas secara akademis tapi juga berakhlak baik. Namun, di balik senyum dan cerianya, saya tahu gaji yang diterima sering terlambat, bahkan kadang tidak mencukupi kebutuhan dasar keluarga.

Sekolah tempat mama mengajar dikenal sebagai lembaga Islam terpadu yang menekankan nilai kejujuran dan kemandirian. Tapi, realitanya, manajemen keuangan sekolah sering bermasalah. Dana operasional kerap sering tidak tepat waktu. Para guru hanya bisa menunggu kabar tentang kapan honor mereka cair. Beberapa guru bahkan harus mencari pekerjaan tambahan seperti berjualan makanan, dan berjualan daring.

Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2024, masih ada lebih dari 1,2 juta guru non-ASN di Indonesia yang belum mendapatkan tunjangan tetap. Sementara itu, lembaga riset IDEAS mencatat sekitar 56 persen guru masih berstatus honorer tanpa jaminan kesejahteraan yang layak. Angka-angka itu bukan sekadar data bagi keluarga kami, itu kenyataan sehari-hari.

Ketika saya bertanya kepada mama mengapa ia tetap mengajar di sana, jawabannya sederhana: “Karena keceriaan anak-anak yang membuat mama masih ingin berada tetap di sekolah itu, meski sistemnya belum benar.”

Kalimat itu membuat saya sadar bahwa dedikasi guru sering tidak diimbangi penghargaan yang layak dari lembaga tempat mereka mengabdi.

Pemerintah sebenarnya sudah berupaya memperbaiki kondisi ini. Tahun 2025, Kemendikbudristek mengalokasikan Rp 81,6 triliun untuk tunjangan profesi guru dan peningkatan kesejahteraan pendidik, termasuk di sekolah swasta. Namun, penyaluran dan pengawasan di lapangan masih menjadi tantangan besar, terutama untuk sekolah berbasis yayasan yang mengelola dana secara mandiri.

Guru-guru seperti mama saya berada di antara idealisme dan kenyataan. Mereka ingin terus mendidik, tapi di sisi lain, harus berjuang memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketika sistem keuangan sekolah tidak tertata dengan baik, dampaknya bukan hanya pada guru, tapi juga pada murid pada kualitas pembelajaran yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Sebagai anak seorang guru, saya tidak meminta banyak. Saya hanya berharap, suatu hari nanti, profesi guru tidak lagi identik dengan pengorbanan yang tak ter tampak. Setiap sekolah terutama sekolah berbasis nilai islam terpadu semestinya menjadi tempat yang adil bagi semua, termasuk bagi para pengajar yang menyalakan cahaya ilmu di tengah keterbatasan finansial yang di alami karena sistem yang belum benar.