Penulis: M. Luthfi Akmal Firdaus

M. Luthfi Akmal Firdaus
Oleh M. Luthfi Akmal Firdaus
(Mahasiswa Semester 3 UIN Sunan
Gunung Djati Bandung)
Menjelang pagi, suara langkah para orang
tua mulai terdengar memasuki gerbang sebuah pesantren yang masih diselimuti
kabut pagi. Bukan sekadar mengantarkan anak, momen itu terasa seperti
menyerahkan masa depan—dengan keyakinan bahwa nilai yang diperjuangkan di
pesantren akan lebih kuat membentuk karakter dibanding pendidikan rumah semata.
Menurut data terbaru Kementerian Agama
pada tahun ajaran 2024/2025, terdapat 42.433 pesantren aktif di Indonesia.
Angka ini meningkat signifikan dibanding satu dekade lalu. Jawa Barat menjadi
provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, yakni 13.005 lembaga, disusul Jawa
Timur (7.347) dan Banten (6.776). Kebiasaan meningkatnya minat terhadap
pendidikan pesantren bukan terjadi tanpa sebab. Data Kementerian Agama mencatat
lebih dari 36 ribu pesantren aktif dengan jumlah santri yang melampaui 4 juta
jiwa pada 2024, menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh. Di tengah
kekhawatiran terhadap arus pergaulan bebas, budaya instan, dan semakin
lunturnya adab dalam interaksi sosial, banyak orang tua merasa bahwa mendidik
anak secara mandiri di rumah tidak lagi memadai. Pesantren dianggap sebagai
benteng moral yang lebih tegas, sistem yang lebih disiplin, serta lingkungan
yang secara konsisten mengajarkan nilai agama, kesederhanaan, dan tanggung
jawab. Bagi sebagian keluarga, menitipkan anak ke pesantren bukan sekadar
pilihan pendidikan, melainkan ikhtiar penyelamatan generasi.
Kepercayaan masyarakat terhadap pesantren
juga semakin menguat karena modernisasi yang terus dilakukan banyak lembaga.
Kini dari banyaknya pesantren yang menyelaraskan kurikulum diniyah dengan ilmu
pengetahuan umum, bahkan membuka akses internasional melalui penguasaan bahasa
asing dan literasi global. Orang tua tidak lagi memandang pesantren sebagai
institusi “tradisional semata,” melainkan sebagai sistem pendidikan berkarakter
yang tetap mampu mengikuti perkembangan zaman. Inilah yang mendorong banyak keluarga
secara sadar dan optimistis mengirimkan anak sejak usia SMA, SMP, SD, bahkan
sebelum mereka menginjak bangku sekolah formal.
Namun, di balik optimisme yang wajar, ada
dimensi reflektif yang perlu dicermati. Tidak semua keputusan menitipkan anak
ke pesantren lahir dari kesiapan mendampingi. Dalam sejumlah kasus, pesantren
dijadikan jalan pintas ketika orang tua merasa kewalahan menghadapi dinamika
psikologis anak, minim waktu karena kesibukan kerja, atau bahkan ketidakmampuan
mengontrol lingkungan sosial di rumah. Pesantren, dalam konteks semacam ini,
berubah menjadi bentuk “outsourcing” pendidikan — seolah tanggung jawab terbesar
telah berpindah sepenuhnya dari tangan keluarga ke institusi.
Padahal, sejatinya pendidikan pesantren
tidak pernah didesain untuk menggantikan peran keluarga. Sekuat apa pun sistem
pembelajaran yang diterapkan, hubungan emosional dan perhatian personal dari
orang tua tetap merupakan fondasi utama perkembangan anak. Banyak kiai dan
pengasuh pesantren menegaskan bahwa keberhasilan santri justru sangat
dipengaruhi oleh komunikasi yang terjaga antara pesantren dengan keluarga di
rumah. Orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk hadir — bukan secara fisik
setiap hari, tetapi secara batin dan keterlibatan moral.
Karena itu, fenomena ini menuntut
kedewasaan dalam memaknai “menitipkan,” bukan “melepaskan.” Pesantren memang
dapat menjadi ruang strategis membentuk kepribadian, tetapi peran keluarga
sebagai madrasah pertama tidak boleh pudar. Pendidikan akhlak ideal lahir
ketika pesantren dan keluarga berjalan berdampingan, bukan saling menggantikan.
Yang dibutuhkan bukan sekadar tempat, melainkan kemitraan antara institusi dan
rumah dalam membentuk manusia yang utuh — berilmu, beradab, dan tetap terikat
kasih sayang dengan akar keluarganya.