Aceh dalam Derita: Ketika Negara Tak Sepenuhnya Siap, Warga Menanggungnya

Oleh Aurelia Callysta Nanda Purnama NIM. J500250181

MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Aceh — Banjir dan longsor akibat siklon tropis yang melanda Aceh dan sekitarnya telah membawa duka mendalam bagi masyarakat. Ratusan jiwa melayang, ribuan rumah hancur, dan ribuan keluarga terpaksa hidup di pengungsian. Namun, bukan hanya lumpur dan banjir yang memperparah situasi, tapi juga respons pemerintah yang lamban dan berupaya mengalihkan tanggung jawab kepada daerah dan pihak lain.

Sejak awal bencana melanda, pemerintah pusat dinilai ragu menetapkan status bencana nasional, meskipun situasi di lapangan menunjukkan bahwa daerah-daerah seperti Aceh sudah berada di ambang krisis. Penetapan status ini penting karena membuka akses bantuan internasional serta dana darurat yang lebih besar. Namun pemerintah pusat menyatakan status darurat provinsi sudah mencukupi, sebuah anggapan yang memicu kritik tajam dari warga dan analis kebencanaan.

Beberapa kepala daerah di Aceh bahkan secara terbuka menyatakan tidak mampu menangani dampak bencana sendirian, mengakui kekurangan sumber daya dan sistem logistik karena jaringan komunikasi lumpuh. Kritikan ini diperkuat oleh desakan Palang Merah Indonesia yang meminta pemerintah pusat mengambil langkah luar biasa dalam penanganan bencana.

Data BNPB menunjukkan ribuan jiwa terdampak langsung oleh banjir dan longsor di Aceh, dengan banyak wilayah terisolasi karena akses jalan rusak dan listrik padam. Warga di daerah terpencil harus menunggu berhari-hari untuk menerima bantuan dasar seperti makanan dan air bersih.

Sementara itu, surat terbuka kepada presiden bahkan telah diajukan oleh koalisi sipil agar pemerintah segera menetapkan status nasional untuk membuka jalur bantuan yang lebih luas, namun hingga kini keputusan itu belum diambil.

Kita mesti bertanya: Siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan warganya ketika bencana besar terjadi? Apakah cukup hanya dengan pernyataan bahwa daerah punya kewenangan sendiri? Ataukah pemerintah pusat hendaknya lebih proaktif dalam penanganan krisis?

Dalam situasi seperti ini, publik berhak mendapat tanggapan yang tegas dan bukti tindakan nyata, bukan sekadar narasi bahwa pemerintah “responsif” sementara realitas di lapangan masih menyisakan penderitaan.

Bencana alam tak dapat diprediksi, tapi kesiapan menghadapi dan menangani dampaknya adalah tanggung jawab bersama, terutama negara. Aceh bukan sekadar angka statistik; di balik setiap banjir dan longsor ada keluarga yang kehilangan rumah, petani yang kehilangan mata pencarian, dan anak yang kehilangan masa depan. Ketika negara melihat dari jauh, rakyatlah yang kehilangan harapan duluan.

Ilustrasi Tempat Pengungsian Korban Bencana Banjir Aceh