ANALISIS MENDALAM TENTANG KONSEP DASAR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN PENDIDIKAN

Oleh Luthfi Khairunnisa

Mahasiswa Pascasarjana Kelas Reg II/B UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Fenomena yang terjadi bahwa pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang hasilnya tidak selalu langsung terukur secara finansial. Pada tingkat nasional, pengelolaan anggaran di Indonesia baik melalui APBN maupun APBD masih menghadapi persoalan klasik berupa ketimpangan alokasi, rendahnya efisiensi belanja, serta lemahnya keterkaitan antara perencanaan dan capaian kinerja. Asumsinya adalah bahwa pengelolaan anggaran yang pada menekankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas akan berdampak signifikan pada mutu pendidikan. Namun demikian terdapat masalah /gap berupa adanya kesenjangan antara konsep ideal penganggaran yang efisien dan praktik pengelolaan anggaran yang masih administratif dan prosedural . Tujuan penulisan materi ini mengupas bagaimana pemahaman konseptual terhadap dasar penerimaan dan pengeluaran anggaran masih terbatas, sehingga anggaran belum dipahami sebagai instrumen strategis untuk menghasilkan nilai manfaat maksimal (value for money).

Mari kita lihat empat pilar peta kajian Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan pendidikan dalam manajemen, sebagai berikut :

Pertama, penerimaan anggaran (revenue budgeting) adalah estimasi sumber dana yang diharapkan akan diterima oleh pemerintah atau organisasi dalam satu periode anggaran untuk membiayai pengeluaran yang direncanakan. Penerimaan anggaran harus mencerminkan potensi riil yang dapat dicapai melalui sistem pemungutan yang efektif dan tata kelola administrasi yang tertib. Terdapat dua prinsip dasar: (a). Intensifikasi: upaya memaksimalkan jumlah dan kecepatan penyetoran penerimaan melalui peningkatan efektivitas pemungutan dan administrasi. (b). Asas Bruto (Gross): penerimaan dicatat secara utuh tanpa dikurangi pengeluaran yang terkait, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Di Indonesia penerimaan harus sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan PP sebagaimana pelaksananya. Adapun pada proyeksi penerimaan harus didasarkan pada estimasi yang realistis, menggunakan data historis dan proyeksi ekonomi. Sehingga perlu memperhatikan perencanaan yang realistis, legalitas yang jelas, serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Sumber penerimaan pemerintah meliputi pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hibah, dan retribusi.

Kedua, Konsep Pengeluaran Anggaran Biaya (Expenditure Budgeting) yakni rencana penggunaan dana yang disusun secara sistematis untuk membiayai kebutuhan operasional, program, dan proyek organisasi dalam periode tertentu. Teori pengganggaran modern dalam hal ini, lebih memperhatikan instrumen strategis untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Sehingga hal ini sejalan dengan prinsip value for money yang menekankan optimalisasi manfaat dari setiap sumber daya yang digunakan. Prinsip dasarnya yaitu: efisien dan Ekonomis, efektif, disiplin anggaran, transpran dan akuntabel. Adapun dalam jenis pengeluaran anggaran meliputi biaya operasional, belanja modal, belanja transfer, serta biaya tak terduga. pengeluaran anggaran dalam Islam dipahami sebagai amanah yang harus digunakan secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan

Ketiga, Hubungan antara penerimaan dan pengeluaran anggaran merupakan inti dari manajemen keuangan publik dan organisasi. Menurut teori penganggaran konvensional internasional, keseimbangan antara keduanya menentukan stabilitas fiskal, keberlanjutan program, dan kualitas pelayanan publik. Perspektif nasional hubungan ini diatur melalui prinsip kehati-hatian fiskal agar pengeluaran tidak melampaui kapasitas penerimaan. Hubungan konsep ini yaitu : (1) Balanced Budget (Anggaran Berimbang), yakni kondisi ketika total penerimaan sama dengan total pengeluaran dalam satu periode anggaran. Pada hal ini petningnya disiplin anggaran, kehatihatian dalam belanja, serta kesesuaian antara kapasitas pendapatan dan kebutuhan pengeluaran. Sejalan dengan prinsip Islam yakni keseimbangan dan keadilan sebagai contoh dalam (QS. Al-Furqan: 67). (2) Surplus anggaran, yakni terjadi ketika penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Surplus ini merupakan indikator kapasitas fiskal yang kuat dan ruang kebijakan (fiscal space) untuk menghadapi risiko di masa depan. Dalam perspektif Islam, surplus dipandang sebagai amanah tambahan yang harus dikelola untuk kemaslahatan, bukan ditimbun tanpa tujuan. (3) Defisit anggaran, yakni terjadi ketika pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, sehingga memerlukan pembiayaan tambahan melalui pinjaman atau sumber lain. Defisit yang tidak terkelola dengan baik berisiko meningkatkan beban utang dan melemahkan stabilitas fiskal. Oleh karena itu dalam Islam menekankan Prinsip tanggung jawab dan amanah menuntut agar pembiayaan utang dilakukan hanya untuk tujuan yang jelas, produktif, dan membawa kemaslahatan luas, bukan untuk pemborosan atau kepentingan jangka pendek.

Keempat, Konsep dasar penganggaran merupakan suatu proses manajerial yang berkelanjutan. Sehingga siklus penganggaran merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, adil, dan berorientasi pada kebermanfaatan. Terdapat beberapa tahapan: (1) Persiapan Anggaran, langkah awal dalam siklus penganggaran yang berfungsi menentukan arah dan kerangka kerja penyusunan anggaran. Praktiknya  dalam teori modern yaitu penetapan pedoman, pengumpulan data awal, serta analisis kondisi ekonomi dan organisasi. Pada praktinya harus mencerminkan prinsip prinsip kehati-hatian (i?tiya?) dan perencanaan (tadbir). (2) Penyusunan anggaran adalah proses merumuskan estimasi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Praktiknya pada tingkat nasional dan organisasi berupa penyusunan anggaran berfungsi sebagai sarana komunikasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan. Penting dalam praktinya menurut Islam yaitu mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. (3) Implementasi anggaran merupakan tahap pelaksanaan dari rencana yang telah disusun. Praktiknya implementasi anggaran menjadi ukuran nyata keberhasilan perencanaan. Pelaksanaan anggaran yang efektif bergantung pada kapasitas manajerial dan sistem pengendalian internal yang memadai. Islam memandang sebagai wujud amanah, maka implementasi anggaran menuntut integritas, kedisiplinan, dan komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran. (4) Pengawasan dan evaluasi merupakan tahap akhir dalam siklus penganggaran yang bertujuan memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi. Menurut teori konvensional internasional, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, sedangkan evaluasi digunakan untuk menilai kinerja anggaran dan menjadi dasar perbaikan di masa mendatang. Dalam perspektif Islam, pengawasan dan evaluasi sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban (hisab).

Pendidikan sebagai investasi jangka panjang memerlukan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui perencanaan, implementasi, serta pengawasan anggaran yang baik, pembiayaan pendidikan dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Tulisan ini disarikan dari bahan ajar studi pembiayaan Pendidikan Dosen pengampu Prof. Dr. H. Ahmad Rusdiana, Drs., MM

(https://digilib.uinsgd.ac.id/96098/)

*)Tulisan ini secara khusus didedikasikan kepada para mahasiswa  MPI S1 kelas VI/C-D pada mata kuliah manajemen Pendidikan Islam Internasional serta mahasiswa MPI S2 Kelas II/A-B pada mata kuliah Studi Pembiayaan Pendidikan. Naskah ni sekaligus menjadi contoh penerapan templet essai argumentatif yang digunakan pada perkuliahan semester Genap 2025/2026.

Penulis