Anggaran Pendidikan: Besar di Angka, Lemah di Arah?

Oleh Mochammad Rifky Alfauzy

Mahasiswa Pascasarjana MPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan minimal 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan. Secara nominal, angka tersebut menunjukkan komitmen besar terhadap pembangunan sumber daya manusia. Namun pertanyaan mendasar yang patut diajukan adalah: apakah besarnya anggaran tersebut telah benar-benar diarahkan secara strategis untuk meningkatkan mutu, keadilan, dan kesejahteraan pelaku utama pendidikan? Besar di angka belum tentu kuat dalam arah kebijakan.

Dalam teori keuangan publik, anggaran bukan sekadar catatan pemasukan dan pengeluaran. Ia adalah instrumen kebijakan. Richard A. Musgrave dalam bukunya Public Finance in Theory and Practice (1989, hlm. 210) menegaskan bahwa anggaran mencerminkan pilihan sosial dan arah pembangunan suatu negara. Artinya, ketika pendidikan mendapat alokasi besar, publik berhak memastikan bahwa dana tersebut benar-benar menjawab persoalan mendasar di lapangan.

Masalahnya sering kali bukan pada jumlah dana, melainkan pada orientasinya. Perencanaan penerimaan harus realistis dan akurat agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan fiskal. Sementara itu, belanja pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada serapan anggaran. OECD dalam Performance Budgeting in OECD Countries (2019, hlm. 21) menekankan prinsip value for money, yaitu bahwa setiap belanja publik harus menghasilkan dampak yang terukur dan optimal. Dalam pendidikan, dampak itu seharusnya tampak pada kualitas pembelajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Guru adalah jantung sistem pendidikan. Namun dalam praktiknya, isu kesejahteraan guru kerap dipandang sebagai beban rutin anggaran, bukan investasi strategis. Padahal tanpa dukungan kesejahteraan yang layak dan berkelanjutan, sulit mengharapkan profesionalisme dan mutu yang meningkat. Ketika laporan keuangan menunjukkan angka miliaran rupiah terserap, tetapi ruang kelas masih menghadapi keterbatasan dan guru masih bergulat dengan persoalan kesejahteraan, maka ada yang keliru dalam arah kebijakan.

Kecenderungan menilai keberhasilan dari tingkat serapan anggaran semata juga perlu dikritisi. Serapan tinggi tidak otomatis berarti efektif. Anggaran pendidikan semestinya diukur dari kualitas hasilnya, apakah pembelajaran membaik, apakah guru lebih sejahtera dan profesional, serta apakah akses pendidikan semakin adil. Tanpa indikator kinerja yang jelas, anggaran hanya menjadi rutinitas administratif tahunan.

Hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pun menentukan keberlanjutan program pendidikan. Anggaran berimbang mencerminkan kehati-hatian, surplus memberi ruang penguatan mutu, dan defisit harus dikelola secara bertanggung jawab. Dalam perspektif pendidikan Islam, pengelolaan anggaran adalah amanah yang menuntut keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu diajukan bukanlah apakah anggaran pendidikan sudah besar, melainkan apakah ia telah dikelola dengan arah yang tepat. Tanpa strategi yang jelas dan keberpihakan pada mutu serta kesejahteraan guru, angka-angka itu hanya akan menjadi statistik tahunan. Namun jika dikelola secara akuntabel dan berorientasi pada hasil, anggaran pendidikan dapat menjadi kekuatan transformasi bagi masa depan bangsa.