Angkot Listrik Bandung: Tantangan Infrastruktur & Regulasi

Oleh Nalendra Syah Toti

Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris Semester 3 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Uji Coba Angkot Listrik di Kota Bandung. (Sumber Foto: Diskominfo Kota Bandung / jabarprov.go.id)

Kabar terbaru mengenai uji coba angkot listrik di Kota Bandung seolah menjadi angin segar. Berdasarkan informasi yang beredar luas, Pemkot Bandung berencana meluncurkan angkot listrik tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Armada ini dijanjikan berfasilitas AC, Wi-Fi, dan dipatok dengan tarif Rp 7.000. Sepintas, ini terlihat seperti wajah modernisasi transportasi yang diidam-idamkan. Namun, mari kita bongkar ilusi ini.

Pertama, mari bicara soal urgensi fasilitas dan tarif. Menambahkan fitur Wi-Fi di dalam angkot untuk rute jarak dekat adalah kosmetik yang berlebihan dan sama sekali tidak esensial bagi komuter. Lebih ironis lagi adalah penetapan tarif Rp 7.000. Di saat sistem manajemen JakLingko di Jakarta berhasil menggratiskan layanan angkutan pengumpan (feeder) bagi penumpangnya berkat skema subsidi yang kuat, Pemkot Bandung justru membebankan biaya tinggi kepada masyarakat dengan dalih "tanpa APBD".

Mari turun dari angan-angan ke realita aspal. Kawasan timur seperti Bundaran Cibiru bukan satu-satunya titik kritis; potret kemacetan serupa juga mencekik persimpangan Kiaracondong, Terminal Ledeng, hingga titik-titik transit lainnya yang telah lama identik dengan predikat "terminal liar".

Masalah utamanya bukanlah sekadar polusi asap dari mesin bensin, melainkan pembiaran pelanggaran aturan secara masif. Aktivitas ngetem berlapis dan menaik-turunkan penumpang di sembarang tempat adalah pelanggaran nyata terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Secara spesifik, Pasal 126 dengan tegas melarang pengemudi kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang telah ditentukan. Sayangnya, selama bertahun-tahun, pasal ini tumpul di lapangan.

Di balik carut-marutnya lalu lintas, ada trauma kolektif yang terus menghantui masyarakat, khususnya mahasiswa dan pekerja: hilangnya rasa aman. Berdesakan di kabin sempit, penumpang kerap menjadi sasaran empuk pencopet hingga pelaku pelecehan. Kehadiran AC dan Wi-Fi tidak akan ada artinya jika ancaman kriminalitas di dalam angkot tidak diselesaikan.

Selain itu, mengaspalkan angkot listrik di rute yang telah lama dikuasai armada konvensional dan Elf adalah potensi friksi sosial yang mematikan. Kita tentu belum lupa pada memori kelam bentrokan fisik antara Ojek Online (Ojol) dan Ojek Pangkalan (Opang). Kehadiran angkot listrik berpotensi memicu kecemburuan sosial yang berujung sabotase jika pemerintah tidak memiliki skema mitigasi untuk menyerap para supir tradisional ini.

Oleh karena itu, transisi ini tidak boleh hanya sebatas pengadaan mobil baru dari pihak swasta. Pemkot harus menghadirkan solusi struktural yang komprehensif melalui empat pilar utama:

1. Integrasi Halte Cerdas (Smart Shelter) di Seluruh Titik Kritis Angkot listrik tidak boleh lagi melanggar Pasal 126 UU LLAJ. Bandung harus membangun halte terintegrasi yang diletakkan dalam satu hub dengan halte bus utama (TMB), baik di Cibiru maupun area rawan macet lainnya. Halte ini wajib dilengkapi kanopi dan papan kedatangan (real-time ETA).

2. Keamanan Terpadu: CCTV dan Sistem Peringatan Visual Untuk menghapus trauma pencopetan, armada listrik wajib memiliki standar keamanan baru. Setiap unit harus dilengkapi CCTV yang terhubung ke Command Center, serta pemasangan tulisan peringatan tegas (ancaman pidana pencurian) di sudut kabin untuk memberikan deterrent effect (efek jera).

3. Evaluasi Tarif dan Skema "Buy The Service" Tarif Rp 7.000 untuk kelas angkot adalah langkah mundur. Jika tidak menggunakan APBD, Pemkot harus mencari skema subsidi silang atau Corporate Social Responsibility (CSR) swasta agar tarif bisa ditekan—idealnya gratis atau flat Rp 2.000-Rp 3.000. Pengelolaannya harus meniru JakLingko, menggunakan sistem Buy The Service (Rupiah per Kilometer), sehingga supir tradisional dapat diserap menjadi pekerja bergaji bulanan tanpa harus kejar setoran atau ngetem.

4. Pemantauan Digital (GPS) dan Ketegasan Sanksi Setiap armada wajib terhubung dengan pelacak GPS. Jika supir terdeteksi ngetem melebihi batas waktu atau menaik-turunkan penumpang di luar halte resmi, sistem akan otomatis mencatat pelanggaran. Sanksinya harus nyata: dari teguran hingga pencabutan izin jalan operator.

Kesimpulannya, proyek angkot listrik tanpa APBD ini berisiko besar hanya menjadi ajang bisnis swasta jika tidak dikawal dengan benar. Dibutuhkan ketegasan penegakan Pasal 126 UU LLAJ, jaminan keamanan fisik penumpang, tarif subsidi yang merakyat, dan transformasi nasib supir konvensional. Tanpa itu semua, kosmetik Wi-Fi dan AC hanya akan menjadi pajangan mahal yang ikut terjebak dalam kemacetan abadi Kota Bandung.

Referensi:

1.      Referensi mengenai Aturan Berhenti Sembarangan / Ngetem

• Klaim dalam teks: Pengemudi dilarang menaik-turunkan penumpang di sembarang tempat, harus di halte resmi.
• Sumber Hukum: Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pasal 126 dengan jelas menyatakan: "Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang: a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan; b. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan..."
• Link Referensi (Database BPK RI): https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009

2.      Referensi mengenai Skema Buy The Service (Pilar 3)

·         Klaim dalam teks: Pemerintah harus menggunakan sistem Buy The Service agar supir digaji bulanan/Rupiah per Kilometer, bukan sistem setoran.

·         Sumber Referensi: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memang memiliki program Buy The Service (Teman Bus) sebagai bentuk reformasi angkutan umum agar operator dan supir digaji tetap oleh pemerintah berdasarkan standar pelayanan, bukan jumlah penumpang.

·         Link Referensi (Kemenhub): https://dephub.go.id/post/read/gerakan-nasional-kembali-ke-angkutan-umum

3.      Referensi mengenai Sistem Integrasi JakLingko

·         Klaim dalam teks: JakLingko menggratiskan layanan angkutan pengumpan (feeder Mikrotrans) dan menyerap angkot tradisional dengan skema gaji.

·         Sumber Referensi: Laman resmi JakLingko Indonesia dan sejarah sistem Mikrotrans di Jakarta (dahulu OK OTrip) yang menggabungkan manajemen operator angkot kecil di bawah satu payung dengan tarif integrasi khusus.

·         Link Referensi (JakLingko): https://jaklingkoindonesia.co.id/

4.      Referensi Angkot Listrik Bandung Tanpa APBD (Berita)

·         Klaim dalam teks: Pemkot meluncurkan angkot listrik tanpa menggunakan APBD (dikelola Koperasi) dengan tarif Rp 7.000.

·         Sumber Referensi: Pemberitaan di berbagai media lokal (Koran Mandala, AyoBandung) pada bulan Juli - Agustus 2026 yang menyoroti uji coba dari Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat (Kopamas) untuk rute seperti Ledeng-Husein dan sekitarnya tanpa membebani APBD.

·         Link Referensi (Koran Mandala): https://www.koranmandala.com/daerah/220627/pengamat-nilai-angkot-listrik-bisa-terwujud-tanpa-bebani-apbd/