Penulis: Ikang Fauji

Ikang Fauji
Oleh Ikang Fauji
Mahasiswa Pascasarjana S2 UIN Sunan Gunung Djati
Bandung MPI (Manajemen Pendidikan Islam) Kelas 3A.
Fenomena Transformasi digital dalam pengelolaan
kepegawaian di sektor pendidikan menuntut adanya kebijakan yang tidak hanya
bersifat normatif, tetapi juga operasional dan berkelanjutan. SIMPEG sebagai
bagian dari reformasi birokrasi dan digitalisasi administrasi pendidikan
memerlukan arah kebijakan yang jelas agar penerapannya tidak berjalan parsial.
Fenomena di berbagai lembaga pendidikan menunjukkan bahwa keberhasilan sistem
informasi sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara kebijakan pusat, kapasitas
satuan pendidikan, dan kebutuhan riil di lapangan. Dalam konteks MTsN 2
Purwakarta, SIMPEG berada pada irisan antara kebijakan nasional, sistem
Kementerian Agama, dan karakteristik lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu,
pengembangan SIMPEG di madrasah memerlukan model yang adaptif, terintegrasi,
dan sensitif terhadap konteks kelembagaan agar sistem ini benar-benar mendukung
peningkatan mutu tata kelola pendidikan. Pembahasan ini didasarkan pada asumsi
bahwa kebijakan yang baik harus diikuti oleh desain sistem yang aplikatif dan
mudah diimplementasikan. SIMPEG diasumsikan akan berfungsi optimal apabila
dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna, memiliki standar operasional yang
jelas, serta didukung oleh regulasi yang konsisten. Selain itu, diasumsikan
bahwa madrasah memerlukan model SIMPEG yang tidak hanya meniru sistem birokrasi
umum, tetapi disesuaikan dengan dinamika pengelolaan tenaga pendidik dan
kependidikan di lingkungan pendidikan Islam. Permasalahan utama dalam
pengembangan SIMPEG di madrasah adalah fragmentasi sistem dan ketimpangan
kapasitas antar satuan pendidikan. Tidak semua madrasah memiliki sumber daya
manusia dan infrastruktur teknologi yang memadai. Selain itu, kebijakan yang
bersifat top-down sering kali belum sepenuhnya disertai panduan teknis yang
kontekstual, sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi tidak seragam. Akibatnya,
SIMPEG berpotensi hanya dijalankan sebagai kewajiban administratif, bukan
sebagai alat strategis untuk peningkatan kualitas manajemen pendidikan. Esai
ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan dan model ideal pengembangan
SIMPEG di madrasah. Tulisan ini juga bertujuan memberikan gambaran rekomendatif
mengenai bagaimana SIMPEG seharusnya dirancang, diimplementasikan, dan
dikembangkan agar mampu menjawab kebutuhan tata kelola kepegawaian yang
efektif, akuntabel, dan berkelanjutan di lembaga pendidikan Islam. Aspek
penting.
Pertama adalah sinkronisasi kebijakan dan sistem, di
mana SIMPEG madrasah perlu terintegrasi dengan sistem nasional seperti EMIS dan
platform kepegawaian lainnya. Integrasi ini mencegah duplikasi data dan
meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi.
Kedua adalah pengembangan model SIMPEG berbasis
kebutuhan madrasah, yang memperhatikan karakteristik jumlah pegawai, beban
kerja guru, serta pola pembinaan dan pengembangan SDM. Model ini harus
fleksibel namun tetap mengikuti standar nasional.
Ketiga adalah penguatan regulasi operasional, berupa
pedoman teknis, standar prosedur operasional, dan indikator kinerja penggunaan
SIMPEG. Regulasi ini penting agar pelaksanaan sistem memiliki arah dan ukuran
keberhasilan yang jelas.
Keempat adalah investasi pada pengembangan kapasitas
dan infrastruktur, termasuk pelatihan berkelanjutan bagi operator dan pimpinan
madrasah, serta penyediaan dukungan teknis yang memadai. Tanpa dukungan ini,
kebijakan SIMPEG sulit diimplementasikan secara optimal.
Aspek kelima adalah evaluasi dan inovasi
berkelanjutan, di mana SIMPEG tidak dipandang sebagai sistem statis, tetapi
terus disempurnakan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan
teknologi.
_______
*)Artikel ini diekstrak dari Bahan Ajar Mata Kuliah
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dosen Mengajar Prof. Dr. A. Rusdiana,
M.M.
(https://eknows.uinsgd.ac.id/course/view.php?id=23714)
*)Artikel ini diekstrak dari Hasil riset mini di MTsN
2 Purwakarta membahas sepurat SIMPEG Oleh Ikang Fauji
