Asap Karhutla Kian Pekat, Warga Kalsel Butuh Langkah Cepat Pemerintah

Oleh Rayhan Irhamna

Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak sekadar mengaburkan pandangan. Di Provinsi Kalimantan Selatan, asap tersebut mengganggu kesehatan, kegiatan belajar, dan mata pencarian warga. Pemerintah perlu bergerak lebih cepat dan nyata untuk menekan sebaran asap sebelum dampaknya kian berat.

Api terus meluas. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan mencatat sekitar 3.520 titik panas dan luas karhutla mencapai 4.582 hektare pada 1 Mei hingga 12 Agustus 2026. Pada 22 Agustus, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi 776 titik panas di provinsi ini. Kabut asap menyebabkan jarak pandang menyusut hingga sekitar 200 meter. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lahan yang terbakar di Kalimantan Selatan kala itu mencapai sekitar 8.900 hektare.  

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 18.423 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Selatan. Pada 1 September, Kemenkes menyebutkan, peningkatan kasus ISPA terjadi di daerah yang tidak memiliki titik api karena asap terbawa angin ke wilayah lain. Dengan demikian, asap dapat memengaruhi siapa saja, bukan hanya warga di sekitar lokasi kebakaran.

Dampak itu tecermin dari kuesioner yang disebarkan kepada 116 responden yang mayoritas berstatus pelajar. Sebanyak 87,1 persen responden mengaku kawasan tempat tinggalnya terdampak asap. Sebanyak 74,1 persen mengaku kesehatannya terganggu, 62,1 persen mengaku kegiatan sekolah atau pekerjaannya terhambat, dan 56,9 persen mengaku aktivitas sehari-harinya terganggu.

Keluhan serupa disampaikan warga dari berbagai kalangan. Seorang mahasiswa semester 3 yang tinggal di Banjarmasin mengaku mengalami sesak napas dan mata perih. Perkuliahannya sempat beralih ke daring. "Susah bernapas meski di dalam kos," tuturnya. Ketika kuliah tatap muka, asap juga masuk ke ruang kelas.

Di sektor pendidikan, seorang guru madrasah tsanawiyah di Sungkai menuturkan bahwa asap kerap datang pada jam sekolah sehingga murid langsung dipulangkan. Sementara itu, seorang penjual ketupat karau di Binuang mengatakan napasnya terasa berat saat asap pekat dan dagangannya sepi karena warga memilih berdiam di rumah. "Kadang jalannya tidak kelihatan, takut kenapa-kenapa," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, terdapat empat langkah yang dapat segera ditempuh pemerintah.

Pertama, memadamkan api lebih cepat. Selama api menyala dan lahan gambut membara, asap akan terus menyebar. Penambahan personel, pemadaman dari udara, dan pembasahan lahan gambut perlu dilakukan sebelum asap kian tebal.

Kedua, membagikan masker gratis. Masker merupakan perlindungan yang paling cepat dan murah. Pembagiannya perlu memprioritaskan anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita gangguan pernapasan, termasuk warga yang tetap harus bekerja di luar rumah. "Tolong juga bagi-bagi masker gratis biar kami tetap bisa beraktivitas," kata penjual ketupat tersebut.

Ketiga, menyampaikan informasi kualitas udara secara jelas. Informasi melalui ponsel atau pengeras suara kampung membantu warga mengetahui kapan harus tetap berada di dalam rumah.

Keempat, menyiapkan aturan sekolah saat udara berbahaya. Dengan aturan belajar dari rumah yang jelas, murid tidak perlu dipulangkan mendadak di tengah jam pelajaran.

Aspirasi warga pun searah. Sebanyak 94,8 persen responden setuju bahwa pemerintah perlu berbuat lebih untuk menekan sebaran asap. Warga tidak menuntut banyak, hanya udara yang layak untuk bernapas, belajar, dan mencari nafkah. Asap tidak menunggu rapat yang berkepanjangan. Pemerintah perlu bertindak sekarang.