Bagaimana Kabar Rencana Pemerintah Mencegah Banjir di Kali Ulu?

Oleh Zeehan Choerunisa, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung

KABUPATEN BEKASI - Banjir kembali merendam permukiman sekitar 400 kepala keluarga (KK) di Desa Tanjungsari, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Minggu (18/1/2026), menurut Karawangbekasi.disway.id, wilayah terparah berada di Kampung Kali Ulu dan Kampung Poncol.

Di Kali Ulu RT 04 RW 02, 130 KK terendam banjir setinggi 1 hingga 2 meter. Di Kali Ulu RT 03 RW 02, 110 KK  terdampak dengan ketinggian air 20-50 sentimeter, begitu pula 20 KK di RT 05 RW 03. Di Kampung Poncol RT 07 RW 04, banjir merendam 150 KK dengan ketinggian 50 sentimeter hingga sekitar 1,4 meter. 

Menurut laporan dari Kompas.TV, warga menyebut banjir ini terus berulang setiap musim hujan, biasanya terjadi sekitar Desember hingga Januari. “Untuk saat ini banjir terparah tingginya bisa sampai 2 meter,” ujar Mal (20), warga yang sudah lama tinggal beberapa meter dari sungai. Nurul (21) mengatakan banjir pernah setinggi atap rumah pada 2015 dan 2020.

Menurut Mal, banjir terjadi karena banyaknya sampah penduduk yang menumpuk di sungai dan curah hujan yang deras, sehingga air sungai meluap dan masuk ke permukiman.

Warga menyebut pemerintah dan pengurus RT/RW sudah memberikan bantuan berupa posko pengungsian, serta sembako, makanan, perabot rumah tangga, dan pakaian. Namun menurut Nurul dan Kojon tanggul di tepi sungai baru dibangun di beberapa titik dan belum merata,  sehingga air masih masuk ke permukiman. Sementara itu, di kampung Mal belum ada tanggul sama sekali.

Karena  itu warga  menyampaikan harapan. Kojon (23) meminta, “Tinggikan tanggul.” Mal berharap pemerintah membantu mencegah banjir atau membangun tanggul. “Untuk ke depannya semoga tidak ada banjir lagi. Saran untuk pemerintah, tolong dibantu cara agar mencegah banjir atau dibuatkan tanggul,” ujarnya.

Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, yang datang ke lokasi pada Minggu (18/1/2026) pagi, seperti dilaporkan gobekasi.id, menyebut peristiwa ini baru masuk kategori respons darurat: evakuasi, bantuan pangan, hingga pemantauan. Di sisi mitigasi, pemerintah masih dituntut untuk menyiapkan strategi jangka menengah dan panjang agar banjir tidak menjadi ritual tahunan.

Asep mengakui perlunya evaluasi struktural dan menyatakan pemerintah  akan melakukan audit lapangan untuk menilai saluran makro, kondisi drainase, serta titik-titik yang berpotensi menyempit. Namun hingga 14 Oktober 2026, belum ada kepastian lebih lanjut mengenai rencana tersebut.