Bahasa Portugis di Sekolah: Langkah Diplomasi Prabowo atau Beban Pendidikan?

Oleh Budi Rizky Rabbani

(Mahasiswa Semester 3, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Dalam sebuah pertemuan kenegaraan yang hangat antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, 23 Oktober 2025, Prabowo mengumumkan keputusan berani: bahasa Portugis akan diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Namun, di balik kebijakan diplomasi pendidikan ini, muncul berbagai pertanyaan dari kalangan pendidik dan masyarakat mengenai urgensi, kesiapan, dan alternatif bahasa asing yang lebih strategis.

Keputusan ini merupakan bagian dari upaya penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Brasil yang tengah meningkatkan kerja sama di berbagai bidang strategis. Bahasa Portugis, meskipun merupakan bahasa resmi Brasil dan termasuk dalam sepuluh bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia (sekitar 266,6 juta), masih sangat terbatas pengajarnya di Indonesia—jumlah guru bahasa Portugis diperkirakan kurang dari lima orang di seluruh negeri. Presiden Prabowo menegaskan bahwa bahasa Portugis akan ditempatkan setara dengan bahasa asing prioritas lain seperti Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, dan Jerman.

Namun, keputusan ini menuai kritik dan keprihatinan. Anggota Komisi X DPR RI dan para ahli pendidikan mempertanyakan urgensi pengajaran bahasa Portugis di sekolah ketika ketersediaan guru dan infrastruktur belum siap, dan kemampuan literasi siswa pun masih perlu ditingkatkan. Sebaliknya, bahasa Mandarin dinilai lebih relevan dan strategis, mengingat pertumbuhan pesat ekonomi Tiongkok yang telah menjadi mitra dagang utama Indonesia dengan nilai perdagangan mencapai lebih dari 110 miliar dolar AS. Menguasai bahasa Mandarin membuka peluang besar dalam bisnis, teknologi, dan perdagangan global di masa depan. Data menunjukkan minat belajar bahasa Mandarin kian meningkat di Indonesia, seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi Tiongkok.

Dengan melihat tantangan praktis dan peluang strategis, banyak yang berpendapat bahwa mandarin bisa menjadi pilihan bahasa asing tambahan yang lebih tepat ketimbang bahasa Portugis yang relatif jarang digunakan di dunia dan sulit mencari guru pengajar di Indonesia.

Apakah pengajaran bahasa Portugis merupakan langkah diplomasi pendidikan yang visioner atau sebuah keputusan yang terburu-buru dengan risiko membebani sistem pendidikan? Mungkinkah Indonesia sebaiknya memprioritaskan bahasa asing yang lebih relevan dengan kondisi ekonomi global dan kebutuhan para siswa? Saat Indonesia melangkah ke depan, pertanyaan ini mengundang refleksi mendalam tentang bagaimana bahasa asing dapat menjadi jembatan masa depan bangsa.