BPM IBM Bekasi Bersama 5 PT Siapakan Auditor AMI

Penulis: Yoni Haris Setiawan

(UPT Perpustakaan dan Publikasi Digital IBM Bekasi)

Implementasi Permendikbudristek 53/2023 terus di intensifkan. Bagaimana kita mewujudkan keinginan dari stakeholder secara transparan dan akuntabel? Penentuan kualifikasi auditor sangat penting. Auditor memiliki sertifikat auditor berarti telah kompeten.

BEKASI. Badan Penjaminan Mutu (BPM) Institut Bisnis Muhammadiyah (IBM) Bekasi melanjutkan implementasi Permendikbudristek 53/2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dengan menggelar Pelatihan Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Berbasis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Senin-Selasa (23-24/9/2024) bertempat di Auditorium Abdul Malik Fadjar Kampus 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis IBM Bekasi.

BPM IBM Bekasi sebagai Ketua Kelompok dari 5 perguruan tinggi mengundang Kelompok Kerja yang terdiri dari Sekolah Tinggi Teknologi Informatika (STTI) Sony Sugema Karawang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Cirebon, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dharma Agung Cikarang, dan International University Liaison Indonesia (IULI) Tangerang. Pada kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Telkom University yaitu Gerahadian Redha dan Roswan Latuconsina.

Gerahadian Redha menyajikan materi SPMI (Prinsip-prinsip Dasar Audit Internal) menjelaskan dokumen SPMI bahwa menjalankan siklus SPMI dengan PPEPP, dimana di bagian evaluasi ini bentuknya adalah AMI. “Bapak, Ibu nanti mungkin akan menjadi auditor,  jadi untuk yang mengevaluasi nanti tidak boleh tim SPMInya, tapi tim auditor untuk membantu SPMI mengevaluasi dalam siklus SPMI yang bertugas mengecek tahap-tahapannya bahkan mengevaluasi proses evaluasi ”  jelas Gerahadian.

Lebih lanjut Ia menyatakan, akan terlihat peran auditor, auditee, rektor, unit pengelola dan pendukung lainnya. Untuk dokumen kebijakan harus yang paling dasar. Ada tiga hal yakni daftar tilik, lembar temuan, dan laporan audit, dapat ditambahkan dengan berita audit, daftar hadir dan lainnya. Dari hulu ke hilir, dari top down di level kebijakan bicara tentang strategi, di bagian standar bicara target, di bagian manual bicara operasionalnya, di evaluasi bagaimana pendokumentasiannya.

“Telkom University yang digunakan 9 poin dari dokumen kebijakan SPMI yaitu, visi misi, latar belakang, tujuan, ruang lingkup, definisi istilah, garis besar kebijakan SPMI, informasi singkat tentang dokumen terkait, hubungan kebijakan SPMI dengan jiwa institusi, referensi” tandas Gerahadian.

Keselarasan tujuan SPMI Dikti dengan SPMI perguruan tinggi sesuai arahan Permendikbudristek. Kebijakan SPMI ini berlaku dari mulai level perguruan tinggi, fakultas, program studi, unit-unit pendukung. Bagaimana kita mewujudkan keinginan dari stakeholder yang kita wujudkan secara transparan dan akuntabel. Disiapkan saja dokumen-dokumen baik yang wajib maupun tambahan yang dimiliki perguruan tinggi.

Format-format baku SPMI yang telah ditentukan secara umum setiap perguruan tinggi hampir sama isiannya, salin tempel (copy paste) dengan bentuk kotak-kotak karena pola atau format (template) hampir sama, hanya dirubah sampul dan beberapa isinya. Kalau mengikuti format baku persis seperti itu, menjadikan dampaknya kita tidak akan berkembang. Dalam penyajiannya dapat variatif bebas sehingga tidak terkesan penjiplakan (plagiarisme).

“Saya menangkapnya, bahwa mungkin Dikti arahnya kesana, kalau membebaskan 100%  khawatirnya nanti dokumen kebijakannya bentuknya sangat varian sekali. Tapi kalau Dikti tetapkan formatnya nanti perguruan tinggi terlalu kaku. Kami coba ambil jalan tengahnya untuk urutannya menggunakan seperti itu, hanya uraiannya dalam bentuk uraian seperti biasa. Sehingga tidak sama dan tidak menandakan dari salin tempel. Apalagi kalau didownload dari google itu hampir sama persis. Ini mesti dihindari”  ungkap Gerahadian.

Penentuan kualifikasi auditor sangat penting karena auditor perannya mengevaluasi, tidak hanya mengevaluasi dokumen atau eviden (bukti, kesaksian, petunjuk, tanda, keterangan, dan saksi), tapi secara keseluruhan auditor mengevaluasi SPMI di perguruan tinggi itu sendiri. Jika auditor kualifikasinya tidak memenuhi artinya kurang relevan penilaiannya. Peserta mempraktikan langsung dengan pelatihan penyusunan sesuai Permendikbudristek 53/2023 yaitu, Pedoman AMI, Pedoman RTM, Pedoman RTL Intrumen AMI, dan Simulasi Audit.

“Harapannya kita memiliki Auditor yang memang paham betul dengan SPMI sehingga memiliki kualifikasi yang tepat. Ada auditor yang di SK-an, sebaiknya memiliki sertifikat auditor berarti telah kompeten,” jelas Gerahadian.

Sementara itu pada hari kedua, Roswan Latuconsina menyampaikan materi Internal Audit dan menanjutkan pelatihan penyusunan Dokumen Auditor. Ia menjelaskan terkait akreditasi bahwa apabila program studinya tidak terakreditasi kemudian meluluskan mahasiswa, maka akan terkena pelanggaran hukum (Pasal 42, UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi).

Salah satu syarat perlu terkareditasi yaitu SPMI telah terlaksana di perguruan tinggi. Di dalam penjaminan mutu ada proses evaluasi dikenal dengan istilah AMI. AMI ini penting, apabila tidak ada AMI, Permendikbudristek 53/2023 tidak menyebut hanya AMI saja, boleh dengan self assessment, evaluasi diri dan sebagainya.

“AMI itu masuk bagian dari proses penjaminan mutu, yang berperan ialah satuan penjaminan mutu, ujung tombaknya adalah para auditor yang ditunjuk perguruan tinggi,” jelas Roswan.

Perguruan tinggi tidak asal menunjuk, untuk menjadi auditor tidak serta merta menjadi auditor, perlunya dilatih. Para auditor harus memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan. Tidak sekadar paham, harus memiliki teknis mengaudit dan dapat mengaplikasikannya. [**]

#Salam Literasi, Indonesia Berkarya!

#Jiwa Muda Semangat Berkarya!