Bukan karena tak mau sekolah, tapi tak mampu (Pendidikan yang belum merata, antara keinginan dan keterbatasan)

Oleh Halyatuz Zahroh Mubarokah

(Mahasiswa Jurusan Sastra Inggris UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Pendidikan berperan penting untuk menentukan nasib dan masa depannya seseorang. Pendidikan itu seperti kebutuhan pokok, layaknya makan dan minum, tanpa pendidikan kita akan kesulitan bertumbuh dan berkembang. Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa “Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa”.

Tapi sayangnya, saat ini masih banyak anak-anak di pelosok negeri kita yang masih belum bisa merasakan hak yang sama dalam belajar.

Pendidikan seharusnya menjadi jembatan untuk menuju masa depan, tetapi bagi sebagian anak di pelosok negeri, jembatan itu terlalu rapuh untuk di lalui. Beberapa faktor seperti transportasi, fasilitas dan ekonomi menjadi kendala utama yang membuat banyak anak harus mengorbankan mimpi dan masa depannya.

Ketimpangan pendidikan di Indonesia salah satunya tak lepas dari faktor ekonomi keluarga. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), rata-rata lama sekolah masyarakat miskin di Indonesia hanya 7,5 tahun, sedangkan kelompok ekonomi menengah ke atas mencapai 10,8 tahun.

Artinya, banyak anak dari keluarga kurang mampu bahkan belum bisa menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh.

Penelitian Mas’ud dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa status sosial ekonomi keluarga sangat mempengaruhi keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Artinya keluarga dengan pendapatan rendah, semakin sedikit mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan sekolah.

Masalah ini tidak bisa terus di biarkan terlalu lama, pemerintah harus lebih peka dan perlu mengambil langkah lebih lanjut dalam memastikan pendidikan masyarakatnya. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 no 31 ayat 1 dan 2 “Pendidikan adalah tanggung jawab penuh pemerintah”

Dalam menangani permasalahan pendidikan yang tidak merata diperlukannya perubahan pemerintah untuk meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Dengan itu penulis memberikan beberapa solusi, yaitu, pemerintah bisa mendirikan sekolah atau pendidikan gratis untuk anak-anak di pelosok negeri, terutama untuk keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Bukan hanya bangunannya tapi juga tenaga pengajar dan sarana belajarnya agar mereka pun dapat merasakan hak yang sama sepenuhnya. Selain itu, pemerintah, masyarakat, dan generasi muda bisa bekerjasama dengan mewujudkan program “Rumah Literasi” untuk anak-anak, ruang belajar yang sederhana tetapi sangat penuh makna dan harapan. Di sana, anak-anak bisa belajar membaca, menulis, menghitung seperti anak yang lainnya tanpa harus memikirkan beban biaya sekolah.

Pendidikan itu hak, bukan barang mewah. Jadi kalau masih ada anak yang berhenti sekolah karena kendala finansial, berarti ada yang salah dengan sistem pemerintahan yang di bangun oleh negara kita.

Sudah saat nya kita, pemerintah, masyarakat, dan generasi muda untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan yang merata dan memastikan lagi tidak ada anak Indonesia yang harus kehilangan masa depannya karena ekonomi. Karena masa depan bangsa ini bukan berasal dari tangan anak yang diberi banyak uang, tetapi ada di tangan anak yang diberi kesempatan untuk terus belajar dan berkembang.