Penulis: M. Fahmi Arizky F P

M. Fahmi Arizky F P
Oleh M. Fahmi Arizky F P
Bullying atau perundungan
masih menjadi persoalan yang serius dalam dunia pendidikan di Indonesia.
Meskipun banyak kampanye anti-bullying yang telah dilakukan oleh lembaga
pendidikan dan pemerintah, kasus perundungan baik secara verbal maupun fisik,
masih tetap terjadi di lingkungan sekolah maupun kampus. Kasus ini tidak hanya
merupakan persoalan individu, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan dalam
upaya pembentukan karakter dan sistem pendidikan nasional.
Kasus-kasus bullying di
lingkungan pendidikan di Indonesia menunjukkan pandangan yang memprihatinkan.
Sebagai contoh, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (DP3A) Kota Bandung mencatat bahwa selama periode Januari hingga Oktober
2025 terdapat 120 kasus kekerasan dan perundungan di sekolah.
Salah satu contoh yang
membuat heboh publik adalah peristiwa bullying di Binus School Serpong,
Tangerang Selatan, di mana seorang siswa menjadi korban kekerasan fisik dalam
lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi ruang perlindungan yang aman.
Dampak dari bullying
terhadap korban sangat luas dan mendalam. Korban tidak hanya mengalami luka
fisik tetapi juga trauma psikologis seperti kecemasan, depresi dan kehilangan
kepercayaan diri. Kondisi ini bisa memengaruhi prestasi akademik dan kemampuan korban
dalam berinteraksi sosial. Sebuah kajian dari jurnal Daarul Huda menyebut bahwa
pada tahun 2022 jenis bullying fisik mencapai sekitar 55,5 %, verbal 29,3 % dan
psikologis 15,2 %.
Ada banyak faktor yang
membuat bullying terus terjadi. Misalnya, kurangnya pengawasan dan ketegasan
dari pihak sekolah, pendidikan karakter yang belum maksimal, hingga budaya
kekerasan yang masih dianggap hal biasa oleh sebagian siswa maupun guru. Lingkungan
keluarga juga punya peran penting, anak yang tumbuh di suasana keras atau penuh
tekanan cenderung meniru perilaku itu di luar rumah.
Untuk mengatasi masalah
ini, semua pihak harus ikut terlibat. Sekolah perlu menjadi tempat yang aman
dan terbuka dengan menyediakan jalur pengaduan rahasia, serta melibatkan guru,
siswa, dan orang tua dalam membangun budaya anti-kekerasan. Guru juga perlu dilatih
untuk mempunyai kemampuan mengenali tanda-tanda bullying dan cara menanganinya
dengan tepat. Selain itu, pendidikan karakter harus terus ditekankan agar siswa
belajar tentang empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial.
Pemerintah melalui
Kemendikbudristek juga harus memperkuat penerapan aturan seperti
Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, dan memastikan setiap sekolah
memiliki Satgas PPKSP (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan
Pendidikan).
Secara keseluruhan,
bullying di lingkungan pendidikan Indonesia bukanlah sekadar perilaku negatif
antar siswa. Ini adalah refleksi bahwa sistem pendidikan kita masih memiliki
celah dalam membentuk karakter yang menghargai kemanusiaan dan keberagaman. Sekolah
yang ideal seharusnya menjadi tempat tumbuhnya rasa aman, saling menghormati
dan berkembang bersama. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama mulai dari keluarga,
sekolah hingga pemerintah agar generasi muda kita dapat belajar, tumbuh dan
berinteraksi dalam lingkungan yang benar-benar bermartabat.