Dari Kepemilikan ke Akses: Paradigma Baru Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Oleh Fa'iq Fadhurrohman

Mahasiswa MPI-3B UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa pengembangan koleksi perpustakaan kerap dipahami sekadar sebagai penambahan jumlah judul buku atau database, tanpa disertai analisis mendalam atas kebutuhan nyata pemustaka. Asumsinya, keberhasilan koleksi seharusnya diukur dari relevansi dan kebermanfaatannya, bukan dari banyaknya bahan yang dimiliki. Namun, kesenjangan muncul ketika keterbatasan anggaran, mahalnya sumber elektronik, dan keragaman kebutuhan pemustaka justru direspons dengan kebijakan pengadaan yang mengandalkan intuisi pustakawan, bukan bukti kebutuhan yang terukur. Tujuan tulisan ini adalah menganalisis urgensi pergeseran paradigma pengembangan koleksi dari sekadar kepemilikan (ownership) menuju kombinasi kepemilikan dan akses (access) yang berlandaskan kebijakan tertulis dan bukti kebutuhan pemustaka. 

Pertama: Pengelolaan koleksi terbukti bukan sekadar kegiatan membeli bahan pustaka, melainkan proses manajerial yang bergerak dalam siklus berkelanjutan mulai dari analisis kebutuhan, seleksi, pengadaan, hingga evaluasi dan penyiangan. Pedoman IFLA menegaskan bahwa tugas utama perpustakaan ialah memilih, memelihara, dan menyediakan akses terhadap sumber informasi yang relevan, sedangkan Evans dan Saponaro menekankan bahwa pengembangan koleksi berlangsung dinamis melalui empat komponen: analisis kebutuhan, seleksi, pengadaan, dan evaluasi. Argumen ini penting karena menunjukkan bahwa prinsip relevansi, keseimbangan, dan kemutakhiran harus menjadi dasar setiap keputusan seleksi, agar koleksi tidak sekadar bertambah jumlahnya tetapi benar-benar menjawab kebutuhan akademik yang terus berubah.

Kedua: Sebagai komunitas yang tidak homogen, pemustaka perguruan tinggi memiliki tingkat literasi, bidang keilmuan, dan perilaku pencarian informasi yang berbeda-beda. ACRL menegaskan bahwa mahasiswa memasuki perguruan tinggi dengan tingkat pengalaman dan keterampilan informasi yang beragam, sehingga perpustakaan tidak dapat mengasumsikan kebutuhan yang seragam bagi seluruh pengguna. Data statistik peminjaman, penggunaan e-resource, usulan pengguna, dan analisis kurikulum menjadi bukti yang menerjemahkan asumsi menjadi keputusan pengadaan yang terukur. Argumen ini memperkuat premis bahwa pengembangan koleksi yang baik bergerak dari asumsi menuju bukti, evidence-based collection development, bukan sekadar mengikuti selera atau penawaran penerbit.

Ketiga: Keragaman format koleksi, mulai dari buku cetak hingga e-book, e-journal, database, dan repositori institusi, memberi bukti bahwa perpustakaan kontemporer tidak lagi dapat memilih antara cetak atau digital semata. Johnson dkk. menjelaskan bahwa model penyediaan sumber elektronik seperti pembelian permanen, langganan, pay-per-view, dan sewa perlu dipertimbangkan bersama karakteristik lisensi, autentikasi, dan keberlanjutan akses. Pola ini menunjukkan bahwa keputusan pengadaan kini bergerak dari sekadar kepemilikan fisik menuju kombinasi kepemilikan dan akses, sehingga anggaran yang terbatas dapat diarahkan pada sumber yang benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar menambah jumlah koleksi yang dimiliki.

Keempat: Kebijakan pengembangan koleksi tertulis terbukti menjadi instrumen yang mengubah pengadaan menjadi proses terarah, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. IFLA menyebut pernyataan kebijakan sebagai kerangka kerja dan seperangkat parameter yang menjaga kesinambungan keputusan meski terjadi pergantian pustakawan atau pimpinan. Argumen ini menjadi penutup logis: keberhasilan pergeseran dari paradigma kepemilikan menuju akses tidak akan tercapai tanpa kebijakan tertulis yang mengikat prinsip relevansi, keseimbangan, dan kemutakhiran ke dalam keputusan operasional yang konsisten dengan visi lembaga. 

Dengan demikian, pergeseran paradigma dari kepemilikan menuju akses bukan sekadar wacana teknis pengadaan, melainkan reorientasi mendasar dalam memaknai keberhasilan koleksi perpustakaan. Ketika pergeseran ini diabaikan, pengembangan koleksi berisiko terjebak pada logika “semakin banyak semakin baik” yang justru memboroskan anggaran dan mengabaikan kebutuhan nyata pemustaka. Oleh karena itu, pengelola maktabah masa kini perlu menjadikan analisis kebutuhan pemustaka, prinsip relevansi-keseimbangan-kemutakhiran, dan kebijakan tertulis sebagai satu kesatuan, agar perpustakaan tetap menjadi mitra strategis pembelajaran dan penelitian, bukan sekadar gudang penyimpanan bahan pustaka. 

Fa'iq Fadhurrohman. Lahir di Bandung. Anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Cecep Rohman dan Ibu Kusmiatik. Pendidikan: SDI Maslakulhuda (2018), MTs Maslakulhuda (2021), MAS Al Hikmah 2 (2025), dan saat ini kuliah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pernah menjuarai lomba ONS di UINSA sebagai juara ke 2, lolos seleksi MQKN Provinsi 2023, menjadi Koordinator Divisi Edukasi SDC (Self Development Club) di MA Al Hikmah 2, menjadi manajerial SIAGA, menjadi pengajar, konten kreator, penyusun buku dan builder website di Learning Everyday. Motivasi masuk Jurusan MPI: memiliki mimpi mempermudah hidup sendiri dan orang lain di bawah naungan kebenaran. Motto: Don't judge anyone by his cover. 

*) Tulisan ini disarikan dari Modul Ajar Mata Kuliah Manajemen Maktabah/Perpustakaan, Part 4: Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan.

Dosen Pengampu: Prof. Dr. H. A. Rusdiana, M.M.

(https://lms.uinsgd.ac.id/my-course/content/16880/58602)