Dari Seleksi ke Cermin: Ketika Pendidikan Gagal Menjadi Mekanisme Sosial yang Adil

Oleh Rasya Regina Shafa

Hampir semua orang tumbuh dengan keyakinan atau setidaknya sering mendengar bahwa pendidikan bisa mengubah nasib. Katanya, siapa yang rajin belajar pasti sukses. Kedengarannya sederhana, hampir seperti mantra yang otomatis dipercaya. Tapi, realitas di lapangan jelas jauh lebih rumit.

Faktanya, tak semua anak memulai perjalanan pendidikan dari garis start yang sama. Ada yang punya ruang belajar nyaman, dukungan keluarga, akses ke internet dan guru berkualitas. Tapi di sisi lain, banyak juga yang harus menempuh perjalanan jauh ke sekolah, belajar di ruang sempit, kadang tanpa listrik atau koneksi internet yang layak.

Jadi, benarkah pendidikan menjadi jalan keluar yang adil untuk semua? Atau, jangan-jangan, justru pendidikan itu sendiri yang jadi cermin ketimpangan sosial di sekitar kita?

Talcott Parsons pernah menyebut pendidikan sebagai mekanisme seleksi sosial. Di dunia idealnya, sekolah menyeleksi dan menyiapkan individu untuk peran-peran tertentu di masyarakat, berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan asal usul. Di atas kertas, inilah meritokrasi: kerja keras dan kompetensi jadi penentu utama. Tapi, realitas di Indonesia masih jauh dari konsep itu.

Pierre Bourdieu menawarkan sudut pandang yang lebih tajam—pendidikan bukan sistem netral. Alih-alih menghapus kesenjangan, pendidikan justru sering mempertegasnya. Semua kembali pada modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial yang tidak tersebar rata. Anak dari keluarga berpendidikan biasanya sudah terbiasa dengan kebiasaan membaca, pola pikir terstruktur, bahkan cara berbicara yang cocok dengan “bahasa” akademik sekolah. Mereka tumbuh di lingkungan yang menunjang pembelajaran. Sebaliknya, anak dari latar belakang sederhana harus beradaptasi lebih keras. Kadang, prestasi di sekolah lebih mencerminkan privilege sosial ketimbang sekadar hasil usaha.

Kalau mau jujur, kita bisa melihat ini di berbagai sudut pendidikan Indonesia. Sistem zonasi sekolah, misalnya, niatnya untuk pemerataan. Tapi prakteknya, siswa yang tinggal di kawasan dengan sekolah unggulan jelas lebih diuntungkan. Yang di daerah pinggiran? Harus puas dengan apa adanya. Bimbingan belajar dan les privat nyaris jadi kebutuhan pokok untuk bisa bersaing, tapi biayanya jelas tak terjangkau semua kalangan. Universitas favorit? Mayoritas diisi lulusan SMA elit yang punya sumber daya lebih lengkap.

Jadi, alih-alih memperkecil ketimpangan, pendidikan sering kali sekadar mempertegas siapa yang punya lebih banyak peluang. Yang beruntung sejak awal, jalannya lebih mulus.

Ketimpangan ini efeknya panjang. Pendidikan kehilangan fungsinya sebagai alat mobilitas sosial. Alih-alih mengangkat seseorang dari ekonomi bawah ke posisi yang lebih baik, justru mempertebal sekat. Rasa minder, kesempatan kerja yang timpang, diskriminasi halus di dunia profesional—semua itu nyata. Anak-anak dari “tangga atas” lebih gampang naik, sedangkan yang dari bawah harus berjuang berkali lipat hanya untuk menyeimbangkan langkah.

Sistem yang semestinya memutus rantai ketimpangan, malah memperkuatnya.

Tapi bukan berarti harapan mati. Masih banyak kisah inspiratif—guru yang tetap mengabdi di pelosok, komunitas yang membuka ruang belajar gratis, siswa yang berprestasi meski serba terbatas. Semua ini jadi bukti semangat memperjuangkan pendidikan tetap menyala.

Barangkali, di sinilah kita harus mulai melihat pendidikan dengan cara berbeda. Bukan sekadar alat mengejar nilai atau pekerjaan, tapi juga sebagai cermin—refleksi siapa kita sebagai masyarakat. Selama kesenjangan sosial masih kuat, pendidikan akan terus memantulkan ketidaksetaraan itu. Tapi kalau kita mau memperbaiki pantulannya—memperluas akses, memperbaiki kualitas, menegakkan keadilan—maka pendidikan bisa menjadi jendela menuju masa depan yang lebih setara.