Penulis: Widi Hardian Nugraha

Widi Hardian Nugraha
Oleh Widi Hardian Nugraha
Ilustrasi – Smart TV – Sumber:
Dokumen Pribadi
Pendidikan merupakan investasi fundamental bagi keberlanjutan dan kemajuan suatu bangsa. Selama beberapa dekade ini, Indonesia terus berupaya mengatasi persoalan klasik, yaitu ketimpangan akses pendidikan antara sekolah-sekolah di kota besar dan daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Ketimpangan ini dapat memengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nasional.
Dalam upaya menjembatani
kesenjangan ini, pemerintah meluncurkan program digitalisasi pendidikan, yaitu
melalui pendistribusian Layar Digital Pintar (Interactive Flat Panel/IFP) atau
yang populer disebut Smart TV ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Inisiatif
ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjadikan teknologi sebagai pendorong
peningkatan kualitas pendidikan.
Program yang dianggarkan
sebesar Rp7,9 triliun dalam APBN 2025 ini menargetkan distribusi 288.000 hingga
330.000 unit perangkat hingga akhir tahun 2025. Hingga 20 Oktober 2025, sekitar
50.000 unit telah didistribusikan ke semua jenjang pendidikan (PAUD hingga
SMA/SMK), dengan rencana peningkatan menjadi 4 layar per sekolah pada 2026 dan
6 layar per sekolah pada 2027.
Mekanisme dan Potensi
Keunggulan
Program ini dijalankan dengan
mengadopsi model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) terpusat dengan menyeleksi 20
hingga 30 guru berkompetensi tinggi untuk setiap mata pelajaran inti seperti
Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Mandarin. Para pengajar inilah yang
nantinya akan mengajar secara langsung dari studio pusat, kemudian disiarkan ke
seluruh sekolah melalui perangkat Smart TV, memastikan semua siswa di pelosok
mendapatkan materi pelajaran yang sama mutunya dengan siswa di kota besar
Potensi keunggulan program
ini terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan kualitas
pengajaran. Melalui akses instan ke konten berstandar nasional tertinggi yang
disajikan oleh guru spesialis, program ini berpotensi besar mengangkat standar
pengajaran di daerah pelosok—khususnya untuk mata pelajaran vital seperti
fisika atau bahasa asing—hingga setara dengan sekolah di ibu kota.
Selain pemerataan akses,
pemanfaatan perangkat Smart TV memungkinkan penyajian materi yang kaya,
dinamis, dan interaktif (seperti animasi atau simulasi 3D), yang terbukti lebih
efektif dalam menarik minat, menstimulasi kognitif, dan meningkatkan retensi pengetahuan
siswa.
Untuk mendukung fungsi ini,
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, memberikan
dukungan infrastruktur digital melalui strategi Relokasi dan Pembangunan Titik
Akses baru, memanfaatkan sekitar 38.000 titik BAKTI, menjadikannya investasi
krusial bagi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa.
Tantangan Implementasi
yang Perlu Diperhatikan
Meski memiliki potensi yang
besar, terdapat beberapa tantangan impelemtasi yang perlu untuk disiasati oleh
pemerintah agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal, antara lain:
1. Optimalisasi Sumber
Daya Manusia Guru
Dalam proses pendidikan, peran
guru lokal sangatlah penting dalam pembelajaran, mereka bukan hanya menjadi
pengajar, tetapi juga pendidik yang mendampingi siswa di sekolah. Pembelajaran
jarak jauh oleh spesialis memang mampu untuk menjadi pengajar, tetapi tidak
sebagai pendidik, karenanya program ini perlu juga memperhatian terhadap sumber
daya manusia guru pendidik yang perlu untuk dihadirkan.
Menurut data Ketua Umum PB
PGRI, dengan adanya sekitar 700 ribu guru honorer per 2024 di Indonesia,
integrasi pemberdayaan guru-guru honorer bersama program Smart TV dapat menjadi
solusi yang lebih komprehensif. Alokasi anggaran untuk pengangkatan atau
pelatihan intensif guru honorer dapat melengkapi kehadiran teknologi ini,
menciptakan solusi SDM yang permanen dan kontekstual sekaligus bentuk apresiasi
bagi para pengabdi pendidikan.
2. Kesiapan Infrastruktur
Dasar
Visi "guru ahli yang
mengajar dari studio" memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai.
Strategi 'Relokasi Titik Akses' yang diusung Kementerian Kominpo membutuhkan
dua prasyarat dasar: ketersediaan listrik yang stabil dan kekuatan sinyal yang
memadai di lokasi baru. Di banyak daerah 3T, kedua prasyarat ini masih menjadi
tantangan yang perlu diutamakan. Perbaikan infrastruktur dasar seperti listrik
dan internet perlu menjadi prioritas sebelum program Smart TV dapat berfungsi
secara optimal.
3. Kualitas Pembelajaran
yang Kontekstual
Model pembelajaran jarak jauh
(PJJ) yang sentralistik memiliki beberapa tantangan dalam efektivitas
pengajaran. Guru dari studio terpusat memiliki keterbatasan dalam memantau
perkembangan siswa secara individual dan menyesuaikan materi dengan konteks lokal.
Kehadiran guru yang telah dilatih di lokasi dapat menjadi pelengkap yang
penting untuk memastikan pembelajaran tetap kontekstual sesuai kebutuhan
daerah.
4. Esensi Guru dalam
Transformasi Pendidikan
Ketua Dewan Pakar Federasi
Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, menganalogikan peran guru
sebagai sopir, dan kurikulum adalah mobil. Sopir yang berkualitas dan terlatih
dapat membawa penumpangnya (siswa) ke tempat tujuan dengan kendaraan apa pun.
Fokus pada peningkatan kualitas, kesejahteraan, dan pengangkatan guru perlu
berjalan seiring dengan implementasi teknologi pendidikan untuk menciptakan
transformasi yang lebih menyeluruh.
5. Pentingnya Targeting
yang Tepat
Dalam aspek distribusi,
laporan Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menunjukkan adanya
ketidaksesuaian targeting dimana perangkat Smart TV diberikan kepada sekolah
yang sudah mapan di kota besar. Temuan ini mengindikasikan perlunya
penyempurnaan mekanisme distribusi agar lebih tepat sasaran, dengan
memprioritaskan daerah tertinggal yang benar-benar membutuhkan dukungan
teknologi.
Realitas implementasi saat
ini menunjukkan bahwa pemberian satu Smart TV per sekolah masih perlu
ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran tatap muka yang efektif. Target
jangka panjang hingga 2027 dengan 6-7 Smart TV per sekolah masih perlu dikaji
kesesuaiannya dengan rasio ideal satu TV per kelas.
Program Smart TV ini
merupakan langkah transformatif dalam dunia pendidikan Indonesia. Akan tetapi,
keberhasilan program ini memerlukan pertimbangan matang pemerintah terhadap
berbagai aspek fundamental, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan pemerataan akses yang berkeadilan, teknologi ini baru dapat
benar-benar menjadi solusi strategis untuk pemerataan kualitas pendidikan.