Diskusi Publik Tenurial Nelayan di Karawang: KNTI Karawang dan STKIP Al Amin Dorong Pengelolaan Laut yang Adil dan Berkelanjutan

Penulis: Asep Andri Astriyandi, M.Pd.

(Kontributor beritadisdik.com)

Karawang, 11 Februari 2026 — Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Karawang bekerja sama dengan STKIP Al Amin Indramayu menyelenggarakan Diskusi Publik bertema:

“Pengelolaan Bersama Kawasan Tenurial Nelayan: Memperkuat Keadilan Hak dan Keberlanjutan Pesisir melalui Kolaborasi Akademik.”

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai ruang dialog multipihak untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut, khususnya terkait perlindungan hak tenurial nelayan tradisional dan nelayan kecil.

Diskusi menghadirkan Asep Andri Astriyandi, M.Pd yang merupakan Dosen STKIP AL Amin Indramayu sebagai pemateri sekaligus fasilitator akademisi. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pentingnya pendekatan pengelolaan bersama (co-management) sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan keberlanjutan ekologi.

“Kesejahteraan nelayan tidak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem laut. Pengelolaan bersama menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan akses, mengurangi konflik, serta menjaga kelestarian sumber daya pesisir,” ujar Asep.

Sorotan Isu Lapangan

Forum diskusi yang diikuti oleh nelayan, pengurus KNTI, mahasiswa, dan masyarakat umum ini mengangkat berbagai isu aktual di wilayah pesisir Karawang, di antaranya:

·         Tumpang tindih wilayah tangkap

·         Masuknya kapal besar ke zona nelayan kecil

·         Konflik antar nelayan

·         Tekanan terhadap ekosistem pesisir

·         Lemahnya pengakuan praktik lokal/adat

Peserta diskusi secara aktif berbagi pengalaman dan praktik lokal yang selama ini berkembang di masyarakat, termasuk aturan tidak tertulis yang berfungsi menjaga harmoni sosial dan kelestarian sumber daya laut.

Pernyataan Ketua DPD KNTI Karawang

Ketua DPD KNTI Kabupaten Karawang, Moh. Sadeli, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi nelayan.

“Diskusi publik ini sangat penting bagi nelayan kami. Banyak persoalan di laut tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Nelayan membutuhkan ruang dialog, perlindungan kebijakan, dan dukungan akademik agar hak akses dan wilayah tangkap tetap terjaga,” ungkap Moh. Sadeli.

Ia juga menekankan perlunya sinergi lintas sektor.

“Kami berharap kolaborasi dengan STKIP Al Amin Indramayu dan akademisi dapat berlanjut dalam bentuk pendampingan, kajian ilmiah, serta advokasi kebijakan yang berpihak pada nelayan kecil dan tradisional.”

Suara Peserta Diskusi

Salah satu peserta dari kalangan nelayan tradisional menyampaikan harapan agar forum ini berdampak nyata.

“Kami sering menghadapi konflik wilayah tangkap dan tekanan dari kapal besar. Kami berharap ada aturan yang jelas dan perlindungan yang benar-benar dirasakan nelayan kecil,” ujarnya.

Peserta lainnya menilai kegiatan ini memberikan pemahaman baru.

“Diskusi ini membuka wawasan kami tentang hak dan kewajiban nelayan, serta pentingnya menjaga laut secara bersama.”

Hasil dan Rekomendasi

Diskusi publik menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain:

1.      Perlunya pengakuan formal wilayah kelola nelayan

2.      Integrasi praktik lokal/adat dalam kebijakan daerah

3.      Penguatan co-management berbasis komunitas

4.      Kolaborasi berkelanjutan nelayan–akademisi

5.      Penyusunan dokumen akademik dan policy brief

Komitmen Kolaborasi

Melalui kegiatan ini, DPD KNTI Karawang dan STKIP Al Amin Indramayu berkomitmen memperkuat jejaring kolaborasi antara nelayan dan dunia akademik dalam mendukung:

·         Keadilan sosial bagi nelayan kecil

·         Perlindungan hak akses dan wilayah tangkap

·         Kelestarian ekosistem pesisir

·         Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir