Penulis: Epi Fitria Sumiati

Epi Fitria Sumiati
Oleh Epi Fitria Sumiati
Mahasiswa
MPI
S2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Kata
pengantar
Dalam beberapa
tahun terakhir, pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi tenaga kependidikan
semakin sering dijadikan indikator kinerja kelembagaan. Lembaga pendidikan
berlomba-lomba menyelenggarakan berbagai pelatihan, seolah-olah kuantitas
kegiatan adalah bukti keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Namun
pertanyaan mendasarnya: apakah tujuan utama diklat benar-benar untuk
meningkatkan efisiensi kerja, atau sekadar menjaga legitimasi kelembagaan di
mata birokrasi dan publik?
Pertama: Secara
normatif, diklat dirancang sebagai proses sistematis untuk mengembangkan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional tenaga kependidikan. Ia bukan
sekadar rutinitas administratif, melainkan investasi jangka panjang dalam
peningkatan mutu layanan pendidikan. Dalam kerangka Undang-Undang ASN dan PP
No. 101 Tahun 2000, pelatihan berfungsi memperkuat kompetensi teknis,
manajerial, dan sosial budaya agar aparatur pendidikan mampu beradaptasi dengan
dinamika zaman. Namun dalam praktik, banyak diklat terjebak pada formalitas:
selesai pelatihan, sertifikat dibagikan, laporan disetor tanpa ada
perubahan nyata di lapangan.
Kedua: Padahal, prinsip dasar
diklat sejatinya menempatkan manusia sebagai pusat pembelajaran. Ia menuntut
perbedaan individu diperhatikan, metode disesuaikan dengan kebutuhan, dan hasil
pelatihan diukur melalui perubahan perilaku kerja, bukan sekadar dokumen administrasi.
Manajemen diklat yang baik seharusnya dimulai dari analisis kebutuhan nyata,
bukan dari jadwal tahunan atau instruksi birokratis. Tanpa itu, efisiensi
justru kehilangan maknanya—karena sumber daya manusia yang dihasilkan tidak
mengalami peningkatan kualitas yang sesungguhnya.
Ketiga: Sekolah perlu berhenti
memperlakukan pengembangan karir sebagai urusan administratif belaka. Karir
guru adalah kisah manusia tentang alasan
mereka bertahan, harapan yang dijaga, dan saat-saat hampir menyerah. Sekolah
yang memahami sisi emosional itu akan memiliki ekosistem yang kuat. Pengelolaan
karir seharusnya tidak hanya memfasilitasi promosi atau pelatihan, tetapi juga
menjaga semangat dan kesejahteraan batin. Pemimpin yang baik bukan hanya
mengawasi, tapi juga mendengar, menuntun, dan menumbuhkan. Pengembangan
profesional tanpa empati adalah seperti mengajar tanpa hati kosong.
Keempat: Oleh karena itu, sudah
saatnya pemerintah daerah, kepala sekolah, dan lembaga pelatihan meninjau ulang
orientasi penyelenggaraan diklat. Efisiensi penting, tetapi legitimasi sejati
hanya lahir dari mutu bukan dari banyaknya kegiatan, melainkan dari perubahan
perilaku, etos kerja, dan kemampuan berpikir kritis para tenaga kependidikan.
Pendidikan dan pelatihan harus kembali menjadi ruang pembentukan
profesionalisme, bukan sekadar panggung seremonial birokrasi.
Jika efisiensi berorientasi pada
angka, maka legitimasi sejati harus berorientasi pada makna. Pendidikan dan
pelatihan yang benar tidak sekadar mengefisienkan anggaran atau waktu, tetapi
menumbuhkan kompetensi, karakter, dan kesadaran etis tenaga kependidikan.
Ketika diklat dijalankan berdasarkan kebutuhan nyata dan dikelola dengan
prinsip-prinsip pembelajaran manusiawi, ia bukan hanya efisien secara
administratif, tetapi juga sah secara moral dan sosial.
Tulisan ini,
disarikan dari Modul Ajar Mata Kuliah MSDM Part 6 Dosen Prof. Dr. H. A
Rusdiana, MM
