Eksplorasi Mendalam Manajemen Pendidikan Islam Global: Falsafah, Prinsip, Mutu, dan Kebijakan

Oleh Salma Maula Al Zena Rasyadi

Mahasiswa Semester 6 Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Kelas 6C Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Manajemen Pendidikan Islam Global merupakan integrasi antara filsafat manajemen, nilai Islam, standar mutu internasional, dan kebijakan pendidikan dalam satu sistem pengelolaan yang utuh. Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa banyak lembaga pendidikan Islam lebih fokus pada aspek administratif dan pemenuhan regulasi dibandingkan penguatan landasan filosofis dan strategi global. Asumsi yang berkembang menyatakan bahwa manajemen cukup dijalankan secara teknis-prosedural. Gap ini menyebabkan ketidakseimbangan antara identitas nilai dan daya saing internasional lembaga pendidikan Islam.

Pertama: Secara filosofis, manajemen berakar pada filsafat ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi dalam manajemen memandang organisasi sebagai realitas sosial yang plural, dinamis, kontekstual, dan imanen. Lembaga pendidikan Islam bukanlah sistem mekanis yang berdiri secara kaku, melainkan komunitas nilai yang hidup dan terus berkembang mengikuti perubahan sosial. Dari sisi epistemologis, cara pandang manajer terhadap kebenaran mempengaruhi pola pengambilan keputusan dan strategi kepemimpinan. Pendekatan naturalisme menekankan rasionalitas dan bukti empiris, sedangkan pendekatan hermeneutika menitikberatkan pada pemaknaan, interpretasi nilai, serta pemahaman konteks sosial. Dalam pendidikan Islam, kedua pendekatan ini tidak dapat dipisahkan karena pengelolaan lembaga membutuhkan data yang objektif sekaligus kepekaan terhadap nilai dan budaya. Secara aksiologis, manajemen bertujuan mencapai efektivitas dan efisiensi, namun dalam perspektif Islam tujuan tersebut tidak hanya bersifat duniawi, melainkan juga bernilai ibadah.

Kedua: Manajemen Pendidikan Islam sendiri dipahami sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan yang berbasis nilai Islam untuk membentuk peserta didik unggul secara intelektual, moral, dan spiritual. Landasan normatifnya bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Konsep pendidikan sebagai tugas utama manusia tercermin dalam wahyu pertama yang menekankan pentingnya membaca dan belajar, sementara pembentukan karakter ditegaskan dalam berbagai ayat yang mengangkat kemuliaan akhlak. Keteladanan Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa pendidikan ideal dilakukan melalui pendekatan personal, interaksi sosial, serta pembinaan akhlak yang konsisten. Dalam konteks kenegaraan, pendidikan juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan Islam tidak hanya bernilai teologis, tetapi juga memiliki legitimasi konstitusional.

Ketiga: Prinsip dasar Manajemen Pendidikan Islam menempatkan tauhid sebagai orientasi utama, yakni seluruh aktivitas manajerial diarahkan untuk memperoleh ridha Allah. Prinsip keadilan menuntut distribusi tugas, wewenang, dan sumber daya dilakukan secara proporsional. Transparansi dan kepastian menjadi fondasi akuntabilitas lembaga, sementara partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan memperkuat budaya organisasi yang inklusif. Nilai-nilai ini menjadikan manajemen pendidikan Islam tidak sekadar sistem teknis, melainkan juga sistem moral. Dalam konteks global, pendidikan Islam menghadapi tantangan mutu dan daya saing internasional. Arus globalisasi mendorong lembaga pendidikan untuk mengadopsi pendekatan manajemen modern seperti Total Quality Management yang menekankan perbaikan berkelanjutan dan budaya mutu. Mutu pendidikan dipahami secara absolut sebagai standar ideal sekaligus secara relatif sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Keempat: Aspek politik dan kebijakan pendidikan turut memengaruhi arah pengembangan lembaga pendidikan Islam. Politik pendidikan dipahami sebagai upaya mempengaruhi kebijakan demi mencapai tujuan nasional dan pembentukan karakter bangsa. Kebijakan pendidikan harus bersifat konstitusional, dibuat oleh otoritas yang sah, dan dapat dievaluasi secara periodik. Dalam praktiknya, madrasah dan perguruan tinggi Islam masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan otonomi, kebutuhan penguatan anggaran, serta peningkatan kompetensi manajerial pimpinan lembaga. Tanpa dukungan kebijakan yang progresif dan berpihak pada mutu, visi global pendidikan Islam sulit terwujud.

__________________________

*) Tulisan ini merupakan referensi dari part 1 Wawasan Manajemen Pendidikan Global/ Internasional  dan Penunjang dari bahan ajar mata kuliah Metode Penelitian Manajemen dengan pengampu mata kuliah Prof. Dr. H. A Rusdiana., MM

https://digilib.uinsgd.ac.id/128401/1/00-%20Bahan%20Ajar%20MPI%20Internasional%202026.pdf Ed