Guru Menumpuk di Kota, Madrasah di Pelosok Merana: Saatnya Perencanaan SDM Pendidikan yang Adil

Oleh Kelas 1-E S2 MPI Kelompok 1

Anggota Kelompok:

Data terbaru Kementerian Pendidikan mengungkap fakta pahit: Indonesia masih kekurangan ratusan ribu guru. Namun, yang lebih memprihatinkan bukan hanya soal jumlah, melainkan ketimpangan distribusi yang akut. Guru-guru berkumpul di sekolah-sekolah perkotaan, sementara madrasah dan sekolah di daerah terpencil kekurangan tenaga pendidik. Penelitian yang dilakukan terhadap delapan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Jawa Barat mempertegas realitas ini sekaligus membuka kotak Pandora masalah perencanaan sumber daya manusia (SDM) pendidikan kita.

Dari MIN 1 Subang hingga MIN 2 Bandung Barat, penelitian ini menemukan pola yang berulang. Di satu sisi, kualifikasi guru secara umum sudah membaik—mayoritas berstatus ASN (PNS/PPPK), bergelar S1, dan bersertifikat pendidik. Di sisi lain, terjadi mismatch dan ketimpangan akut. MIN di pusat kota seperti Bandung relatif memiliki jumlah guru yang memadai, meski masih kekurangan guru mata pelajaran khusus seperti PJOK, Bahasa Inggris, atau guru pendamping Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sementara itu, masalah utama justru bergeser pada defisit tenaga kependidikan—staf Tata Usaha (TU) dan operator data.

Di MIN 1 Subang, misalnya, para guru yang notabene berstatus ASN harus merangkap sebagai administrasi, menginput data di sela-sela mengajar. Bayangkan, profesionalisme guru yang seharusnya fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, terkuras untuk urusan administratif. Ini adalah bentuk pemborosan sumber daya yang tidak produktif. Kota mengalami surplus guru yang berujung pada inefisiensi anggaran, sementara desa mengalami defisit yang berimbas pada penurunan kualitas pembelajaran.

Akar masalahnya terletak pada sistem perencanaan yang kaku dan tidak berbasis data riil. Perencanaan mutasi dan penempatan guru sering kali lebih mengakomodasi keinginan personal (personal wish) guru untuk bertugas di kota daripada kebutuhan objektif (real need) satuan pendidikan. Akibatnya, terjadi maldistribusi yang parah. Kebijakan rekrutmen dan pengadaan yang sepenuhnya berada di tangan Kementerian Agama pusat/daerah, tanpa fleksibilitas yang memadai bagi madrasah, memperparah kondisi. Madrasah hanya bisa mengajukan usulan, namun keputusan akhir sering tidak sesuai atau terlambat datang, memaksa mereka mengandalkan solusi darurat seperti penugasan rangkap.

Teori perencanaan SDM yang ideal berbicara tentang “tepat jumlah, tepat kualifikasi, tepat kompetensi, dan tepat penempatan.” Kenyataannya di lapangan, kita baru mencapai “cukup jumlah” di aggregate nasional, tetapi gagal total dalam hal “tepat penempatan” dan “tepat komposisi.” Perencanaan kita masih terlalu supply-driven (berdasarkan ketersediaan formasi) dan bukan demand-driven (berdasarkan peta kebutuhan riil madrasah).

Lalu, apa solusinya? Pertama, desentralisasi yang cerdas. Pemerintah pusat perlu memberikan kewenangan lebih besar kepada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk merespons kebutuhan mendesak madrasah, khususnya untuk tenaga kependidikan administrasi dan guru spesialis. Birokrasi pengadaan harus dipangkas agar lebih cepat dan responsif.

Kedua, perencanaan berbasis data terintegrasi. Data Dapodik, EMIS, dan SIMPATIKA harus benar-benar dimanfaatkan untuk membuat peta sebaran dan proyeksi kebutuhan guru yang presisi, bukan sekadar administratif. Analisis kebutuhan harus mempertimbangkan faktor pensiun, mutasi, dan perubahan kurikulum.

Ketiga, insentif yang menarik untuk penempatan di daerah tertinggal. Skema tunjangan khusus, percepatan kenaikan pangkat, dan fasilitas penunjang hidup yang layak harus menjadi daya tarik utama bagi guru untuk bertugas di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Ketimpangan guru adalah cermin ketimpangan pendidikan. Selama kita belum berani mereformasi sistem perencanaan yang sentralistik dan kaku, selama itu pula madrasah di pelosok akan terus bernasib sebagai “anak tiri” dalam sistem pendidikan nasional. Padahal, setiap anak di mana pun dia berada, berhak diajar oleh guru yang profesional dan fokus pada tugasnya, bukan oleh guru yang kelelahan mengurus administrasi karena ketiadaan staf TU. Saatnya kita berpihak pada keadilan distribusi, demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih merata dan berkualitas.