Guru Sekolah Dasar: Pondasi Bangsa yang Belum Kokoh

Oleh Chelsea Khairunnisa Adji

Mahasiswa Bahasa Inggris, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

"Pahlawan tanpa tanda jasa."

Kalimat yang telah menjadi lambang penghargaan untuk para pendidik di Indonesia. Namun di balik ungkapan yang sering kali terdengar bersemangat itu, tersimpan kenyataan pahit yang masih dialami banyak pendidik di negeri ini, khususnya guru-guru sekolah dasar (SD) di Papua.

Guru SD memiliki peran krusial dalam membangun dasar intelektual dan moral generasi bangsa. Namun secara ironis, kesejahteraan mereka masih jauh dari cukup.

Menurut data dari Kementerian Pendidikan, rata-rata penghasilan guru SD di Indonesia mencapai Rp4,3 juta per bulan, yang masih di bawah rata-rata UMR nasional yang sebesar Rp5,4 juta per bulan.

Perbandingan dengan negara-negara sekitar juga menunjukkan ketidaksetaraan yang mencolok. Di Malaysia, gaji untuk guru SD berkisar antara RM2.000 hingga RM5.000 atau sekitar Rp7,7 juta sampai Rp17,5 juta setiap bulan.

Perbedaan ini bukan hanya angka, melainkan gambaran tentang bagaimana setiap negara memposisikan profesi guru dalam struktur sosial dan prioritas pembangunan mereka.

Di Papua, masalah ini semakin rumit.

Keterbatasan jumlah pengajar menyebabkan seorang guru harus mengajar beberapa tingkatan kelas sekaligus pada hari yang sama.

Setelah waktu sekolah, banyak guru masih perlu melakukan pekerjaan ekstra untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, kebutuhan tenaga pengajar di tingkat SD di provinsi ini mencapai lebih dari 30.000 orang, sementara jumlah yang ada saat ini hanya sekitar 9.720 guru.

Dengan kata lain, terdapat kekurangan lebih dari 20.000 tenaga pengajar di tingkat dasar pendidikan.

Situasi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan para guru, tetapi juga berpengaruh pada mutu pendidikan yang diterima anak-anak di Papua.

Kelebihan beban kerja, upah yang rendah, serta fasilitas yang kurang menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik.

Seorang pengajar di Kabupaten Jayawijaya bahkan mengaku kerap mengajar tanpa adanya listrik dan sinyal internet, sembari merawat kebun kecil di sore hari untuk tambahan penghasilan.

Pemerintah sesungguhnya telah berusaha memperbaiki kondisi ini, contohnya dengan membuka formasi ASN-PPPK untuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan memberikan tambahan tunjangan (TPP) bagi guru yang bersedia mengajar di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Namun, kebijakan tersebut belum cukup menyentuh akar permasalahan, antara lain keterlambatan pembayaran tunjangan, beban administrasi yang tinggi, serta minimnya dukungan fasilitas dasar seperti transportasi dan perumahan guru di daerah terpencil.

Jika pendidikan dasar adalah pondasi bangsa, maka kesejahteraan guru SD seharusnya menjadi prioritas, bukan sekadar pelengkap kebijakan.

Sebab bagaimana mungkin kita berharap pada kualitas pendidikan yang tinggi, bila para pendidiknya masih berjuang untuk hidup layak?

“Pendidikan yang kuat tak lahir dari gedung megah, tapi dari guru yang bisa hidup layak tanpa harus meninggalkan muridnya demi mencari tambahan penghasilan. ”