Haruskah Pengendara Memilih Jalan Pintas yang Berbahaya? Menimbang Akses Putar Balik di Panyileukan

Oleh Khalyna Nazeila Abigel N

Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Pernahkah kita sedang terburu-buru di jalan, tetapi harus memutar cukup jauh hanya untuk mencapai arah tujuan? Dalam kondisi seperti itu, sebagian orang mungkin memilih jalan pintas agar lebih cepat sampai. Namun, bagaimana jika jalan pintas tersebut justru membuat mereka melawan arus dan membahayakan pengguna jalan lainnya? Situasi seperti ini menjadi persoalan yang perlu diperhatikan di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Panyileukan, Kota Bandung.

Kebiasaan pengendara motor yang melawan arus bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Selain melanggar aturan lalu lintas, tindakan tersebut dapat memicu kecelakaan, terutama ketika kendaraan dari arah berlawanan datang tanpa diduga. Risiko ini semakin besar ketika jalan ramai dan kendaraan berukuran besar ikut melintas. Pengendara yang sudah berada di jalur yang benar pun bisa ikut terkena dampaknya.

Persoalan ini bukan berarti tindakan melawan arus dapat dibenarkan. Setiap pengendara tetap memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan. Namun, menurut saya, upaya mengatasi masalah ini juga perlu melihat kondisi jalan yang digunakan masyarakat sehari-hari. Apakah akses menuju tempat putar balik sudah cukup mudah dijangkau? Apakah rambu dan pembatas jalan di titik rawan sudah berfungsi dengan baik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak menjadi bahan evaluasi, tanpa mengurangi tanggung jawab pengendara untuk tetap tertib.

Masalah ini sebelumnya juga mendapat perhatian aparat kepolisian. Dalam pemberitaan Mawarta News pada 17 Januari 2026, jajaran Polantas Polsek Panyileukan dilaporkan turun langsung untuk memberikan teguran kepada pengendara yang melawan arus di depan Graha Panyileukan. Sementara itu, informasi yang dipublikasikan Humas Polri mencatat adanya kegiatan pengamanan jalur oleh personel Unit Lalu Lintas Polsek Panyileukan pada 21 Mei 2026. Kegiatan pengaturan lalu lintas kembali diberitakan pada 10 Juli 2026 di kawasan persimpangan Jalan A.H. Nasution–Jalan Soekarno-Hatta dan Bundaran Cibiru.

Langkah kepolisian tersebut tentu penting untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Meski begitu, pengawasan di lapangan perlu berjalan bersama upaya pencegahan yang lebih menyeluruh. Teguran dan penindakan dapat membantu mengingatkan pengendara, tetapi persoalan yang terus berulang juga perlu ditinjau dari sisi fasilitas jalan, kondisi lalu lintas, dan perilaku pengguna jalan.

Gerbang Perumahan Bumi Panyileukan di Kota Bandung (Sumber: Unggahan Muhammad Sultan AlNirwan di grup Facebook JUAL RUMAH DI BANDUNG, CIMAHI, PADALARANG, 13 Maret 2025. | Foto: Muhammad Sultan AlNirwan)

Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kebiasaan melawan arus di Panyileukan? Salah satu langkah yang patut dipertimbangkan adalah mengevaluasi akses menuju titik putar balik yang legal. Pemerintah dan instansi terkait dapat mengkaji jarak putar balik, volume kendaraan, serta kebutuhan mobilitas masyarakat di kawasan tersebut. Jika hasil kajian teknis menunjukkan bahwa penataan akses tertentu aman dan memang dibutuhkan, opsi itu dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari solusi.

Selain itu, rambu lalu lintas dan pembatas jalan di titik yang rawan dilanggar perlu diperiksa kembali. Pengawasan juga bisa difokuskan pada lokasi dan waktu ketika pelanggaran sering terjadi. Dengan begitu, upaya penertiban tidak hanya dilakukan setelah pelanggaran terlihat, tetapi juga diarahkan untuk mencegah situasi berbahaya sejak awal. Meski demikian, perubahan fasilitas jalan harus tetap mengikuti standar keselamatan dan peraturan yang berlaku.

Pada akhirnya, siapa yang bertanggung jawab menciptakan jalan yang lebih aman? Jawabannya bukan hanya pemerintah atau pengendara, melainkan keduanya dengan peran yang berbeda. Pemerintah perlu memastikan fasilitas dan pengaturan jalan mendukung keselamatan, sedangkan masyarakat harus tetap menaati aturan sekalipun harus menempuh perjalanan yang sedikit lebih jauh.

Keterbatasan akses bukan alasan untuk mengambil jalur berlawanan. Sebaliknya, kebiasaan melawan arus juga tidak seharusnya hanya ditangani melalui teguran tanpa mengevaluasi kondisi jalan yang melatarbelakanginya. Panyileukan membutuhkan upaya yang seimbang antara penataan infrastruktur, pengawasan, dan kesadaran berkendara. Sebab, perjalanan yang lebih cepat tidak akan berarti jika keselamatan diri sendiri dan orang lain justru dipertaruhkan.