Implementasi Perencanaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Madrasah Ibtidiyah Negeri 2 Garut

Oleh Atip Purnama

(Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG)

 Perencanaan pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) merupakan fungsi manajemen strategis yang krusial untuk memastikan ketersediaan, distribusi, dan pengembangan PTK yang berkualitas di suatu lembaga pendidikan. Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Garut, perencanaan PTK bertujuan untuk memastikan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan agar pelayanan pendidikan berjalan optimal.

Sebagai lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama, MIN 2 Garut mengalami fenomena fluktuasi jumlah siswa yang membutuhkan adaptasi cepat dalam pemberian PTK. Ketersediaan PTK saat ini terdiri dari guru ASN, baik PNS atau P3K, maupun tenaga administrasi. Meskipun jumlah keseluruhan PTK memiliki rasio siswa-guru yang ideal, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan nyata dan kualifikasi tertentu. Misalnya, ada kekurangan guru dengan latar belakang bidang studi umum tertentu atau tenaga administrasi yangbelum  menguasai sistem digital madrasah terbaru.

Perencanaan PTK di MIN 2 Garut didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain Pertama, Asumsi Kuantitatif, Pertumbuhan siswa diperkirakan stabil atau sedikit meningkat setiap tahunnya, membutuhkan penambahan 1-2 guru untuk maple umum tertentu. Kedua, Asumsi Kualitatif, standar kualifikasi minimal PTK akan terus diperketat sesuai peraturan pemerintah, misalnya guru harus memiliki sertifikat pendidik dan S1 dan master IT yang relevan. Ketiga, Asumsi Kebijakan, Kebijakan pengangkatan/perekrutan PTK baru sangat dipengaruhi oleh alokasi formasi dari Dinas Kemenag Kabupaten Garut. Serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

Namun, masih ada kesenjangan besar yang teridentifikasi, yaitu antara kebutuhan kompetensi spesifik dan kompetensi yang tersedia. Meski ada guru, beberapa di antaranya tidak sepenuhnya mahir dalam penerapan kurikulum merdeka atau dalam penggunaan teknologi pembelajaran (seperti e-learning atau platform penilaian digital). Kesenjangan ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk fokus pada pengembangan profesional dan program kompetensi, bukan hanya menambah kuantitas. Tujuan pelaksanaan perencanaan PTK adalah dalam upaya memenuhi kebutuhan PTK di madrasah, sekaligus memastikan pemenuhan layanan pendidikan secara berkelanjutan. Sehingga keberlanjutan kegiatan pendidikan dapat terus berjalan terlepas dari kekurangan dan keterbatasannya.

Sementara itu, kebijakan perencanaan PTK di MIN 2 Garut mengacu pada Analisis Beban Kerja Guru (ABK), yang digunakan untuk menentukan kebutuhan jam mengajar dan alokasi tugas tambahan. Selanjutnya, peta mutu pendidikan, yang digunakan untuk mengidentifikasi area kelemahan kompetensi yang memerlukan pelatihan. Kemudian dalam peraturan Kementerian Agama, bahwa penetapan pembentukan PTK mengacu pada pengaturan dan persetujuan pihak terkait, khususnya Kementerian Agama.

Pelaksanaan perencanaan PTK diwujudkan melalui program-program utama antara lain pertama, Rekrutmen dan Penempatan, Melakukan inventarisasi PTK yang akan pensiun atau pindah untuk dipersiapkan rekrutmen guru yang memiliki kualifikasi sesuai formasi yang disetujui. Kedua, Pengembangan Kompetensi, Melaksanakan program partisipasi guru dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) serta pelatihan Kurikulum Merdeka atau pelatihan lainnya. Ketiga, mutasi dan rotasi internal, Tugas rotasi misalnya dari guru kelas ke guru mata pelajaran untuk menyeimbangkan beban kerja dan mengoptimalkan potensi PTK yang ada.

Simpulan pelaksanaan perencanaan PTK di MIN 2 Garut telah dilakukan dengan memperhatikan aspek ketersediaan dan kebutuhan, serta berdasarkan kebijakan yang ada. Fokus perencanaan telah bergeser dari sekadar memenuhi kuantitas menjadi penekanan pada kualitas dan kompetensi spesifik pendidik dan tenaga kependidikan.