IMPLEMENTASI PERENCANAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI MIN 1 SUBANG

Oleh Achmad Luthfi

Mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam PTK UIN Sunan Gunung Djati Bandung, NIM: 2259100070.

Fenomena pengelolaan pegawai di madrasah negeri seringkali dihadapkan pada situasi dilematis antara tuntutan kinerja tinggi dan keterbatasan wewenang manajerial. Asumsi dasarnya adalah lembaga pendidikan berstatus negeri seharusnya memiliki struktur organisasi yang mapan dengan dukungan personel yang lengkap. Namun, terdapat kesenjangan atau ketimpangan yang nyata di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Subang, di mana ketersediaan sumber daya manusia tidak selaras dengan kebutuhan operasional akibat kekakuan aturan birokrasi pusat. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan perencanaan pegawai guna memetakan kesesuaian antara ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia di madrasah tersebut.

Pertama, kajian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pemaparan atau deskriptif untuk memotret realitas secara alamiah. Guna menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi yang menggabungkan wawancara mendalam dengan informan kunci, pengamatan langsung secara partisipatif di lingkungan sekolah, serta penelusuran dokumen kepegawaian secara rinci.

Kedua, temuan lapangan mengungkap fakta positif pada sektor tenaga pengajar. Ketersediaan guru secara kuantitas dinyatakan telah memenuhi standar rasio ideal kebutuhan siswa. Keunggulan lainnya adalah status kepegawaian guru yang seratus persen merupakan Aparatur Sipil Negara, sehingga menjamin stabilitas akademik yang kuat dan mapan.

Ketiga, kondisi kontras ditemukan pada sektor tenaga kependidikan atau staf non-guru. Terjadi kekosongan formasi yang signifikan pada posisi staf administrasi. Merespons hal ini, Kepala Madrasah menetapkan kebijakan penyesuaian melalui sistem penugasan rangkap. Guru diberikan tugas tambahan untuk merangkap sebagai pelaksana tata usaha dan pengelola data sekolah demi menutupi kekurangan personel tersebut.

Keempat, implementasi kebijakan ini membawa dampak ganda di lapangan. Di satu sisi, strategi ini terbukti ampuh menjaga keberlangsungan operasional dan administrasi sekolah tetap berjalan lancar meskipun tanpa adanya perekrutan pegawai baru. Namun, di sisi lain, praktik ini memunculkan beban kerja ganda bagi guru yang berpotensi memecah fokus utama mereka sebagai pendidik profesional menjadi terganggu oleh urusan teknis.

Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa strategi penugasan rangkap merupakan solusi darurat yang efektif untuk menjaga stabilitas madrasah di tengah keterbatasan aturan pengadaan pegawai. Kendati demikian, solusi ini menyimpan risiko jangka panjang terhadap kualitas pengajaran, sehingga kehadiran tenaga administrasi khusus tetap menjadi kebutuhan mutlak yang tidak terelakkan. 

Tulisan ini dikembangkan dari abstrak Mini Riset yang berjudul "Implementasi Perencanaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan" (di MIN 1 Subang) Mata Kuliah Manajemen Sumberdaya Manusia Pendidikan Dosen Pengampu Prof. Dr. H. A. Rusdiana MM.