IMPLIMENTASI SIM KEUANGAN DI MAN KOTA CIMAHI

Oleh Lulu Khulwatul Jannah Asrin

(Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prodi Manajemen Pendidikan Islam/Kelas 3D)

Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU) adalah rangkaian perangkat lunak dan prosedur yang dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan anggaran, pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, dan akuntabilitas dalam suatu institusi. Bagi satuan pendidikan seperti MAN Cimahi, penerapan SIMKEU merupakan langkah strategis menuju pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efisien, dan terstandarisasi — sejalan dengan tuntutan tata kelola pendidikan modern dan prinsip good governance.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Operator SIMKEU (INF-OP), Kepala Madrasah (INF-KS), dan Bendahara/Guru (INF-GR), perencanaan penerapan SIMKEU di MAN Kota Cimahi telah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan pedoman pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Perencanaan tersebut mencakup penetapan SIMKEU sebagai sistem utama dalam pengelolaan keuangan madrasah, penyesuaian struktur anggaran dengan format sistem, serta penugasan personel yang bertanggung jawab dalam pengoperasian SIMKEU. Namun demikian, perencanaan teknis terkait kesiapan dokumen pendukung dan peningkatan kompetensi pengguna belum sepenuhnya terstruktur, sehingga pada tahap awal pelaksanaan masih ditemukan kebutuhan penyesuaian tambahan.

Pada tahap proses pengelolaan keuangan berbasis SIMKEU, hasil temuan menunjukkan bahwa pencatatan transaksi, pengelolaan anggaran, dan penyusunan laporan keuangan di MAN Kota Cimahi telah dilaksanakan melalui SIMKEU sesuai alur sistem yang tersedia. Operator dan bendahara melakukan input data secara bertahap berdasarkan jenis kegiatan dan realisasi anggaran. Meskipun secara umum proses berjalan sesuai prosedur, masih ditemukan kendala teknis berupa penyesuaian format bukti transaksi dengan kolom unggahan sistem serta keterbatasan akses server pada waktu tertentu, yang menyebabkan proses input dan pembaruan data keuangan menjadi kurang optimal.

Ditinjau dari aspek pengendalian dan audit keuangan berbasis SIMKEU, sistem telah dimanfaatkan sebagai sarana pengawasan internal melalui penyajian laporan keuangan dan rekapitulasi realisasi anggaran yang dapat diakses oleh pimpinan madrasah. Kepala madrasah menggunakan laporan SIMKEU sebagai dasar monitoring dan pengambilan keputusan keuangan. Namun, mekanisme audit internal yang terintegrasi secara langsung dalam SIMKEU belum sepenuhnya berjalan optimal, karena proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen keuangan masih banyak dilakukan secara manual di luar sistem, terutama untuk keperluan evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Operator SIMKEU (INF-OP), Kepala Madrasah (INF-KS), dan Bendahara/Guru (INF-GR), keberhasilan penerapan SIMKEU di MAN Kota Cimahi didukung oleh kompetensi dan komitmen sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan madrasah. Operator dan bendahara telah memiliki pemahaman yang memadai terhadap prosedur pengelolaan keuangan serta penggunaan fitur-fitur utama SIMKEU. Selain itu, terdapat komitmen dari pimpinan madrasah untuk mendorong pemanfaatan SIMKEU secara konsisten sebagai sistem utama pengelolaan keuangan, yang tercermin dari penugasan personel secara jelas dan pengawasan langsung terhadap proses pelaporan keuangan.

Dari aspek ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi informasi, MAN Kota Cimahi telah didukung oleh perangkat keras dan jaringan internet yang relatif memadai untuk menunjang operasional SIMKEU. Ketersediaan komputer kerja, akses jaringan, serta dukungan perangkat lunak memungkinkan proses input dan pengolahan data keuangan dapat dilakukan secara rutin. Meskipun pada kondisi tertentu masih ditemukan kendala teknis seperti keterbatasan kecepatan akses sistem, secara umum infrastruktur teknologi informasi yang tersedia telah berperan sebagai faktor pendukung kelancaran penerapan SIMKEU.

Selanjutnya, dukungan kebijakan, pengendalian, dan audit internal juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan implementasi SIMKEU di MAN Kota Cimahi. Pimpinan madrasah menetapkan kebijakan internal yang mewajibkan penggunaan SIMKEU dalam seluruh proses pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dalam konteks dukungan kebijakan pusat dan Kementerian Agama terhadap keberhasilan penerapan SIMKEU di MAN Kota Cimahi, terdapat sejumlah regulasi yang menjadi dasar legitimasi dan arah pengelolaan keuangan berbasis sistem informasi. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama menjadi pedoman dalam pengaturan pejabat bendahara dan tata kelola keuangan yang profesional dan akuntabel di lingkungan Kemenag, termasuk satuan pendidikan di bawahnya.

Selain itu, laporan yang dihasilkan dari SIMKEU dimanfaatkan sebagai instrumen pengendalian keuangan dan dasar evaluasi internal. Meskipun pelaksanaan audit internal belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik dalam SIMKEU, keberadaan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan berkala tetap memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan madrasah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Operator SIMKEU (INF-OP), Kepala Madrasah (INF-KS), dan Bendahara/Guru (INF-GR), hambatan pertama dalam pelaksanaan SIMKEU di MAN Kota Cimahi berkaitan dengan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengoperasian sistem, terutama dalam menghadapi kompleksitas sistem yang terintegrasi dengan berbagai website dan aplikasi dari lebih dari satu kementerian, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kondisi ini menuntut pengguna untuk memahami alur kerja dan karakteristik sistem yang berbeda-beda, sehingga bagi sebagian pengguna proses adaptasi menjadi lebih lambat dan berpotensi menimbulkan kesalahan teknis dalam pengelolaan data keuangan.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan kendala teknis dan infrastruktur teknologi informasi, khususnya ketergantungan SIMKEU pada koneksi internet yang stabil dan sistem daring yang aktif pada jam tertentu. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa website pendukung pengelolaan keuangan hanya dapat diakses secara optimal pada jam kerja resmi, yaitu pukul 08.00–15.00, sehingga proses input data dan unggah dokumen keuangan menjadi terbatas di luar rentang waktu tersebut. Selain itu, ketika terjadi gangguan jaringan atau penurunan kualitas akses internet, proses pengelolaan keuangan berbasis SIMKEU menjadi terhambat dan berdampak pada keterlambatan penyelesaian laporan keuangan madrasah.

Selanjutnya, dari aspek pengawasan dan audit internal keuangan, keterbatasan integrasi antar sistem lintas kementerian menyebabkan proses pengendalian dan audit keuangan belum sepenuhnya berjalan secara terpadu dalam SIMKEU. Pemeriksaan dan verifikasi data keuangan masih harus dilakukan melalui beberapa platform yang berbeda, sehingga pengawasan internal cenderung dilakukan secara manual dan administratif. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya fungsi SIMKEU sebagai instrumen pengendalian dan audit internal yang komprehensif, meskipun secara konseptual sistem telah dirancang untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah.

Sumber Penulisan :

Rusdiana. (2025). Sistem Informasi Kesiswaan (Modul Perkuliahan). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

file:///C:/Users/Lulu/Downloads/005-HO%20Part%20V%20%20Sistem%20Informasi%20KESISWAAN.pdf

CV Penulis

Lulu Khulwatul Jannah Asrin. Biasa dipanggil Lulu. Lahir di Bandung, pada tanggal 04 Mei 2000. Anak kedua dari dua bersaudara, nama orang Tua Drs Yayat Sukayat dan Tuti Alawiyah.  Tempat tinggal di Jl Cisaranten Wetan IV no 18 RT 04 RW 05 Kel Cisaranten Wetan, Kec Cinambo, Kota Bandung.  Alamat email : [email protected]

Riwayat pendidikan , diantaranya TK Thariiqul Jannah, SDN Sukarela 03, Mts N 2 Kota Bandung, MAN 2 Kota Bandung , dan sarjana di UIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Agroteknologi. Saat ini aktif mengajar di MI Harun Ar Rasyid sekaligus menjadi bendahara madrasah, sudah 4 tahun lamanya. Alasan melanjutkan pascasarjana MPI karena tuntutan pekerjaan.