Jalan Pasirkaliki Kian Padat: Refleksi atas Tantangan Mobilitas di Kawasan Perkotaan Bandung

Oleh Khalisa Naima Rakhman

Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jalan Pasirkaliki merupakan salah satu jalan yang cukup ramai di Kota Bandung karena menjadi jalur yang menghubungkan berbagai kawasan penting, seperti Stasiun Bandung, kawasan bisnis, pertokoan, hotel, dan pusat perbelanjaan. Tingginya aktivitas masyarakat di kawasan ini membuat arus kendaraan menjadi padat, terutama pada waktu-waktu tertentu. Namun, kemacetan di Jalan Pasirkaliki tidak seharusnya dianggap sebagai hal yang biasa karena masalah tersebut dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan membutuhkan tindakan nyata.

Berdasarkan pengawasan Ditlantas Polda Jawa Barat pada Juli 2025, sepanjang sekitar 3 kilometer Jalan Pasirkaliki ditemukan beberapa permasalahan lalu lintas, seperti penyempitan jalan, kendaraan yang parkir sembarangan, lalu lintas dua arah yang tidak tertib, serta aktivitas penyeberangan yang tidak teratur. Titik yang cukup krusial berada di sekitar Mall Paskal 23, Stasiun Bandung, dan kawasan bisnis Pasirkaliki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemacetan di Pasirkaliki bukan hanya disebabkan oleh banyaknya kendaraan, tetapi juga oleh penggunaan ruang jalan yang tidak optimal.

Tingginya volume kendaraan juga menjadi salah satu faktor utama. Berdasarkan Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2024 ruas Jalan Pasirkaliki (Pajajaran-Pasteur) dilalui sebanyak 2.600 kendaraan pada periode sore di hari kerja. Sementara itu, ruas Jalan Pasirkaliki (Simpang Pasteur-Simpang Sukajadi) dilalui sebanyak 2.862 kendaraan pada periode yang sama. Tingginya volume kendaraan tersebut menunjukkan bahwa Jalan Pasirkaliki memiliki beban lalu lintas yang cukup besar, terutama pada sore hari.

Salah satu penyebab yang perlu diperhatikan adalah parkir liar. Kendaraan yang berhenti atau parkir di badan jalan mengambil ruang yang seharusnya digunakan untuk kendaraan yang sedang bergerak. Masalah ini bahkan masih menjadi perhatian dalam penertiban lalu lintas. Pada April 2026, Dinas Perhubungan Kota Bandung bersama TNI dan Polri melakukan operasi penertiban parkir liar yang salah satu sasarannya adalah Jalan Pasirkaliki. Dalam operasi tersebut, sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat ditindak karena melakukan pelanggaran parkir. Hal ini menunjukkan bahwa parkir sembarangan bukan sekadar masalah kecil, tetapi dapat berpengaruh terhadap kelancaran penggunaan jalan.

Selain itu, aktivitas kendaraan yang keluar dan masuk kawasan komersial juga dapat memperlambat arus lalu lintas. Banyaknya pertokoan, pusat perbelanjaan, hotel, dan tempat usaha di sekitar Pasirkaliki membuat kendaraan sering berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, mengambil barang, maupun menunggu untuk masuk ke area parkir. Jika aktivitas tersebut dilakukan langsung di badan jalan, kendaraan di belakangnya harus memperlambat atau berhenti sehingga antrean semakin panjang. Aktivitas bongkar-muat barang pada waktu yang ramai juga dapat mempersempit ruang kendaraan dan memperparah kepadatan.

Kemacetan tersebut memberikan berbagai dampak bagi masyarakat. Waktu perjalanan menjadi lebih lama, aktivitas sehari-hari terganggu, dan masyarakat harus menghabiskan lebih banyak waktu di jalan. Kemacetan juga dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar karena kendaraan lebih sering berhenti dan berjalan dengan kecepatan rendah. Selain merugikan pengguna jalan, kondisi tersebut juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi di kawasan Pasirkaliki karena akses menuju tempat usaha menjadi kurang nyaman.

Oleh karena itu, kemacetan di Jalan Pasirkaliki tidak cukup diselesaikan hanya dengan memberikan imbauan kepada masyarakat. Pertama, parkir liar harus ditertibkan secara rutin dan konsisten, bukan hanya ketika ada operasi tertentu. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya tempat parkir yang memadai sehingga kendaraan tidak menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir.

Kedua, perlu dilakukan evaluasi dan rekayasa lalu lintas pada titik-titik yang sering mengalami antrean. Pengaturan arah kendaraan, lampu lalu lintas, dan penggunaan ruang jalan perlu disesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang sebenarnya. Penelitian mengenai simpang Jalan Pajajaran–Pasirkaliki juga menunjukkan bahwa rekayasa lalu lintas dapat membantu menurunkan tingkat kejenuhan pada persimpangan.

Ketiga, penyempitan jalan perlu dikurangi atau ditata kembali. Pemerintah perlu mengevaluasi bagian Jalan Pasirkaliki yang ruang jalannya digunakan untuk aktivitas lain, seperti parkir kendaraan di tepi jalan atau kegiatan usaha yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Jika kendaraan parkir sembarangan, lebar jalan yang seharusnya digunakan untuk melintas menjadi berkurang sehingga kendaraan lain harus memperlambat laju atau mengantre. Oleh karena itu, pemerintah dapat menertibkan parkir liar, menyediakan tempat parkir yang sesuai, serta menata penggunaan ruang di tepi jalan. Penataan ini harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan agar jalan dapat digunakan dengan lebih baik tanpa menimbulkan kemacetan baru di lokasi ini.

Keempat, aktivitas kendaraan yang keluar dan masuk kawasan komersial harus diatur. Kawasan komersial, seperti pusat perbelanjaan, hotel, pertokoan, dan tempat usaha, sering menjadi tempat kendaraan berhenti untuk menjemput penumpang, menurunkan penumpang, atau mengangkut barang. Jika kendaraan berhenti langsung di badan Jalan Pasirkaliki, arus lalu lintas dapat melambat dan menyebabkan antrean kendaraan. Untuk mengatasi masalah ini, pengelola tempat usaha perlu menyediakan area khusus untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, serta mengatur pintu masuk dan keluar kendaraan agar tidak mengganggu lalu lintas utama. Selain itu, kegiatan bongkar-muat barang sebaiknya dilakukan di luar jam sibuk, misalnya pada pagi hari sebelum arus lalu lintas meningkat atau pada malam hari jika diizinkan. Dengan pengaturan tersebut, aktivitas usaha tetap dapat berjalan tanpa terlalu menghambat perjalanan pengguna jalan lainnya.

Dengan demikian, kemacetan di Jalan Pasirkaliki membutuhkan kerja sama dan tindakan nyata dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperbaiki sistem lalu lintas dan melakukan penertiban, pengelola usaha harus ikut mengatur aktivitas kendaraannya, sedangkan masyarakat harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Jika masalah parkir, penyempitan jalan, dan aktivitas kendaraan di kawasan komersial ditangani secara nyata dan konsisten, kemacetan di Pasirkaliki dapat dikurangi. Sudah saatnya kemacetan Pasirkaliki tidak hanya dibicarakan, tetapi benar-benar diselesaikan melalui tindakan yang terencana dan berkelanjutan.