Jalan Soekarno-Hatta dan Tantangan Keselamatan Pejalan Kaki

Oleh Nabila Khairunnisa Azzahra

Mahasiswi dari program studi Sastra Inggris, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) mungkin tidak terlihat sebagai infrastruktur yang paling krusial ketika ditempatkan di jalan dengan mobilitas rendah. Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika kita berbicara mengenai Jalan Soekarno-Hatta, Bandung—salah satu koridor utama dengan aktivitas lalu lintas yang tinggi dan berbagai pusat kegiatan masyarakat; mulai dari sekolah, perguruan tinggi, perkantoran, kawasan industri, hingga fasilitas publik.

Keterbatasan Fasilitas Penyeberangan di Tengah Kepadatan Lalu Lintas

Di tengah kepadatan arus, keselamatan pejalan kaki seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan transportasi Jalan Soekarno-Hatta. Meskipun sudah ada pembagian jalur untuk mengatur pergerakan kendaraan, pengaturan tersebut belum otomatis menyelesaikan persoalan ketika masyarakat harus berpindah dari satu sisi jalan ke sisi lainnya. Kebutuhan untuk menyeberang tetap muncul karena berbagai aktivitas masyarakat berada di kedua sisi koridor jalan.

Penelitian mengenai JPO di Jalan Soekarno-Hatta bahkan telah menunjukkan bahwa kepadatan kendaraan menyulitkan pejalan kaki untuk menyeberang, terutama pada jam berangkat sekolah dan bekerja.

Kecelakaan sebagai Bukti Mendesaknya Kebutuhan JPO

Persoalan tersebut bukan sekadar asumsi. Pada April 2026, seorang pejalan kaki berusia 64 tahun mengalami luka berat setelah tertabrak sepeda motor ketika menyeberang Jalan Soekarno-Hatta di kawasan Arcamanik.

Beberapa bulan kemudian, pada September 2026, kecelakaan serupa kembali terjadi di kawasan Cibuntu ketika seorang pejalan kaki berusia 50 tahun tertabrak sepeda motor saat menyeberang jalan.

Tingginya Aktivitas Pejalan Kaki di Kawasan Pendidikan

Kebutuhan terhadap fasilitas penyeberangan juga terlihat dari tingginya aktivitas pejalan kaki di sekitar kawasan pendidikan. Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan, menyebut bahwa sekitar 1.000 orang diperkirakan menyeberang Jalan Soekarno-Hatta setiap pagi pada pukul 06.00–06.45 di sekitar SMKN 9. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan JPO bukan sekadar persoalan kenyamanan, melainkan berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, terutama pelajar.

Rencana Pembangunan JPO dan Tantangan Implementasinya

Pemerintah sebenarnya telah menunjukkan adanya respons terhadap persoalan tersebut. Pemerintah Kota Bandung pada 2026 menyatakan akan membangun JPO baru di sekitar SMKN 7 dan SMKN 9 serta menata koridor Jalan Soekarno-Hatta dari Cibereum hingga Cibiru bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.

Namun, rencana tersebut juga memperlihatkan bahwa persoalan JPO di Soekarno-Hatta tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan koordinasi lintas pemerintahan serta kajian mengenai lokasi yang benar-benar membutuhkan fasilitas penyeberangan.

Dengan demikian, persoalan yang perlu kita dorong adalah soal lokasi di mana JPO paling dibutuhkan, kualitas fasilitas yang tersedia telah memenuhi standar keselamatan, juga waktu perencanaan pembangunan tersebut dapat benar-benar direalisasikan. Sebab keselamatan pejalan kaki merupakan bagian dari hak pengguna jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa pejalan kaki berhak memperoleh fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya, serta memperoleh prioritas ketika menyeberang di tempat penyeberangan.

Mendesak Percepatan Pembangunan dan Evaluasi Fasilitas JPO

Oleh karena itu, percepatan pemetaan kebutuhan JPO yang tersebar di sepanjang jalan Soekarno-Hatta, yang menjadi wewenang Dinas Perhubungan (DISHUB) Jawa Barat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, sangat diharapkan agar memastikan pembangunan JPO yang telah direncanakan benar-benar terealisasi, pun melakukan evaluasi terhadap fasilitas penyeberangan yang sudah ada.

Jalan yang aman bukan hanya jalan yang mampu membuat kendaraan bergerak lancar, tetapi juga jalan yang memungkinkan setiap orang; termasuk pelajar, lansia, dan kelompok rentan, menyeberang tanpa harus mempertaruhkan keselamatannya.