Jangan Biarkan Kemacetan PBAK Menjadi Tradisi: Saatnya Kampus Bertindak Nyata

Oleh Nasywa Naqiyyah Ni'mah Nirbana

Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Apa artinya sebuah kegiatan kampus berjalan sukses jika masyarakat di sekitarnya harus menanggung kemacetan? Pertanyaan ini layak diajukan setiap kali Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) digelar di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kegiatan yang dirancang untuk menyambut mahasiswa baru itu seharusnya menjadi awal yang baik bagi kehidupan akademik mereka, bukan justru menambah persoalan lalu lintas bagi warga di sekitar Kampus I.

Di kawasan Jalan A.H. Nasution hingga Bundaran Cibiru, persoalan kepadatan kendaraan selama kegiatan kampus perlu mendapat perhatian serius. Bagi sebagian orang, kemacetan mungkin hanya berarti perjalanan yang lebih lama. Namun, bagi pekerja, keterlambatan dapat mengganggu aktivitas kerja; bagi pedagang, akses yang terganggu berpotensi mengurangi jumlah pelanggan. Jalan umum bukan hanya akses menuju kampus, melainkan ruang bersama yang digunakan masyarakat dengan kepentingan berbeda.

Sebenarnya, pihak universitas telah mengambil langkah untuk mengurangi kepadatan kendaraan melalui Surat Edaran Rektor Nomor B-1064/UN.05/1.2/PP.00.9/08/2026 tentang pembatasan kendaraan selama PBAK 2026. Dalam kebijakan tersebut, civitas akademika diimbau untuk tidak membawa kendaraan roda dua maupun roda empat ke Kampus I selama kegiatan berlangsung. Dosen dan tenaga kependidikan juga diarahkan memarkirkan kendaraan di Kampus II, kemudian menuju Kampus I menggunakan bus yang disediakan universitas.

Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengendalikan jumlah kendaraan di lingkungan kampus. Namun, keberadaan aturan saja belum cukup apabila pelaksanaannya belum mampu menjawab persoalan di lapangan. Kepadatan kendaraan yang berada di sekitar gerbang kampus menjadi alasan untuk mengevaluasi bagaimana pembatasan kendaraan dijalankan.

Persoalan yang perlu diperhatikan bukan sekadar berapa banyak kendaraan yang berada di sekitar kampus, melainkan bagaimana aturan diterapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan. Tanpa informasi yang terverifikasi, tidak tepat untuk langsung menyimpulkan bahwa kendaraan tersebut milik mahasiswa baru, mahasiswa lama, panitia, atau anggota organisasi mahasiswa. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa kebijakan disosialisasikan dengan jelas, pengawasan berjalan, dan setiap pihak memahami aturan yang berlaku.

Di sisi lain, pengelolaan lalu lintas di sekitar kampus juga membutuhkan perhatian. Ketika banyak kendaraan memasuki kawasan yang sama dalam waktu berdekatan, kepadatan berpotensi meningkat. Kondisi tersebut dapat semakin rumit apabila bahu jalan digunakan untuk parkir sehingga ruang bagi kendaraan yang melintas menjadi terbatas. Karena itu, pembatasan kendaraan perlu disertai pengaturan arus lalu lintas dan penyediaan area parkir yang memadai.

Dalam kajian transportasi, pendekatan Transport Demand Management (TDM) menekankan pentingnya mengelola kebutuhan perjalanan untuk mengurangi tekanan terhadap jaringan jalan. Pembatasan kendaraan pribadi perlu diimbangi dengan alternatif transportasi yang layak dan mudah digunakan. Masyarakat tidak cukup hanya diminta meninggalkan kendaraan pribadi apabila pilihan perjalanan yang tersedia belum jelas atau sulit dijangkau.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan lalu lintas di Cibiru yang diterbitkan dalam Gunung Djati Conference Series pada 2023 dapat menjadi bahan untuk menelaah pelaksanaan kebijakan di kawasan tersebut. Temuan penelitian perlu dirujuk secara tepat agar dapat menjelaskan kendala yang berkaitan dengan sosialisasi, fasilitas pendukung, pengawasan, maupun penegakan aturan. Kebijakan pembatasan kendaraan akan sulit mencapai hasil maksimal apabila tidak disertai pengawasan yang konsisten dan pengaturan parkir yang jelas.

Pengalaman kampus lain juga dapat menjadi bahan pembelajaran. Universitas Padjadjaran di Jatinangor, misalnya, menerapkan rekayasa akses jalan selama kegiatan penerimaan mahasiswa baru pada Agustus 2026, termasuk pengaturan penggunaan gerbang dan pengalihan kendaraan pada waktu tertentu. Pendekatan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, bukan untuk menyatakan bahwa kampus lain bebas dari kemacetan, melainkan untuk melihat bagaimana pengaturan akses dapat direncanakan sebelum kegiatan berlangsung.

Ada beberapa langkah yang patut dipertimbangkan untuk mencegah persoalan serupa terus berulang.

Pertama, memperkuat pengawasan terhadap parkir di bahu jalan. Kampus perlu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian untuk mengatur lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan. Pemasangan rambu, pembatas fisik pada titik yang sesuai, serta penindakan terhadap parkir yang melanggar aturan dapat dipertimbangkan sesuai kewenangan instansi terkait. Tujuannya bukan semata-mata menertibkan kendaraan, tetapi memastikan jalan umum tetap dapat digunakan dengan aman dan lancar.

Kedua, menyiapkan area parkir dan transportasi alternatif. Pemanfaatan lokasi parkir di luar Kampus I perlu direncanakan berdasarkan kapasitas, aksesibilitas, biaya, dan kesepakatan dengan pengelolanya. Kerja sama dengan kawasan parkir di sekitar kampus, termasuk kemungkinan pemanfaatan Tritan Point, dapat dikaji lebih lanjut. Jika memungkinkan. Dengan demikian, peserta memiliki pilihan perjalanan yang jelas tanpa harus membawa kendaraan hingga ke sekitar gerbang kampus.

Ketiga, mengatur kedatangan peserta secara bertahap. Panitia dapat mempertimbangkan pembagian waktu kedatangan berdasarkan fakultas atau kelompok peserta. Pengaturan ini berpotensi mengurangi penumpukan pada waktu yang sama. Area khusus untuk menurunkan penumpang juga dapat disiapkan dengan batas waktu yang jelas dan petugas yang mengatur pergerakan kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan baru.

Keempat, menerapkan aturan secara konsisten kepada seluruh pihak. Sosialisasi pembatasan kendaraan harus menjangkau mahasiswa baru, panitia, organisasi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Evaluasi juga perlu dilakukan untuk mengetahui kendala pelaksanaan kebijakan dan memastikan bahwa aturan dipahami oleh semua pihak. Jika terjadi pelanggaran, penanganannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara adil.

Pada akhirnya, keberhasilan PBAK tidak cukup diukur dari kelancaran acara di dalam kampus. Kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi juga harus menjadi bagian dari evaluasi. Sebagai perguruan tinggi yang menjunjung nilai keislaman dan kepedulian sosial, UIN Sunan Gunung Djati Bandung perlu menunjukkan bahwa kegiatan akademik dapat berjalan selaras dengan kepentingan publik.

Kemacetan saat PBAK seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan persoalan yang dianggap wajar setiap tahun. Surat edaran merupakan langkah awal, tetapi pelaksanaannya perlu didukung pengawasan, alternatif transportasi, koordinasi lintas instansi, dan perencanaan yang matang. Sudah saatnya pengelolaan mobilitas menjadi bagian penting dari persiapan PBAK agar penyambutan mahasiswa baru berlangsung tertib tanpa mengorbankan kelancaran aktivitas masyarakat di kawasan Cibiru.

Daftar Rujukan

1.      ?Putra, I. R., Yuliani, F., & As’ar, H. (2023). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas di Cibiru Kota Bandung. Gunung Djati Conference Series, Vol. 27.

2.      ?Sailendra, A. B. (2018). Peran Serta Masyarakat dalam Mengurangi Kerugian Akibat Kemacetan Lalu Lintas dengan Menggunakan Transport Demand Management (TDM). Jurnal Jalan-Jembatan, Vol. 23, No. 3.

3.      ?UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2026). Surat Edaran Rektor Nomor B-1064/UN.05/1.2/PP.00.9/08/2026 tentang Pembatasan Kendaraan Selama PBAK 2026. JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

4.      ?Koran Mandala & Jurnalposmedia. (2026, 24 Agustus). Laporan Kepadatan Kendaraan Selama PBAK UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

5.      ?Universitas Padjadjaran. (2026). Informasi Rekayasa Akses Jalan Selama Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru. Kantor Komunikasi Publik Unpad.

Profil Penulis

Nasywa Naqiyyah Ni’mah Nirbana merupakan mahasiswa Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis dapat dihubungi melalui email [email protected] atau Instagram @nasywannna