Kakanwil KemenHAM Perlu Kehati-Hatian: Sikapi Isu Kekerasan Seksual di UNPAD

BANDUNG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenham) Jawa Barat memimpin langsung kunjungan kerja dan audiensi ke Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Kamis, 22 April 2026. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Rektorat Unpad ini diterima langsung oleh Rektor dan Wakil Rektor Unpad beserta jajaran pimpinan universitas.

Audiensi ini merupakan langkah proaktif Kanwil Kemenham Jawa Barat dalam merespons dinamika isu aktual di dunia pendidikan, khususnya terkait adanya pemberitaan mengenai dugaan pelecehan verbal melalui media sosial yang melibatkan oknum pengajar terhadap mahasiswa pertukaran pelajar (student exchange).

Kakanwil Kemenham Jawa Barat menyampaikan bahwa kehadiran timnya bertujuan untuk memastikan bahwa langkah-langkah penanganan yang diambil oleh institusi pendidikan telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Mengingat isu kekerasan di lingkungan perguruan tinggi tengah menjadi perhatian ditingkat nasional baru-baru ini, Kanwil Kemenham Jabar menekankan pentingnya akuntabilitas dan penerapan sanksi yang objektif.

"Kami hadir untuk memastikan bahwa proses penanganan yang ada dilakukan komprehensif, dengan mengedepankan kepastian hukum dan pelindungan terhadap hak-hak seluruh pihak yang terlibat. Kehati-hatian sangat diperlukan agar setiap langkah yang diambil mencerminkan keadilan," ujar Kakanwil.

Rektor Unpad menyambut baik kunjungan koordinatif ini dan menegaskan komitmen universitas dalam menjaga integritas lingkungan akademik. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa dosen yang bersangkutan telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh civitas akademika Unpad dan mengakui kekhilafannya serta menyadari perbuatannya yang menimbulkan dampak negatif bagi nama baik institusi.

(Satgas PPKS) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Unpad juga tetap menjalankan (SOP) yang berlaku sebagai bentuk keseriusan dan untuk menjaga objektivitas investigasi, pihak universitas telah mengambil langkah administratif berupa penonaktifan sementara terhadap oknum tersebut sembari menunggu rekomendasi akhir sesuai peraturan yang ada dan kode etik yang berlaku.

Pertemuan ini diakhiri dengan kesepahaman bersama bahwa dunia pendidikan harus menjadi ruang yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kanwil Kemenham Jawa Barat akan terus mengawal perkembangan kasus ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pelayanan komunikasi masyarakat di bidang HAM agar penanganan kasus berjalan transparan dan berkeadilan.