Kanwil Kementerian HAM Jabar Dorong Penguatan Kapasitas Guru dalam Pendidikan HAM dan Wawasan Kebangsaan

Cimahi, 21 September 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat berkolaborasi dengan STKIP Pasundan Cimahi dalam kegiatan Training of Trainer (TOT) bagi guru SMA/SMK/MA se-Kota Bandung dan Cimahi. Kegiatan ini mengusung tema “Meningkatkan Kapasitas Guru dalam Edukasi Pancasila, HAM, Hukum, dan Wawasan Kebangsaan” dan dihadiri oleh sekitar 150 guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Sebelum sesi materi dimulai, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah, menyampaikan pengantar. Ia menegaskan bahwa profesi guru merupakan panggilan nurani dan pekerjaan yang sangat mulia. “Kalau kita bekerja tidak sesuai dengan nurani, maka pekerjaan itu akan menjadi beban. Menjadi guru adalah amal jariyah, sebuah pekerjaan yang tidak bisa dibantah kemuliaannya,” ujarnya.

Hasbullah juga menyinggung isu kedisiplinan dan tantangan kebijakan di dunia pendidikan, termasuk perdebatan terkait program barak militer di Jawa Barat. Ia menekankan bahwa pembentukan karakter dan kedisiplinan adalah kunci untuk melahirkan generasi yang menghormati guru dan menghargai nilai-nilai kebangsaan. Persoalan antara guru dan murid, menurutnya, sebaiknya diselesaikan secara internal dan kekeluargaan tanpa harus melebar ke ranah hukum.

Sesi dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Petrus Polus Jadu, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kanwil KemenHAM Jabar, yang membawakan topik “Pendidikan HAM dalam Konteks Sekolah”. Dalam presentasinya, Petrus menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai HAM dalam mata pelajaran PKN serta peran guru sebagai fasilitator pembelajaran HAM yang kontekstual. “Pendidikan HAM membantu membentuk karakter siswa yang toleran, menghargai perbedaan, dan siap menjadi generasi demokratis, berkeadilan, serta humanis,” jelasnya

Kegiatan ini juga menjadi wadah kolaborasi multipihak, dengan dukungan dari Komisi X DPR RI, BPIP RI, akademisi, dan praktisi pendidikan. Diharapkan melalui TOT ini, para guru tidak hanya memahami HAM dan wawasan kebangsaan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik pembelajaran di sekolah masing-masing.