Kebijakan Perencanaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Perspektif Madrasah

Oleh Agung Solihin

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Dalam kerangka penguatan mutu pendidikan Islam, kebijakan perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) berperan sebagai pedoman utama bagi madrasah dalam mengelola sumber daya manusia secara sistematis dan akuntabel. Kebijakan ini umumnya disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan serta regulasi pemerintah yang bertujuan menjamin keserasian antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga pendidikan di seluruh jenjang. Dari perspektif madrasah, keberadaan kebijakan tersebut memberikan arah dan kepastian formal dalam menyusun perencanaan strategis PTK, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Secara konseptual, kebijakan perencanaan PTK seharusnya berfungsi sebagai kerangka kerja yang fleksibel dan responsif, mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik madrasah sebagai satuan pendidikan yang memiliki karakteristik keislaman serta konteks sosio-kultural yang unik. Namun dalam praktiknya, madrasah sering kali menghadapi sejumlah kendala substantif dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Keterbatasan anggaran operasional, birokrasi yang berbelit, serta minimnya kewenangan madrasah dalam proses rekrutmen dan penempatan tenaga pendidik menjadi hambatan struktural yang sulit dihindari. Akibatnya, rencana yang telah disusun secara matang tidak selalu dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Kondisi ini mengisyaratkan perlunya kebijakan yang lebih adaptif dan memberikan ruang bagi madrasah untuk melakukan penyesuaian berdasarkan analisis kebutuhan aktual serta dinamika pembelajaran. Fleksibilitas dalam kebijakan dapat berupa pemberian kewenangan lebih besar kepada madrasah dalam mengelola rekrutmen guru tidak tetap, penataan distribusi guru antar-rombel, maupun pengembangan program peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kondisi lokal. Dengan demikian, madrasah tidak hanya menjadi pelaksana pasif kebijakan pusat, melainkan dapat berperan sebagai mitra aktif yang berkontribusi dalam perencanaan berbasis bukti.

Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pemerintah yang bersifat makro dengan kebutuhan operasional madrasah di tingkat mikro menjadi kunci dalam mewujudkan perencanaan PTK yang efektif dan berkelanjutan. Diperlukan mekanisme koordinasi yang terstruktur antara Kementerian Agama, dinas pendidikan daerah, dan pimpinan madrasah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterbitkan tidak hanya aspiratif, tetapi juga implementatif. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan dialogis, kebijakan perencanaan PTK dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas madrasah, memperkuat kualitas pembelajaran, dan pada akhirnya memajukan pendidikan Islam yang unggul dan relevan dengan tantangan zaman. 

Agung Solihin lahir di Bandung, 26 Juni 2000, anak kelima dari Bapak Alex dan Ibu Nenah.

Alamat: Kp. Paledag RT 03 RW 15, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat 40199.

Kontak: 081319133621 | Email: [email protected]

Pendidikan:SDN Paledang (2006–2009), SDN Pencut (2010–2011) SMP Gema Pancasila (2012–2014) SMA Dhyiana Sakti (2015, satu semester) MA Pondok Tahfidz Al-Kaustar Baitul Huda (2016–2018) S1 STIPI Maghfirah, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam.

Motivasi: Melanjutkan studi Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan MPI untuk memperdalam manajemen Pendidikan Islam dengan iman dan takwa.

Motto:

“Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah, daripada kehilangan Allah karena sesuatu.”