Oleh Sayyidah Ma’watul Fuadatil Afifah

Mahasiswi Program Studi Sastra Inggris UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Menjual buku karya sendiri bukan masalah. Persoalan muncul saat pembelian dijadikan syarat nilai atau kehadiran, dan mahasiswa tak punya ruang untuk menolak.

Di awal semester, dosen mengumumkan bahwa seluruh materi kuliah ada dalam buku yang ditulisnya sendiri. Buku itu bisa dipesan lewat ketua kelas dengan harga kisaran 50-70 ribu . Tidak ada yang bertanya apakah membelinya wajib. Semua orang sudah paham bahwa bertanya bukan pilihan yang aman.

Praktik semacam ini bukan cerita baru di dunia kampus. Namun, membahasnya sering terasa canggung, karena kita khawatir dianggap tidak menghargai dosen yang sudah bersusah payah menulis buku. Tulisan ini tidak bermaksud demikian. Yang dipersoalkan di sini adalah cara buku itu sampai ke tangan mahasiswa, bukan keberadaan bukunya.

Menulis buku adalah bagian dari tugas dosen

Dosen memang dituntut produktif. Aturan terkait beban kerja dan jabatan akademik mengharuskan dosen pada jenjang tertentu, seperti asisten ahli dan lektor, menghasilkan buku ajar atau publikasi ilmiah. Artinya, dosen yang menulis buku sedang menjalankan kewajibannya, dan buku yang baik tentu bermanfaat bagi mahasiswa. Sebagian mahasiswa pun mengakui bahwa buku karya dosen bisa berisi dan terarah, apalagi jika sejalan dengan materi di kelas.

Masalahnya, kewajiban menulis itu adalah urusan karier dosen. Mahasiswa tidak seharusnya menjadi pihak yang otomatis menjadi pembeli bagi buku tersebut.

Di mana garis persoalannya

Menjual atau merekomendasikan buku sendiri tidak otomatis bermasalah. Garisnya terletak pada ada atau tidaknya kebebasan memilih bagi mahasiswa. Setidaknya ada tiga keadaan yang perlu dibedakan:

•         Wajar: dosen menyebut bukunya sebagai salah satu rujukan, dan mahasiswa bebas memakai sumber lain, termasuk koleksi perpustakaan.

•         Perlu hati-hati: buku dijual langsung ke kelas dan pembeliannya dikoordinasi lewat perwakilan mahasiswa, sehingga tekanan sosial ikut bermain.

•         Bermasalah: pembelian dijadikan syarat, entah untuk absensi, tanda tangan, tugas, ujian, atau remedial, atau buku itu menjadi satu-satunya sumber yang diakui.•          

Konflik kepentingan dan relasi kuasa

Pada keadaan ketiga, dosen berada di dua posisi sekaligus: penilai dan penjual. Itu adalah konflik kepentingan klasik. Karena dosen memegang kuasa atas nilai, mahasiswa sulit berkata tidak, meskipun tidak pernah ada ancaman yang diucapkan terang-terangan. Cukup dengan kalimat seperti “bukunya sangat penting” atau “sebaiknya semua punya”, dan satu kelas akan mengerti apa yang diharapkan.

Dalam situasi seperti ini, pembelian tidak lagi didasari kebutuhan belajar, melainkan rasa takut. Beban finansialnya pun nyata. Mahasiswa datang dari latar ekonomi yang berbeda, dan satu buku kuliah hanyalah satu dari banyak pengeluaran tambahan di luar biaya kuliah. Biasanya buku itu di jual dengan harga 65 ribu dan wajib membelinya lagi setelah semester baru dimulai.

Dua sisi dalam perdebatan

Keluhan ini juga ramai dibahas di ruang opini publik. Dalam salah satu tulisan di Mojok.co, penulisnya mengaku tak keberatan membeli buku rujukan dosen, tetapi keberatan ketika pembelian dijadikan syarat, bahkan syarat remedial. Tulisan lain memandang kewajiban membeli sebagai bentuk pemaksaan. Ada pula tanggapan yang berbeda: buku dosen tidak selalu buruk dan bisa membuat pembelajaran lebih terarah, selama tidak ada paksaan atau ancaman.

Kedua sisi itu sebenarnya bertemu di satu titik: yang dipersoalkan adalah paksaan, bukan bukunya.

Apa yang bisa dilakukan

•         Kampus: menegaskan secara tertulis, misalnya lewat kode etik atau peraturan pimpinan, bahwa pembelian buku dosen tidak boleh dikaitkan dengan nilai, kehadiran, atau syarat akademik lain. Harga yang wajar dan transparan juga perlu diatur, serta disediakan kanal pengaduan yang aman bagi mahasiswa.

•         Dosen: memastikan bukunya tersedia di perpustakaan, menyediakan versi digital atau bab tertentu, dan menyampaikan secara terbuka bahwa membeli buku tidak memengaruhi nilai.

•         Mahasiswa: memeriksa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk melihat daftar rujukan resmi mata kuliah, bertanya dengan sopan apakah ada alternatif, dan menyampaikan keberatan lewat perwakilan kelas atau organisasi mahasiswa. Jika ada tekanan, simpan bukti dan laporkan lewat kanal resmi kampus.

Penutup

Buku dosen bukan musuh mahasiswa. Yang perlu dijaga adalah batas antara menawarkan dan menekan. Mahasiswa semestinya membaca sebuah buku karena ingin memahami isinya, bukan karena takut pada nilai. 

Sumber:

•         Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, sebagaimana dirujuk dalam Pemberitahuan Laporan BKD Ganjil 2023/2024, LPM UIN KHAS Jember (lpm.uinkhas.ac.id).

•         Imron Amrulloh, “Dosen Ngewajibin Mahasiswa Beli Bukunya Itu Sebenernya Pantes Nggak sih?”, Mojok.co, 18 Desember 2020.

•         Abd. Muhaimin, “Dosen yang Mewajibkan Mahasiswa Beli Bukunya Sendiri Itu Kenapa, Sih?”, Mojok.co, 7 Desember 2025.

•         “Membeli Buku Dosen Memang Menyebalkan, tapi Kadang Berguna”, Mojok.co.