Ketika database pegawai tak lagi bisa dipercaya: menakar SIMPEG

Oleh Ahmad Fawaiz Hakim - 2259100094

Mahasiswa S2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung MPI 3-C

Hampir semua instansi pemerintah kini mengklaim telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) untuk mengelola data kepegawaian secara cepat, lengkap, dan akurat. Muncul asumsi bahwa klaim ini otomatis berarti data pegawai negeri sipil benar-benar dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Padahal materi ini sendiri mengakui bahwa kondisi SIMPEG pada umumnya belum integratif, sistematis, dan up to date, bahkan data PNS yang telah pensiun atau meninggal pun kerap tidak diperbarui. Kesenjangan antara klaim ideal dan kenyataan lapangan inilah yang jarang dipertanyakan. Tulisan ini bertujuan menakar secara kritis sejauh mana database SIMPEG benar-benar layak dipercaya.

Pertama, Klaim Akurat yang Dipatahkan oleh Pengakuan Sendiri

SIMPEG didefinisikan sebagai sistem terpadu yang menghasilkan informasi cepat, lengkap, dan akurat guna mendukung administrasi kepegawaian. Namun materi ini sendiri mengakui bahwa PNS yang sudah pensiun atau meninggal datanya tidak diperbarui, sehingga jumlah PNS tidak diketahui secara pasti, dan pemutakhiran data tidak berjalan sebagaimana mestinya baik di instansi maupun di Pemerintah Daerah. Ini bukan sekadar persoalan teknis kecil, melainkan kontradiksi mendasar: bagaimana mungkin sebuah sistem disebut mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan kepegawaian, jika basis data yang menjadi fondasinya sendiri tidak mencerminkan kenyataan jumlah dan status pegawai yang sebenarnya?

Kedua, Satu Nama, Banyak Sistem yang Tidak Seragam

Materi ini turut mengakui bahwa SIMPEG begitu marak dibukukan dan diaplikasikan secara terpisah-pisah di berbagai instansi tanpa kerangka kerja yang seragam, karena perbedaan struktur dan manajemen sektor publik menghendaki framework sistem informasi yang berbeda-beda pula. Akibatnya, setiap instansi membangun SIMPEG versi sendiri, dengan standar data dan prosedur pemutakhiran yang tidak seragam satu sama lain. Ketika data kepegawaian dibutuhkan lintas instansi, misalnya untuk mutasi, kenaikan pangkat, atau rekapitulasi nasional, sistem yang terfragmentasi ini justru memperbesar peluang data tidak sinkron, bukan menyederhanakan administrasi seperti yang dijanjikan sejak UU No. 43 Tahun 1999 digunakan sebagai dasar pembentukannya.

Ketiga, Deretan Manfaat yang Berdiri di Atas Data Rapuh

Daftar manfaat SIMPEG begitu panjang: profil pegawai cepat dan akurat, pemantauan kenaikan pangkat, hingga pengendalian jatah cuti. Namun seluruh manfaat ini berdiri di atas asumsi bahwa data yang diinput sudah benar dan rutin dimutakhirkan, asumsi yang dipatahkan oleh pengakuan materi sendiri soal data PNS yang tidak up to date. Jika basis data bermasalah, maka output yang dihasilkan ikut bermasalah; laporan yang cepat dibuat bukan berarti laporan yang benar. Pembinaan dan perencanaan kebutuhan pegawai yang didasarkan pada data keliru justru berisiko melahirkan kebijakan kepegawaian yang salah sasaran.

Pada akhirnya, SIMPEG tidak boleh dinilai hanya dari kecepatan dan kelengkapan fitur yang ditawarkan, melainkan dari sejauh mana datanya benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan. Pengakuan materi ajar sendiri soal data PNS yang tidak diperbarui dan fragmentasi sistem antarinstansi adalah alarm yang semestinya tidak dibiarkan berlarut-larut. Tanpa standar data nasional yang seragam, integrasi lintas instansi, dan mekanisme pemutakhiran yang wajib serta berkala, SIMPEG hanya akan menjadi database yang terlihat canggih di permukaan, tetapi rapuh dan tidak lagi bisa dipercaya pada inti datanya sendiri. Part 6 Dosen pengampu Prof .Dr. H.A .Rusdiana, M.M

(https://digilib.uinsgd.ac.id/8790/1/Buku%20Sistem%20Informasi%20Manajemen.pdf)