Ketimpangan Sekolah Negeri: Mengapa Sekolah Unggulan dan Sekolah Biasa Tak Pernah Setara?

Oleh Arina Vionarsih

(Mahasiswi Program Studi Sastra Inggris UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Di atas sebuah kertas, semua sekolah negeri berada di bawah naungan pemerintah dan diberikan layanan pendidikan yang setara. Namun realitas di lapangan berkata lain: sampai detik ini ada banyak sekolah negeri yang dikatakan sebagai sekolah “favorit” karena prestasi dan fasilitasnya, sementara sekolah lain yang terkadang masih berada dalam satu zona dan sekolah yang ada di pedesaan berjuang dengan fasilitas yang masih sangat minim. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar, mengapa Lembaga Pendidikan yang sama – sama dibawah naungan pemerintah dengan sumber dana publik yang sama dapat mengalami ketimpangan yang sangat jelas khusunya dalam fasilitas?

Data menunjukkan ketimpangan akses dan kualitas Pendidikan sangatlah besar khususnya di wilayah perkotaan dan pedesaan. Menurut laporan Kumparan (2023), di wilayah pedesaan, 5,11 persen penduduk belum pernah bersekolah, sedangkan di kota hanya 1,93 persen. Selain itu, 12,39 persen warga desa tidak menyelesaikan SD, sementara di kota hanya 6,62 persen. Tingkat penyelesaian SMA pun berbeda jauh hanya 27,98 persen di desa dibanding 49,16 persen di kota. Angka-angka ini menjadi bukti bahwa pemerataan akses Pendidikan masih belum berjalan dengan baik dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

Adapun munculnya istilah “sekolah favorit” semakin memperkuat kesenjangan yang ada. Menurut laporan detikEdu (2025), Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) pernah merilis daftar sekolah terbaik berdasarkan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2022, SMAN 8 Jakarta menempati posisi pertama dilanjutkan dengan SMA Labschool Kebayoran dan SMAS Kanisius Jakarta.

Reputasi sekolah seperti inilah yang seringkali membuat ribuan siswa memperebutkan kursi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), karena timbul stigma bahwa sekolah favorit merupakan jaminan mutu prestasi, dengan fasilitas pendidikan kelas satu, layanan pendidikan berstandar tinggi, hingga kuatnya jaringan alumni menjadi magnet bagi siswa masuk ke sekolah favorit (Joko et al., 2020). Akan tetapi mengingat kembali bahwa masih ada banyak sekolah negeri biasa yang bahkan belum memiliki laboratorium, sains, akses internet stabil, atau ruang kelas layak pakai. Ketimpangan fasilitas inilah yang secara tidak langsung menimbulkan kelas sosial baru di dunia Pendidikan, padahal keduanya sama – sama berada dibawah naungan pemerintah.hal inilah yang masih menjadi pertanyaan dan renungan tidak langsung bagi rakyat Indonesia.

Menurut Sekretariat Negara (2025), ketimpangan pendidikan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor mendasar, seperti keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta hambatan sosial dan budaya yang masih menganggap pendidikan bukan hal utama. Selain itu, distribusi guru yang tidak merata dan rendahnya kualitas tenaga pendidik di daerah terpencil juga memperburuk ketimpangan tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, besaran Dana BOS Reguler dihitung dengan mengalikan jumlah peserta didik dengan satuan biaya yang berlaku di masing-masing daerah. Besaran satuan biaya ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri, dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang dimiliki sekolah. Artinya, meski dana BOS tetap dihitung berdasarkan jumlah siswa, nilai yang diterima setiap sekolah bisa berbeda tergantung pada tingkat pendidikan dan wilayahnya.

Melalui skema BOS Reguler tahun 2025, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengalokasikan Rp 59,2 triliun untuk 423.080 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Menurut artikel di Kumparan, besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per siswa tahun 2025 ditetapkan berbeda-antar jenjang pendidikan: misalnya sekitar Rp 600.000 untuk PAUD, Rp 940.000 untuk SD, Rp 1.160.000 untuk SMP, Rp 1.590.000 untuk SMA, Rp 1.690.000 untuk SMK, Rp 3.690.000 untuk SLB, serta Rp 1.300.000 untuk Paket A, Rp 1.500.000 untuk Paket B, dan Rp 1.800.000 untuk Paket C. Alokasi ini dihitung berdasarkan indeks biaya di setiap daerah yang kemudian dikalikan jumlah peserta didik di masing-masing satuan pendidikan.

“Unit cost majemuk diterapkan agar pendanaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Sekolah di daerah dengan tantangan geografis dan biaya hidup tinggi wajar mendapat alokasi lebih besar,” jelas Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Iwan Syahril, dalam siaran pers resmi Kemendikbudristek, Januari 2025. Artinya, tidak semua sekolah mendapat dana dengan nominal yang sama.

Secara hukum, tidak ada satu pun peraturan yang menyebutkan bahwa dana pendidikan harus diberikan secara rata. Sebaliknya, semua dasar hukum pendidikan menekankan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 ayat (1), pengelolaan dana pendidikan di Indonesia harus dilaksanakan dengan menjunjung prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, sehingga penggunaan anggaran pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan merata. Artinya, pemerintah tidak menerapkan pemerataan nominal (equality), melainkan pemerataan keadilan (equity) — di mana sekolah dengan kebutuhan lebih besar wajar memperoleh dana lebih tinggi. Namun, apakah prinsip ini berjalan efektif di lapangan?

Meski prinsip keadilan sudah diterapkan di atas kertas, kondisi di lapangan belum menunjukkan hasil yang setara. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024 dalam Survei Integritas Pendidikan Nasional mencatat bahwa 12 persen sekolah menggunakan dana BOS tidak sesuai peruntukannya. (Sumber: Kompas.com, 24 April 2025). "Terkait dana BOS, masih terdapat 12 persen sekolah yang menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan peruntukannya atau aturan-aturan yang terkait. Antara lain, di 17 persen sekolah masih ditemukan pemerasan, potongan atau pungutan terkait dana BOS," Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana saat mempresentasikan Indeks Survei Integritas Pendidikan (SPI) 2024.

Tantangan semakin berat dengan adanya penurunan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk tahun 2025. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kemendikdasmen, Vivi Andriani, mengungkapkan bahwa anggaran DAK fisik mengalami penurunan drastis dari Rp 15,3 triliun di tahun 2024 menjadi hanya Rp 2,2 triliun di tahun 2025 (Kompas.com, 5/3/2025).

Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan, termasuk di daerah 3T, kini dialokasikan menjadi anggaran belanja kementerian dan lembaga. Akibatnya, target pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan di daerah tertinggal menjadi terhambat.

Mengatasi ketimpangan pendidikan membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai pihak. Para ahli merekomendasikan enam langkah strategis:

Pertama, peningkatan anggaran dan pengawasan ketat. Pemerintah perlu menambah alokasi anggaran untuk daerah tertinggal dengan sistem pelaporan digital dan audit berkala yang diperkuat (MTs Negeri 8 Sleman, 2025).

Kedua, restrukturisasi pengelolaan guru. Program Guru Garis Depan (GGD) perlu diperluas dengan insentif tambahan bagi guru yang mengajar di daerah terpencil. "Guru-guru muda yang idealis perlu didorong untuk mengajar di daerah terpencil. Tapi mereka juga butuh jaminan kesejahteraan yang memadai," kata Dr. Indra Charismiadji, peneliti pendidikan dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).

Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur. Prioritas diberikan untuk renovasi sekolah, penyediaan listrik, akses internet, dan transportasi di daerah 3T (Pemkot Tebing Tinggi, 2025).

Keempat, perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) dan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, termasuk bantuan transportasi, buku, dan seragam.

Kelima, integrasi teknologi pendidikan melalui platform e-learning dan program pendampingan Kurikulum Merdeka dari sekolah penggerak (Sekretariat Negara, 2025).

Keenam, kolaborasi multi-pihak. Program CSR perusahaan, pemberdayaan komunitas lokal, dan kerja sama dengan NGO dapat mendukung pendidikan di daerah tertinggal. Kampanye kesadaran publik tentang pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan, juga harus digalakkan (WWB Indonesia, 9/7/2024).

Ketimpangan antara sekolah unggulan dan sekolah biasa di Indonesia bukan sekadar masalah distribusi dana, tetapi juga mencerminkan kompleksitas tantangan geografis, ekonomi, sosial, dan budaya yang dihadapi bangsa ini. Meskipun prinsip keadilan dalam alokasi dana BOS telah diterapkan, implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal karena penyalahgunaan dana, pemotongan anggaran infrastruktur, dan lemahnya pengawasan.

Yang terpenting, perubahan paradigma harus dilakukan—dari sekadar mengejar prestasi sekolah favorit menuju membangun sistem pendidikan yang benar-benar merata dan berkualitas di seluruh Nusantara. Hanya dengan komitmen bersama dan tindakan nyata, cita-cita pendidikan yang adil dan merata sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dapat terwujud, sehingga setiap anak Indonesia, di mana pun mereka berada, memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.