Konsep Dasar Financial Audit Pembiayaan Pendidikan...

Oleh Eva Sopiah

Mahasiswa Pascasarjana Kelas Reg.IIA UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Fenomena yang berkembang di dunia pendidikan saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang kurang baik dapat berdampak pada keberlangsungan dana lembaga pendidikan dan kualitas pengelolaan lembaga secara keseluruhan. Asumsinya, pembiayaan merupakan salah satu sumber utama yang menentukan sukses dan kelancaran program pendidikan serta menjadi bagian tak terpisahkan dari manajemen pendidikan. Namun demikian, terdapat masalah/gap berupa lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi dana yang menjadikan pengelolaan keuangan belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah mengupas bagaimana cara manajemen pembiayaan dalam pendidikan Islam dengan baik dan benar. Mari kita lihat empat pilar pembiayaan pendidikan dalam manajemen pendidikan Islam.

Pertama: Pemaknaan Biaya, Biaya pendidikan adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diberikan kepada siswa, mencakup pemasukan dan pengeluaran baik berupa uang maupun non-uang. Dalam konteks pendidikan, biaya menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Oleh karena itu, pengelolaan biaya harus dilakukan secara bijak agar tujuan pendidikan tercapai dan lembaga tetap berjalan dengan baik.

Kedua: Konsep Pembiayaan Pendidikan Islam, Konsep pembiayaan pendidikan Islam menekankan pentingnya bekal dalam menuntut ilmu sebagaimana pesan Ali bin Abi Thalib tentang enam syarat memperoleh ilmu: cerdas, rajin, sabar, bekal, petunjuk guru, dan waktu panjang. Dalam praktiknya, pembiayaan pendidikan diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 48 yang menegaskan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik sebagai dasar pengelolaan dana pendidikan.

Ketiga: Prinsip dan Optimalisasi Pengelolaan, Prinsip pembiayaan pendidikan Islam berlandaskan nilai keadilan, amanah, dan keberlanjutan. Optimalisasi sumber dana madrasah juga diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (4), yang menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam mendukung keberlangsungan pendidikan sekaligus menegaskan pentingnya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

Keempat: Efektivitas Pengelolaan, Efektivitas pengelolaan pembiayaan menuntut adanya pengelolaan profesional terhadap sumber daya keuangan lembaga pendidikan Islam. Thomas H. Jones memberikan solusi strategis berupa tiga langkah utama: penganggaran (budgeting), pelaksanaan (accounting), dan penilaian (auditing). Langkah-langkah ini memastikan dana digunakan secara tepat, transparan, dan akuntabel untuk mendukung mutu pendidikan.

Pengelolaan biaya pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran secara transparan, efektif, dan akuntabel. Tujuannya adalah memaksimalkan produktivitas, meningkatkan mutu pendidikan, serta membatasi penyalahgunaan anggaran. Instrumen seperti Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) menjadi pedoman penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Dengan demikian, financial audit pembiayaan pendidikan bukan hanya prosedur administratif, melainkan strategi untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas pendidikan Islam. (Rangkuman)

Tulisan ini disarikan dari modul ajar Mata Kuliah Pembiayaan Pendidikan Dosen pengampu Prof.Dr.A.Rusdiana,M.M.

(https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/128399)