Penulis: Liza Rifaturrahmi

Liza Rifaturrahmi
Oleh Liza Rifaturrahmi
Mahasiswi Pascasarjana MPI UIN Sunan Gunang Djati
Bandung
Fenomena yang masih sering dijumpai di lingkungan pemerintah
daerah adalah data pegawai yang tidak sama antara satu instansi dengan instansi
lainnya. Ada pegawai yang sudah meninggal dunia atau pensiun, tetapi namanya
masih tercatat, dan juga beberapa pegawai yang sudah naik pangkat tetapi belum
diperbarui, sehingga jumlah pegawai sebenarnya tidak diketahui secara pasti. Asumsi
yang berkembang adalah bahwa persoalan tersebut cukup diselesaikan dengan
menyimpan berkas kepegawaian masing-masing secara rapi dalam setiap instansi,
atau hanya dicatat dalam lembar kerja komputer pribadi. Namun, menyimpan
data secara terpisah justru akan menimbulkan masalah baru, dikarenakan
perbedaan format data platform antarinstansi membuat data pegawai sulit
disatukan, sulit dicari, dan cepat usang. Oleh karena itu, diperlukan
pengelolaan kepegawaian yang baik. Tujuan dari penulisan ini
adalah untuk menguraikan empat aspek penting yang perlu dipahami dalam Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sehingga, pembaca dapat memahami
bagaimana semestinya sistem ini dibangun agar data kepegawaian daerah menjadi
mutakhir, terpadu dan kredibel.
Pertama. Dengan memahami konsep dasar SIMPEG, sistem ini
dipahami sebagai sistem informasi terpadu yang meliputi pendataan pegawai,
pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber data manusia dan teknologi
informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap, dan akurat untuk
mendukung administrasi kepegawaian. Menurut McLeod dan Scheel (2004) Human
Resource Information System ialah sistem yang merancang format data kepegawaian
serta mengatur pengelolaan, pengolahan, penyimpanan dan pelaporan terkait data
pegawai, jabatan, pendidikan hingga kehadiran. Manfaatnya secara nyata dapat
dirasakan, yaitu mempermudah pengecekan data pegawai, melihat daftar pegawai
yang pensiun dan lainnya, dan menentukan kebutuhan pegawai.
Kedua, bagian penting yang perlu dipahami selanjutnya adalah
pengelolaan kegiatan personalia yang menjadi inti dari sistem ini. Di mana
tentu dalam pengelolaan terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan
serta pengendalian sumber daya manusia. Dalam kerangka tersebut, SIMPEG
menghimpun informasi dari berbagai kegiatan, dimulai dari analisis jabatan yang
meliputi standar pekerjaan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan hingga
rencana sumber daya manusia dan administrasi kompensasi yang menjamin keadilan
dan mempertahankan pegawai berkualitas. Kegiatan lainnya meliputi administrasi
legalitas, jaminan kesehatan pegawai, dan pemutusan hubungan kerja.
Ketiga, berkaitan dengan cara kerja aplikasinya. SIMPEG
merupakan perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk mengelola data
kepegawaian, sehingga seluruh data pegawai terhimpun dalam satu basis data
terstruktur dan mudah diakses untuk memperlancar administrasi kepegawaian.
Aplikasi ini menyediakan enam fitur. Pertama, pengelolaan data umum atau master
data yang menjadi rujukan bagi subaplikasi lain. Kedua, pengelolaan data
pegawai beserta struktur organisasi dan unit kerja. Ketiga, pengelolaan data
kedinasan seperti penilaian pelaksanaan pekerjaan dan cuti. Keempat, sistem
peringatan dini untuk penggajian, kepangkatan, dan pensiun. Kelima, pengelolaan
laporan, dan keenam, manajemen pengguna aplikasi oleh administrator.
Keempat, menjadi bagian yang cukup penting karena berkaitan dengan
pembangunan dan pengembangan SIMPEG di tingkat daerah. . Pembangunan dan
pemeliharaan aplikasinya biasanya dikerjakan oleh pihak ketiga yang lebih
profesional, sedangkan pengolahan data sehari-hari ditangani oleh pegawai BKD
yang bertugas di bidang informasi dan data pegawai. Alur kerjanya dimulai dari
pengisian formulir isian oleh setiap CPNS dan PNS, dilanjutkan dengan
penginputan atau pembaruan data oleh petugas SIMPEG, hingga hasil akhirnya berupa
tampilan data yang tersistematis dan dapat dicari hanya dengan beberapa klik.
Pada tahap pengembangan, sistem dibekali kemampuan mencatat biodata, riwayat
pendidikan, kepangkatan, cuti, dan gaji, serta menghasilkan keluaran seperti
daftar urut kepangkatan, rencana kenaikan pangkat, dan laporan statistik
pegawai.
Summary. Dari penjelasan di atas, terlihat jelas
bahwa membangun SIMPEG daerah bukan hanya menyediakan aplikasi pencatat data,
tetapi menyusun sistem menyeluruh yang berawal dari konsep yang jelas, tata
kelola kegiatan personalia yang tertib, cara kerja aplikasi yang terstruktur,
hingga pengembangan yang menyesuaikan kebutuhan daerah. Memahami keempat pilar
ini penting bagi calon pengelola lembaga pendidikan maupun pemerintahan, agar
data pegawai tidak lagi menjadi tumpukan arsip yang sulit dipercaya, melainkan informasi
yang sungguh-sungguh dapat dipakai untuk mengambil keputusan.
Tulisan ini disarikan dari modul ajar
Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen Dosen pengampu Prof. Dr. A. Rusdiana, M.M.