Menafsir Ulang Dimensi Anggaran Biaya Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan Manusia

Oleh Shalha Nurul Afifah

Mahasiswa Pascasarjana MPI Kelas Reg III/B UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Fenomena penganggaran pendidikan di Indonesia menunjukkan komitmen negara yang relatif kuat terhadap pembangunan sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari kebijakan alokasi minimal 20 persen anggaran negara dan daerah untuk sektor pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pendidikan diposisikan sebagai sektor strategis dalam pembangunan nasional. Berbagai program pembiayaan pendidikan, mulai dari bantuan operasional sekolah hingga berbagai bentuk bantuan sosial pendidikan, menjadi instrumen penting untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan. Di banyak daerah, kebijakan tersebut juga diterjemahkan dalam berbagai program pendidikan gratis yang bertujuan memastikan bahwa seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah. Asumsi yang berkembang dalam praktik kebijakan adalah bahwa peningkatan alokasi anggaran pendidikan secara otomatis akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan. Dengan kata lain, semakin besar anggaran yang dialokasikan, semakin besar pula dampak positif yang diharapkan terhadap kualitas sumber daya manusia. Dalam perspektif ini, anggaran pendidikan sering dipahami terutama sebagai instrumen pembiayaan operasional lembaga pendidikan, seperti pembangunan sarana prasarana, pembayaran gaji tenaga pendidik, serta dukungan kegiatan pembelajaran di sekolah. Namun demikian, terdapat masalah/gap ealitas menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan secara merata. Di berbagai wilayah, khususnya daerah terpencil dan tertinggal, masih ditemukan kesenjangan akses dan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, dalam praktik pengelolaan kebijakan publik, anggaran pendidikan sering kali dipandang sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi sesuai aturan, bukan sebagai instrumen strategis untuk mendorong transformasi kualitas pendidikan. Tujuan penulisan adalah untuk menafsir ulang dimensi anggaran biaya pendidikan dalam perspektif pembangunan manusia. Dengan pendekatan ini, anggaran pendidikan dapat difahami sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan belajar, serta mengurangi ketimpangan sosial dalam akses pendidikan. Mari kita lihat tiga aspek penting dalam dimensi anggaran biaya pendidikan yang berkeadilan sebagai berikut:

Pertama, memahami perbedaan biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung mencakup pengeluaran yang secara langsung berkaitan dengan operasional sekolah seperti fasilitas, tenaga pendidik, dan kegiatan pembelajaran. Sementara itu, biaya tidak langsung meliputi transportasi, perlengkapan belajar, seragam, serta potensi pendapatan yang hilang ketika anak memilih bersekolah dibanding bekerja.

Kedua, dampak biaya tidak langsung terhadap akses pendidikan. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, biaya tidak langsung seringkali menjadi faktor penentu dalam keputusan pendidikan anak. Meskipun sekolah tidak memungut biaya, pengeluaran tambahan yang harus ditanggung keluarga tetap dapat menjadi penghalang bagi keberlanjutan pendidikan.

Ketiga, pentingnya kebijakan afirmatif dan dukungan sosial. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif seperti subsidi transportasi, bantuan perlengkapan belajar, dan program perlindungan sosial bagi keluarga kurang mampu. Kebijakan ini dapat membantu menekan beban ekonomi sehingga pendidikan benar-benar dapat diakses secara merata.

Pembiayaan pendidikan yang berkeadilan tidak hanya berfokus pada penghapusan biaya sekolah, tetapi juga harus memperhatikan berbagai biaya tidak langsung yang memengaruhi keputusan keluarga dalam menyekolahkan anak. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, kebijakan pendidikan dapat benar-benar menghadirkan akses yang adil bagi seluruh masyarakat. (Rangkuman)

*) Tulisan ini secara khusus didedikasikan kepada para mahasiswa MPI S1 Kelas VI/C-D pada Mata Kuliah Manajemen Pendidikan Islam Internasional serta mahasiswa MPI S2 Kelas II/A-B pada matakuliah Studi Pembiayaan Pendidikan. Naskah ini sekaligus menjadi contoh penerapan templet esai argumentatif yang digunakan dalam perkuliahan Semester Genap 2025/2026

Tulisan ini disarikan dari modul  ajar Mata Kuliah Studi Pembiayaan Pendidikan Dosen pengampu Prof.Dr.A.Rusdiana,M.M.

(Link : https://digilib.uinsgd.ac.id/128399/)

CURRICULUM VITAE

Shalha Nurul Afifah. Lahir di Purwakarta Tahun 1994. Beralamat di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Adalah seorang pendidik dan pengelola lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Purwakarta. Pernah menempuh pendidikan di SDN 4 Nagrikidul lulus tahun 2006, MTsS Tanwiriyyah Cianjur dan Pondok Pesantren Tanwiriyyah lulus tahun 2009, SMA Negeri 1 Purwakarta dan Pondok Pesantren Al-Asy’ary lulus tahun 2012. Lulus pendidikan S1 jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2016, dan sekarang sedang menempuh program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung semester 2.